News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/09/24-01-Pendidikan-kepramukaan-diberlakukan-kembali-di-Minahasa.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/09/24-01-Pendidikan-kepramukaan-diberlakukan-kembali-di-Minahasa-300x231.jpg" /></a>Minahasa, Sulawesi Utara (ANTARA News) - Bupati Minahasa, Jantje Sajouw, mengatakan, pendidikan kepramukaan diberlakukan kembali mulai Juli 2014 di daerahnya sesuai dengan Kurikulum 2013.
"Dengan dimasukkannya Pendidikan Pramuka ke Kurikulum 2013 sebagai ekstra kurikuler wajib, maka sejak bulan Juli 2014 mulai diberlakukan di Minahasa," kata dia, di Tondano, Minggu.
Sajouw mengharapkan para kepala sekolah dan guru-guru untuk mengaktifkan kembali kegiatan kepramukaan di semua sekolah, supaya dapat membina dan membentuk karakter yang baik bagi anak-anak didik.
Dengan Undang-Undang Nomor 12/2010 tentang Gerakan Pramuka diharapkan pelaksanaan pendidikan Pramuka tidak lagi sekadar mengisi waktu senggang, akan tetapi meningkat menjadi kewajiban untuk diimplementasikan bersama.
Minggu, 24 Agustus 2014 17:17 WIB
Pewarta: Nancy Tigauw
Editor: Ade Marboen
Repro: <a href="http://www.antaranews.com/berita/450000/pendidikan-kepramukaan-diberlakukan-kembali-di-minahasa" target="_blank"> antaranews.com</a>

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/08/Logo-SIKK.jpg"><img class="size-medium wp-image-4473 aligncenter" alt="Logo SIKK" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/08/Logo-SIKK-300x236.jpg" width="300" height="236" /></a>
Kinabalu, Malaysia (Dikdas): Apresiasi Kreasi Seni Olahraga dan Ilmu Pengetahuan (APKRES) kembali digelar di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ajang unjuk kebolehan bagi siswa-siswi Sabah ini diadakan secara rutin setiap tahun oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).

Berlangsung tiga hari yaitu 19-21 Agustus 2014, tahun ini tema yang diangkat bertajuk ‘Gelora Sang Juara Meraih Bintang’. Tema tersbeut dipilih untuk menanamkan pemahaman pada semua anak Indonesia di Sabah bahwa mereka adalah para juara yang siap berlomba untuk menjadi yang terbaik di APKRES 2014 ini.

Pembukaan APKRES 2014 diadakan di Gedung Auditorium Yayasan Sabah pada Selasa, 19 Agustus 2014. Acara dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan di antaranya Fauzi Eko Nugroho (Acting Konsul Jenderal RI untuk Sabah di Kota Kinabalu), Ema Noviana (Kanselerai KJRI Kota Kinabalu), Dian Nirmalasari (Konsul Fungsi Imigrasi KJRI Kota Kinabalu), Andhika Bambang Supeno (Konsul Fungsi Sosial Budaya KJRI Kota Kinabalu), Juandanilsyah (Kasi Kurikulum Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMP Kemdikbud), Ali Majid Taba (Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Sektor Pendidikan Swasta), Judin Bin Diana (Guru Besar SK Melawa), dan Tarsiah Taman (CEO KKIP Sdn. Bhd.).

Hadirin disuguhi sejumlah penampilan istimewa oleh siswa-siswi SIKK yang telah meraih penghargaan di tingkat Internasional. Penampilan pertama adalah Tari Bara oleh siswa-siswi asuhan Dwi Kristiyanto dan Sri Ningsih. Tari ini meraih medali emas pada Sabah International Folklore Festival (SIFF) 2014.

Acara dilanjutkan dengan defile kontingen 28 Community Learning Center (CLC) yang diiringi alunan lagu oleh Juara I  lomba menyanyi Sekolah Indonesia Luar Negeri (11 Negara) yaitu Maria Aviana dan Nirwana asuhan Shelya Widya dan Rahmadi Diliawan. Pada defile ini, Kepala SIKK Dadang Hermawan menyerahkan satu paket sertifikat peserta kepada setiap kontingen sebagai tanda keikutsertaan pada APKRES 2014. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piala bergilir oleh CLC Borneo Samudera yang pada APKRES 2013 meraih predikat juara umum.

Dalam laporannya, Wangsa, Ketua Panitia, mengatakan bahwa APKRES 2014 merupakan bentuk kepedulian pemerintah Indonesia pada anak-anak Indonesia di Sabah. Perhatian tersebut disambut KJRI Kota Kinabalu dan SIKK dengan menyelenggarakan APKRES.  “Alhamdulillah, KJRI Kota Kinabalu dan SIKK telah mengadakan APKRES selama empat tahun berturut-turut,” ucapnya.

Dalam sambutannya, Juandanilsyah mengungkapkan kekagumannya pada prestasi yang diraih oleh anak-anak Indonesia di Sabah. “Penampilan begitu luar biasa telah ditampilkan oleh anak-anak Indonesia pada pembukaan APKRES ini. Hal ini membuktikan bahwa anak Indonesia di Sabah memiliki kemauan luar biasa untuk terus berusaha meraih prestasi gemilang,” ujarnya.

Acara kemudian secara resmi dibuka oleh Fauzi Eko Nugroho. Acara ditutup dengan pembacaan doa disusul hiburan seni oleh siswa-siswi SIKK berupa tarian asuhan Dwi Kristiyanto dan Angklung asuhan Rahmadi Diliawan.

Terdapat 10 cabang lomba yang dipertandingkan dalam APKRES 2014, yaitu Menyanyi, Menari, Story Telling, Pidato Bahasa Indonesia, Cerdas Cermat, Keterampilan, Bulutangkis, Tenis Meja, Aerobik, dan Melukis Batik. Sedangkan pesertanya berasal dari 27 CLC yang tersebar di berbagai pelosok Sabah, yaitu Pedalaman, Pantai Barat, Sandakan, Tawau, Kinabatangan, dan Lahad Datu. Ke-27 CLC itu yaitu CLC Kota Kinabalu, CLC Keningau, CLC Nabawan, CLC Ribu Bonus, CLC Gamore, CLC Bombalai, CLC Sapi 2, CLC Terusan 2, CLC Pamol, CLC Prolific, CLC Genting Mewah, CLC Pontian Hilco, CLC Menanggol

CLC Merotai, CLC Suan Lamba, CLC Melangking, CLC Pontian Fico, CLC Ladang Syarimo, CLC Litang, CLC Permodalan, CLC Tomanggong, CLC Borneo Samudera, CLC Sabah Mas, CLC Baturong, CLC Mostyn, CLC Jeleta Bumi, dan CLC Sungai Balung. * (Rahmadi Diliawan)

&nbsp;

* Rahmadi Diliawan, guru SIKK dan panitia APKRES 2014.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Gelar APKRES se-Sabah

[caption id="attachment_4441" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/08/Muhlis-dan-Thoyib.jpg"><img class="wp-image-4441 " alt="Muhlis dan Thoyib" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/08/Muhlis-dan-Thoyib-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Muhlis Djumadil, S.E (kanan) dan Thoyib Musbih[/caption]

Ternate (Dikdas): Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) Data Pokok Pendidikan Dasar di Ternate, Maluku Utara, berlangsung pada Selasa, 19 Agustus 2014, di aula Hotel Boulevard. Acara dibuka oleh Muhlis Djumadil, S.E., Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

Dalam sambutannya, Muhlis mengatakan bahwa aplikasi Dapodikdas versi 3.0.0 merupakan pengembangan versi sebelumnya 2.0.8. Pengembangan tersebut merupakan hal wajar karena setiap sistem selalu mengalami penyempurnaan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, tambah Muhlis, untuk mempermudah operasional, operator sekolah dapat berkomunikasi langsung dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate. Bahkan komunikasi tersebut bisa dijalin dengan operator di kabupaten/kota lain. “Tolong sampaikan kepada kepala sekolah untuk membantu Bapak-Ibu dalam peng-input-an data,” ucapnya.

Dalam proses pemasukan data, lanjutnya, hendaknya operator berhati-hati karena data yang dimasukkan ke sistem Dapodikdas berpengaruh pada pemanfaatan data. Pemanfaatan itu seperti penyaluran tunjangan guru, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Siswa Miskin.

Sekembali ke sekolah masing-masing, Muhlis berharap para peserta membagi ilmunya ke operator sekolah lain yang tidak hadir. “Banyak yang ingin ikut, tapi karena keterbatasan tempat dan anggaran, kami hanya bisa mengundang 35 orang,” ungkapnya.

[caption id="attachment_4442" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/08/Suasana-Bimtek.jpg"><img class="size-medium wp-image-4442 " alt="Suasana Bimtek" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/08/Suasana-Bimtek-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Suasana Bimtek Dapodikdas di Kota Ternate, Selasa (19/8/2014)[/caption]

Sebelumnya, Supriyatno, M.A., Kasubbag Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, mengatakan, Bimtek yang digelar Ditjen Dikdas mengundang para operator sekolah di 67 kabupaten/kota se-Indonesia. Ke-67 lokasi dipilih karena dinilai termasuk rendah atau lambat dalam pengiriman data pada tahun pelajaran 2013-2014. Karena keterbatasan anggaran, operator sekolah yang diundang per kabupaten/kota berjumlah 35 orang. Ke-35 operator itu diharapkan menularkan ilmu yang didapat ke operator lain di sekitarnya.

Selain Bimtek, tambahnya, berbagai media digunakan untuk menyosialisasikan versi terbaru aplikasi Dapodikdas agar sampai ke sekolah. “Kita berikan CD dan sosialisasi lewat media online,” ujar Supriyatno.

Agar masyarakat terutama operator sekolah terlayani dengan cepat dan mudah, Setditjen Dikdas juga membuka layanan pengaduan melalui telepon, media jejaring sosial, dan surat elektronik. “Kita selalu memperbaiki performance. Aplikasi kita tingkatkan. Kapasitas infrastruktur kita tingkatkan. Kemampuan SDM-nya kita upgrade,” ujarnya.

Target sosialisasi, kata Supriyatno, sekolah mengirimkan data secara benar. Jika tahun pertama (2012/2013) capaian pengiriman data 96% dan tahun kedua (2013/2014) 98%, maka untuk tahun ketiga ini ia menargetkan pengiriman data 99%. “Selalu ada peningkatan secara kuantitas dan kualitas data,” tegasnya.

Bimtek di Ternate berjalan lancar. Antusiasme peserta begitu tinggi. Thoyib Musbih, narasumber, menjelaskan materi dan menjawab pertanyaan peserta dengan santai diselingi humor.* (Billy Antoro)

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Peserta Bimtek Agar Menularkan Ilmunya ke Operator Lain

Pendidikan kepramukaan diberlakukan kembali di Minahasa

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Krjogja.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Forum ini menjadi langkah strategis memperkuat pengawasan lintas sektor demi mewujudkan proses penerimaan murid yang bersih, adil, dan transparan.

Menariknya, forum ini melibatkan sejumlah lembaga penting seperti Polri, KPK, dan Ombudsman RI, serta instansi pemerintah pusat dan daerah.

Total 165 peserta hadir, yang terdiri dari unsur Kemendikdasmen, inspektorat daerah, dinas pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Hadir pula unsur kementerian/lembaga lintas sektor yang meliputi perwakilan DPR RI Komisi X, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berikutnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas.

**Bukan Sekadar Ganti Nama**

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa SPMB bukan sekadar pengganti PPDB, tetapi merupakan tonggak reformasi sistem penerimaan murid.

“Pendidikan adalah hak konstitusional, bukan privilese administratif,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjamin keadilan sejak proses seleksi, agar semua anak bangsa punya akses yang setara terhadap pendidikan bermutu.

**Pengawasan Kolaboratif untuk Cegah Kecurangan**

Forum ini menjadi respon konkret atas berbagai praktik curang dalam penerimaan murid baru, seperti jual-beli kursi, pemalsuan domisili, dan lemahnya verifikasi data lintas sektor.

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menyampaikan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah indikasi penyimpangan tersebut dalam pelaksanaan sebelumnya.

Ia menegaskan komitmen Kemendikdasmen untuk memperkuat pengawasan dan mendorong penegakan disiplin di lapangan. "Kami ingin memastikan, tak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil," tegas Faisal.

**Dukungan Kuat dari DPR hingga KSP**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menyebut forum ini sebagai bentuk tanggung jawab moral negara dalam menjamin hak pendidikan setiap anak.

Ia mendorong kolaborasi lintas instansi agar pengawasan tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan sistemik.

Sementara itu, Deputi III Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung, menyampaikan bahwa arah kebijakan pendidikan kini telah berbasis evaluasi dan mitigasi risiko.

“KSP mendukung penuh forum pengawasan bersama ini sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan nasional,” katanya.

**DIY Siap Menindaklanjuti**

Kemendikdasmen berharap forum ini melahirkan mekanisme pengawasan lintas sektoral yang terintegrasi, responsif, dan akuntabel.

Tujuannya untuk memastikan SPMB 2025/2026 benar-benar menjadi instrumen seleksi yang adil, transparan, dan menjamin hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

Kepala BPMP DIY, Bambang Hadi Waluya memastikan akan membantu kolaborasi yang dijalin semua unsur di DIY dalam kolaborasi pengawasan SPMB 2025.

“Semua unsur di DIY sudah sepakat mendukung SPMB 2025 yang bersih, adil, transparan, bahkan deklarasinya disaksikan oleh Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti, Jumat (23/5) di BPMP DIY, “ tandasnya.

Pihaknya akan terus menjalin koordinasi intensif dengan semua unsur, sehingga pamor DIY sebagai parameter pendidikan berintegritas selalu terjaga.(*)

...

Sumber: https://www.krjogja.com/peristiwa/1246133335/kemendikdasmen-libatkan-polri-kpk-dan-ombudsman-ri-dalam-forum-pengawasan-spmb-2025?page=2

large_Foto 1.jpg

medium_Foto 1.jpg

small_Foto 1.jpg

thumbnail_Foto 1.jpg

Foto 1.jpg

Kemendikdasmen Libatkan Polri, KPK, dan Ombudsman RI dalam Forum Pengawasan SPMB 2025

Oleh: **Toni Toharudin**, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek; Guru Besar Universitas Padjadjaran

~*Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menjaga transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil TKA.*~

Pendidikan yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan kita dalam mengevaluasi dan menjamin kualitas capaian belajar murid secara konsisten dan adil.

Pembelajaran di ruang kelas adalah separuh cerita, separuh lain soal bagaimana hasil belajar diukur dan dibandingkan secara konsisten.

Dalam lanskap yang kian menuntut akuntabilitas dan kesetaraan akses, rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi murid di kelas akhir SD, SMP, dan SMA-SMK atau yang sederajat menjadi langkah penting yang layak mendapat perhatian serius.

TKA bukan sekadar alat ukur, tetapi bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan terhadap sistem evaluasi capaian belajar yang selama ini terasa timpang antarsekolah.

TKA juga bukan reinkarnasi Ujian Nasional yang pernah menjadi hakim tunggal kelulusan murid. Ia tidak datang membawa palu, tidak pula menggeser guru dari kursi penilai.

Sebaliknya, TKA bersifat opsional, sebagai layanan yang disediakan pemerintah untuk mendukung guru, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya yang ingin memperoleh informasi tentang capaian belajar individu murid secara lebih terstandar. TKA pelengkap sekaligus penguat sistem penilaian yang sudah ada, bukan menggantikannya.

Empat tahun terakhir, sistem pendidikan kita berjalan dengan dua jenis evaluasi: Asesmen Nasional untuk memotret kinerja sistem secara makro, dan penilaian harian oleh guru untuk mengevaluasi capaian belajar secara mikro.

Keduanya berjalan berdampingan, masing-masing dengan fungsi dan ruangnya sendiri. TKA tak hadir untuk menyingkirkan yang lama, tetapi melengkapi. Asesmen Nasional tetap dibutuhkan sebagai tolok ukur sistem tanpa membebani murid, sementara kedaulatan guru dalam menilai dan menentukan kelulusan tetap jadi pijakan utama dalam praktik pendidikan di sekolah.

**Penguatan Mutu Ujian Sekolah**

Selama ini, seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik antarsekolah maupun ke perguruan tinggi, umumnya mengandalkan nilai rapor sekolah. Padahal, nilai rapor sekolah kerap kali tidak dapat dibandingkan secara adil antarsatuan pendidikan.

Tidak adanya penilaian individu yang terstandar secara nasional membuat nilai 90 di satu sekolah bisa sangat berbeda maknanya dengan nilai serupa di sekolah lain. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi institusi pendidikan lanjutan, termasuk perguruan tinggi, dalam melakukan pemeringkatan dan seleksi secara obyektif.

TKA hadir menjawab tantangan ini. Dengan instrumen tes yang dikembangkan secara nasional, hasil TKA memberikan gambaran yang lebih terstandar tentang kemampuan akademik siswa.

Ini akan menjadi referensi tambahan yang kredibel dalam seleksi berbasis prestasi akademik, baik untuk SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) maupun seleksi masuk perguruan tinggi. Harapannya, seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya jadi lebih adil dan akuntabel, tanpa bergantung sepenuhnya pada nilai rapor yang tak seragam.

Lebih dari sekadar alat seleksi, TKA juga berpotensi jadi katalis penguatan kualitas ujian sekolah. Karena TKA tak menentukan kelulusan, guru dan sekolah tetap memiliki peran utama dalam menilai murid melalui ujian sekolah.

Namun, kehadiran TKA yang hasilnya dapat dibandingkan antarindividu dan antarsekolah dapat menjadi cermin obyektif bagi sekolah dalam mengevaluasi kualitas ujian dan pembelajarannya.

Sekolah yang memiliki integritas tinggi dalam pelaksanaan ujian sekolah akan cenderung memiliki korelasi hasil yang tinggi dengan capaian TKA muridnya.

Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan besar antara nilai ujian sekolah dan hasil TKA, hal ini bisa menjadi alarm bagi sekolah untuk meninjau kembali proses evaluasi dan pembelajarannya. Dengan kata lain, TKA dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu yang mendorong perbaikan berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan.

Aspek positif lain dari kebijakan TKA adalah pendekatan kolaboratifnya. Pada tingkat SMA/SMK, seluruh soal akan disusun oleh kementerian. Namun, untuk jenjang SD dan SMP, pemerintah pusat akan berbagi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan soal.

Ini bukan semata-mata tentang teknis pembuatan soal ujian, melainkan juga upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan evaluasi pendidikan yang bermutu.

Kolaborasi ini juga penting sebagai bentuk ownership bersama atas suatu kebijakan. Dalam era desentralisasi ini, peran pusat yang terlalu dominan dalam suatu program sering kali menimbulkan tantangan dalam implementasinya di daerah. Ini karena pemerintah daerah merasa bukan program mereka.

Dengan melibatkan pemerintah daerah dalam penyusunan instrumen tes, diharapkan akan tumbuh rasa memiliki yang lebih kuat terhadap kebijakan ini.

Pada saat yang sama, proses ini juga akan memperkaya perspektif pusat terhadap konteks lokal sehingga instrumen TKA yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan kontekstual. Kebijakan tidak lagi terasa seperti titah dari atas, tetapi menjadi karya bersama.

**Menyikapi kekhawatiran**

Tentu saja, setiap kebijakan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan murid dan sekolah menuntut kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Berbagai kekhawatiran yang timbul di masyarakat juga perlu diperhatikan. Salah satunya soal potensi TKA menjadi beban tambahan bagi murid atau menjelma menjadi "Ujian Nasional" gaya baru.

Di sinilah pentingnya komunikasi publik yang jernih. Penjelasan bahwa TKA tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan perlu secara konsisten dikomunikasikan. TKA adalah alat bantu yang justru memberi keuntungan kepada murid dan lembaga pendidikan.

Untuk menghindari tekanan berlebih terhadap murid, integrasi hasil TKA dalam proses seleksi pun sebaiknya bersifat proporsional, menjadi salah satu komponen pertimbangan di antara komponen lainnya, termasuk rapor sekolah.

Kekhawatiran lain adalah potensi kesenjangan. Murid dari sekolah-sekolah atau keluarga dengan sumber daya memadai akan lebih siap menghadapi TKA dibanding mereka yang kekurangan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem dukungan yang memadai, termasuk penyediaan contoh soal yang dapat diakses secara bebas. Dengan begitu, TKA benar-benar menjadi instrumen yang mendukung keadilan pendidikan, bukan memperlebar jurang ketimpangan.

Kehadiran TKA menandai upaya serius pemerintah untuk menyempurnakan evaluasi capaian belajar individu yang selama ini terlalu beragam dan sulit dibandingkan. Di tengah kebutuhan akan sistem seleksi yang lebih adil dan berbasis data, TKA menawarkan jalan tengah antara penilaian sekolah yang kontekstual dan kebutuhan akan tolok ukur nasional yang obyektif.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menjaga transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil TKA.

Sekolah dan guru perlu melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, bukan sebagai ancaman.

Masyarakat pun perlu memahami bahwa standardisasi bukan berarti penyeragaman, melainkan upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang dan melanjutkan pendidikannya.

Dengan semangat gotong-royong dan komitmen pada mutu serta keadilan, Tes Kemampuan Akademik dapat menjadi batu pijakan penting menuju sistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.*

.
.
.

Sumber: ***Harian Kompas, Kamis, 12 Juni 2025***




large_Ilustrasi Kompas.jpg

medium_Ilustrasi Kompas.jpg

small_Ilustrasi Kompas.jpg

thumbnail_Ilustrasi Kompas.jpg

Ilustrasi Kompas.jpg

Tes Kemampuan Akademik dan Evaluasi Pendidikan Nasional

Dalam rangka meluruskan perbedaan penafsiran/persepsi mengenai ketentuan jalur prestasi non akademik, ketentuan mengenai ijazah khususnya yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, dan penerimaan murid baru pada Sekolah Rakyat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat tentang Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, pada 10 Juni 2025 dan ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia itu, dapat di unduh pada tautan di bawah ini:

[Surat Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026](https://drive.google.com/file/d/1qxuCXTbzpIZ0lwTar7yw7va-ypCHxTbO/view)

BERITA

Pendidikan kepramukaan diberlakukan kembali di Minahasa

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH