[caption id="attachment_11807" align="aligncenter" width="300"] Mendikbud Muhadjir Effendy (tengah) menggelar konferensi pers, Rabu (25/1/2017)[/caption]

Depok (Dikdasmen): Sekolah-sekolah yang rusak sebagian besar adalah peninggalan program SD dan SMP Inpres sekitar 30 tahun lalu. Standar yang dipakai adalah untuk pemberantasan buta huruf. Untuk kondisi sekarang, hal itu tidak cocok lagi. Terlebih zaman telah berubah, kebutuhan lapangan kerja terus meningkat, dan kondisi masyarakat mengalami perubahan drastis.

“Makanya kita harus mengubah SPM terutama untuk level pendidikan dasar,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat konferensi pers di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Rabu, 25 Januari 2017. “Pada prinsipnya, kita akan fokus meningkatkan SDM sesuai dengan perubahan.”

Sejak muncul kebijakan SD Inpres, tambah Muhadjir, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar belum berubah, padahal tuntutan akan kualitas pendidikan dasar semakin tinggi. Diharapkan SPM yang baru disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan capaian pendidikan dasar.

“Sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi yaitu lebih menitikberakan pada pendidikan karakter yang 70% pendidikan dasar nanti adalah bermuatan pendidikan karakter,” jelasnya. SPM harus sesuai dengan porsi pendidikan karakter.

Muhadjir berharap melalui Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan muncul perhatian dan komitmen dari para peserta untuk merumuskan tuntutan perubahan SPM.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan digelar pada 25-27 Januari 2017. Acara tahunan yang dihadiri para pemangku kepentingan di bidang pendidikan di seluruh Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis pagi, 26 Januari 2017.* (Billy Antoro)