News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

[caption id="attachment_7100" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/Sesditjen-Dikdas-Thamrin-Kasman.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/Sesditjen-Dikdas-Thamrin-Kasman-300x200.jpg" /></a> Thamrin Kasman (tengah)[/caption]
Bekasi (Dikdas): Data yang terkandung dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Keunggulannya pun diakui oleh berbagai lembaga internasional. Menurut Thamrin Kasman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak dua tahun lalu telah meminta akses untuk mengakses data Dapodik.
“Komisi X DPR RI juga sudah kita yakinkan bahwa data ini luar biasa kaya. Variasi-variasi  di dalamnya sangat luar biasa banyaknya,” jelas Thamrin.

Data pada Dapodik juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan langkah-langkah intervensi terkait berbagai keputusan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat pusat.
Menurut Thamrin, keputusan yang diambil oleh pejabat harus berlandaskan dua hal. Pertama, fakta. “Kedua, nilai sebuah fakta,” jelasnya. Dengan begitu, keputusan dapat diambil secara komprehensif.
Acara ToT Sistem Pendataan Pendidikan Dasar angkatan III telah selesai. Berikutnya, ToT angkatan IV akan dilaksanakan pada 6-8 April 2015 di Hotel New Ayuda, Cipayung, Bogor, Jawa Barat.* (Billy Antoro)

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/01-01-Tiga-Kerangka-Strategi-Pendidikan-di-Rembuk-Nasional-2015.jpg"><img class="wp-image-7383 aligncenter" alt="01-01 Tiga Kerangka Strategi Pendidikan di Rembuk Nasional 2015" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/01-01-Tiga-Kerangka-Strategi-Pendidikan-di-Rembuk-Nasional-2015-300x172.jpg" width="300" height="172" /></a>
DEPOK, KOMPAS.com – Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2015 resmi digelar sejak Minggu (29/03/2015) hingga Selasa (31/3/2015) di Pusbangtendik Kemendikbud, Jalan Raya Cinangka KM 19, Bojongsari, Depok. Pelaksanaan RNPK tahun ini mengangkat tema "Memperkuat Pelaku dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Dilandasi Semangat Gotong-royong".
Acara tersebut dihadiri oleh 806 orang atau 93 persen yang hadir dari 916 undangan. Undangan diantaranya terdiri dari perwakilan dinas pendidikan dan kebudayaan di seluruh provinsi Indonesia.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Anies Baswedan, mengatakan bahwa dengan berkumpulnya perwakilan dari setiap daerah ini diharapkan bisa memberikan hasil yang baik untuk perkembangan pendidikan dan penguatan budaya Indonesia saat ini.
Mendikbud mengatakan, tema RNPK tahun ini memang memfokuskan gerak langkah insan pendidikan pada tiga kerangka strategi yang telah dibuat Kemendikbud. Ketiga kerangka strategi itu adalah penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, percepatan peningkatan mutu dan akses pendidikan, serta peningkatan efektifitas tata kelola birokrasi dengan pelibatan publik.
Afrian Malik/KOMPAS.com Strategi penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan memang ditujukan kepada para pelaku pendidik yang bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pendidikannya. Selain itu, pemberdayaan untuk pelaku budaya ditujukan agar tercipta pelestarian dan pengembangan budaya di Indonesia.
Strategi penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan memang ditujukan kepada para pelaku pendidik yang bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pendidikannya. Selain itu, pemberdayaan untuk pelaku budaya ditujukan agar tercipta pelestarian dan pengembangan budaya di Indonesia.
<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/01-01a-Tiga-Kerangka-Strategi-Pendidikan-di-Rembuk-Nasional-2015.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7384" alt="01-01a Tiga Kerangka Strategi Pendidikan di Rembuk Nasional 2015" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/01-01a-Tiga-Kerangka-Strategi-Pendidikan-di-Rembuk-Nasional-2015-300x183.jpg" /></a>
Sementara itu, strategi percepatan peningkatan mutu dan akses pendidikan ditujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sebagai prioritas sangat penting, salah satunya program wajib belajar 12 tahun. Program ini akan diterapkan di seluruh daerah Indonesia.
"Kemudahan akses juga akan dicanangkan supaya setiap anak bisa mengenyam pendidikan 12 tahun," ujar Anies.
Adapun strategi peningkatan efektifitas tata kelola birokrasi dengan pelibatan publik sangat diharapkan dalam aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah dalam birokrasi pendidikan.
Repro: <a href="http://edukasi.kompas.com/read/2015/04/01/11381821/Tiga.Kerangka.Strategi.Pendidikan.di.Rembuk.Nasional.2015" target="_blank">edukasi.kompas.com</a>

Tiga Kerangka Strategi Pendidikan di "Rembuk Nasional" 2015

[caption id="attachment_7099" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/Tagor.jpg"><img class="size-medium wp-image-7099 " alt="Tagor" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/Tagor-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Tagor Alamsyah Harahap[/caption]
Bekasi (Dikdas): Salah satu manfaat Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan guru di suatu wilayah. Aplikasi tersebut bisa digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melihat potret guru di daerahnya.
Demikian disampaikan Tagor Alamsyah Harahap, Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, saat menjadi pembicara dalam Training of Trainers Sistem Pendataan Pendidikan Dasar angkatan III di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 31 Maret 2015.

Dari aplikasi yang bisa diakses oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, tambah Tagor, dapat diketahui analisis terhadap formasi PNS dan sertifikasi. “Ini untuk mengendalikan pertambahan guru,” jelasnya.

Tagor menyayangkan tuduhan sebuah organisasi guru yang mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki data tentang guru. Dalam acara ToT ini ia hendak membuktikan bahwa tuduhan itu tak berdasar.

Tagor kemudian mengambil sampel Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kabupaten ini kelebihan guru SMP Negeri. Dari 237 guru PNS yang ada, yang dibutuhkan hanya 154 guru. Aplikasi kemudian menunjukkan kecamatan mana saja yang kelebihan guru. Lebih detail, sekolah mana saja yang kelebihan guru dan siapa saja nama guru yang bermasalah dengan jumlah jam mengajar.

“Ini bukti data yang tidak terintegrasi membuat sertifikasi menumpuk di daerah tertentu karena bukan berdasarkan analisis kebutuhan,” ungkap Tagor.

Tagor mengingatkan, semua data dalam aplikasi tersebut diambil dari Dapodik. Maka operator sekolah diharapkan semakin meningkatkan kualitas pemasukan data.

Acara ToT angkatan III berlangsung tiga hari, 30 Maret-1 April 2015. Ini merupakan kelanjutan ToT angkatan I (23-25 Maret 2015) dan II (26-28 Maret 2015) di Hotel Arnava, Bogor, Jawa Barat.

Peserta ToT angkatan III berjumlah 110 operator Dapodik di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mereka berasal dari lima provinsi yaitu Papua, D.I Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.* (Billy Antoro)

&nbsp;

&nbsp;

Data Dapodik Dapat Digunakan untuk Memetakan Kebutuhan Guru   

Akurasi Tinggi, Dapodik Diminati Lembaga Internasional

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Dalam rangka meluruskan perbedaan penafsiran/persepsi mengenai ketentuan jalur prestasi non akademik, ketentuan mengenai ijazah khususnya yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, dan penerimaan murid baru pada Sekolah Rakyat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat tentang Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, pada 10 Juni 2025 dan ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia itu, dapat di unduh pada tautan di bawah ini:

[Surat Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026](https://drive.google.com/file/d/1qxuCXTbzpIZ0lwTar7yw7va-ypCHxTbO/view)

large_Logo-kemendikbud.png

medium_Logo-kemendikbud.png

small_Logo-kemendikbud.png

thumbnail_Logo-kemendikbud.png

Logo-kemendikbud.png

Kemendikdasmen Terbitkan Surat Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026

*Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 254/sipers/A6/VI/2025*


Jakarta, 5 Juni 2025 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) secara resmi melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (PKS) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan bersama 31 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan 503 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Penandatanganan ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, yang menugaskan Kemendikdasmen sebagai pelaksana utama program revitalisasi infrastruktur satuan pendidikan nasional. Agenda ini juga bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menekankan bahwa revitalisasi tahun ini berpijak pada tiga kerangka utama Sistem Perjalanan Pembangunan Nasional (SPPN): kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan.

“Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Pelaksananya jelas, yaitu Kemendikdasmen melalui Ditjen PAUD Dikdasmen, dan pendanaannya telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp16,9 triliun,” ujarnya di Jakarta, pada Selasa (3/6).

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.12 (1).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_12_1_292e33e6d5.jpeg)

Gogot juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tahun 2025 memiliki sejumlah pembaruan penting. Pertama, dana revitalisasi tidak lagi dikelola melalui Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan langsung oleh Kemendikdasmen. Kedua, dana akan disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat. Ketiga, pelaksanaan teknis akan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan masyarakat, didampingi tim teknis perencana dan pengawas.

“Swakelola bukan hal baru—pendekatan ini telah digunakan lebih dari 20 tahun dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS). Sekolah diberi otoritas penuh untuk merancang, membelanjakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan akuntabel, dengan dukungan langsung dari masyarakat dan tenaga profesional,” tambah Gogot.

Ia juga menegaskan bahwa revitalisasi ini bukan proyek biasa, melainkan bentuk konkret tanggung jawab negara untuk mewujudkan pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas.

Menguatkan pernyataan tersebut, Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen, Eko Susanto, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan telah menghasilkan daftar 9.404 sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA penerima bantuan revitalisasi dari total 10.440 satuan pendidikan yang ditargetkan pada tahun ini. Proses verifikasi dilakukan secara ketat dengan dukungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta didasarkan pada data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah divalidasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh unsur yang terlibat—baik di pusat maupun di daerah—memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Setelah PKS ditandatangani, kami akan melanjutkan ke tahap PKS langsung dengan masing-masing satuan pendidikan penerima,” ujar Eko.

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.31.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_31_be487e3e6e.jpeg)

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar seluruh proses dapat selesai dalam waktu enam bulan. “Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta untuk segera membentuk panitia pembangunan, menyusun dokumen teknis, dan melaksanakan kegiatan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tepat waktu,” tambahnya.

Revitalisasi ini difokuskan pada enam prioritas utama: ruang kelas, ruang guru dan administrasi, toilet, perpustakaan, laboratorium, dan UKS. Usulan pembangunan di luar skala prioritas tersebut akan dipertimbangkan setelah kebutuhan esensial sekolah terpenuhi.

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.12.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_12_f7f99f4d3f.jpeg)

Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme mitigasi untuk menghadapi hambatan di lapangan, termasuk potensi gangguan dari pihak eksternal. Apabila ditemukan kendala, pemerintah daerah diminta segera melapor ke tingkat pusat agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi, bahkan melalui jalur pengamanan apabila diperlukan.

Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan merupakan investasi negara dalam membangun sumber daya manusia unggul, sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Dalam penutupan arahannya, Dirjen Gogot menyampaikan, “Revitalisasi satuan pendidikan adalah amanat konstitusi. Ini uang rakyat untuk kepentingan rakyat—terutama anak-anak kita. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana karena kelalaian atau kurangnya komitmen. Ini urusan negara,” tutupnya.*

-oOo-

- Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 
- Sekretariat Jenderal. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

- Laman: kemendikdasmen.go.id 
- X: x.com/Kemdikdasmen 
- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen 
- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen 
- YouTube: KEMDIKDASMEN 
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id 
- Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers 
- #PendidikanBermutuuntukSemua 
- #KemendikdasmenRamah

large_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

Penandatanganan PKS Revitalisasi Sekolah: Komitmen Pemerintah Wujudkan Sekolah Aman

DALAM rangka menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua warga negara melalui penilaian terstandar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Peraturan yang ditandatangani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti pada tanggal 28 Mei 2025, dan diundangkan di Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025 itu, dapat diikuti oleh murid jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Tes kemampuan akademik (TKA) adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) pada mata pelajaran tertentu. TKA diselenggarakan oleh Kemendikdasmen, Kementerian Agama, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tiga prinsip, yaitu kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. 

Ada empat tujuan tes kemampuan akademik. Pertama, memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan nonformal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas; dan keempat, memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang tes kemampuan akademik, silahkan mengunduh [Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik](https://jdih.kemendikdasmen.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Salinan%20Permendikdasmen%20Nomor%209%20Tahun%202025%20tentang%20Tes%20Kemampuan%20Akademik%20(JDIH)%20(1).pdf).*


large_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

medium_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

small_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

thumbnail_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan Tes Kemampuan Akademik

popularNews

BERITA

Akurasi Tinggi, Dapodik Diminati Lembaga Internasional

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH