News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/membaca1.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/membaca1.jpg" /></a>
Membaca adalah jantung pendidikan. Tanpa membaca pendidikan akan sekarat bahkan mati. Membaca merupakan batu loncatan bagi keberhasilan di sekolah dan dalam kehidupan kelak di masyarakat. Tanpa kemampuan membaca yang layak, keberhasilan di sekolah lanjutan dan perguruan tinggi adalah tidak mungkin.
Baca lanjuta cerita, klik <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/Menemukan-Permata-yang-Hilang.pdf" target="_blank">di sini</a>.

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/Ikan.jpg"><img class="wp-image-10619 aligncenter" alt="Ikan" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/Ikan.jpg" width="432" height="266" /></a>

Jakarta (Dikdasmen): Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalin kerja sama kemitraan dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian kelautan dan Perikanan. Kerja sama tersebut dalam ruang lingkup Program Nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).

GEMARIKAN merupakan gerakan nasional peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, LSM, asosiasi, lembaga professional, lembaga/organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan pelaku usaha. Selain itu, GEMARIKAN bertujuan untuk membangun kesadaran gizi masyarakat melalui konsumsi ikan sebagai sumber gizi dan protein.

Dalam kerja sama tersebut, Ditjen Dikdasmen diharapkan membantu sosialisasi/kampanye GEMARIKAN di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Kerja sama ini sangat strategis mengingat siswa, yang berada dalam rentang usia 6-19 tahun, merupakan salah satu target konsumen ikan terbesar.

Sejak 2010 hingga 2015, organisasi mitra untuk kampanye GEMARIKAN telah banyak, di antaranya Yayasan Jantung Indonesia, Tim Penggerak PKK Pusat, dan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Survei Sosial ekonomi Nasional dari Badan Pusat Statistik, angka konsumsi ikan pada 2015 mencapai 41,11 kg/kapita/tahun. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 40,90 kg/kapita/tahun.* (Billy Antoro)

&nbsp;

Flyer GEMARIKAN:

<a title="Flyer Pindang" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/Materi-Promosi_Flyer-pindang.pdf" target="_blank">Kenapa Perlu Makan Pindang</a>

<a title="ciri ikan berkualitas" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/PosterLeaflet.jpg" target="_blank">Ciri-ciri Ikan Berkualitas</a>

&nbsp;

&nbsp;

Ditjen Dikdasmen Turut Kampanyekan Program GEMARIKAN

[caption id="attachment_10612" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/IMG_1553.jpg"><img class="size-medium wp-image-10612 " alt="IMG_1553" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/IMG_1553-300x195.jpg" width="300" height="195" /></a> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan.[/caption]
Jakarta (Dikdasmen): Menyongsong tahun pelajaran 2016/2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan beberapa peraturan/kebijakan pendidikan yang mencakup pendidikan dasar dan menengah. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, penerbitan peraturan/kebijakan baru ini ditujukan untuk mendorong sekolah menjadi tempat belajar yang menyenangkan.
“Kita berkeinginan agar pada tahun pelajaran 2016/2017, kita bisa menghadirkan suasana baru di sekolah-sekolah kita. Kita ingin sekali sekolah kita benar-benar menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak, bagi guru, bagi kepala sekolah dan siapa pun di tempat itu,” ujarnya saat memberi pengarahan kepada peserta Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Grand Hotel Sahid, Senin, 20 Juni 2016.
Ikhtiar menciptakan sekolah yang menyenangkan itu didukung dengan penerbitan beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), yang salah satunya adalah Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
“Pada Permendikbud ini kami mencoba untuk mentekel (mencegah, red) tindak kekerasan. Karena selama ini, kekerasan di sekolah tidak kita tempatkan sebagai masalah pendidikan. Kekerasan di sekolah itu pilihannya dua, diselesaikan secara adat atau dibawa ke ranah hukum. Nah, kita ingin mendekati masalah ini sebagai masalah pendidikan. Karena itu dalam Permendikbud ini dibagi tanggung jawabnya, mulai sekolah, Pemda hingga pemerintah pusat,” tegas Mendikbud.


[caption id="attachment_10613" align="alignleft" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/IMG_1572.jpg"><img class="size-medium wp-image-10613 " alt="IMG_1572" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/IMG_1572-300x151.jpg" width="300" height="151" /></a> Peserta mencatat poin-poin Arahan Mendikbud dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.[/caption]
Menurut Mendikbud, pencegahan tindakan kekerasan itu itu penting, karena data peristiwa kekerasan sudah sangat berat. Lebih dari 84 persen siswa pernah mengalami kekerasan, 75 persen pernah melakukan kekerasan, dan 50 persen pernah mengalami perundungan (bullying). “Hanya kita ini sering menganggap hal itu sebagai kewajaran, padahal kekerasan ini kadang melampaui batas normal. Karena itu Bapak/Ibu, kita ingin mendekatinya dengan penanggulangan, sanksi dan pencegahan,” tambah mantan Rektor Universitas Paramadina ini.
Menurut Mendikbud, dalam Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 itu, ada beberapa tahapan pencegahan tindakan kekerasan. Pertama, di setiap sekolah harus ada tim pencegah kekerasan yang terdiri dari guru, orang tua, dan murid. Fungsinya memantau yang terjadi. Kedua, di setiap sekolah harus ada papan pengumuman yang di dalamnya ada nomor kontak. “Karena bila hari ini ada anak yang dirundung, itu mereka bingung mau minta bantuan ke mana? Karena itu harus ada papan pengumuman dengan nomor kontak yang bisa dihubungi,” ujarnya. Ketiga, di tiap sekolah harus ada prosedur operasi standar (POS) pencegahan tindakan kekerasan.
Pada perkembangannya nanti, Mendikbud berharap di setiap daerah di Indonesia dibuat gugus pencegahan kekerasan. Gugus ini berkewajiban melakukan monitoring ke semua sekolah, minimal sekali dalam 6 bulan. Mereka memantau potensi-potensi kekerasan. “Permendikbud Nomor 82 ini nanti akan diangkat, dan akan menjadi Peraturan Presiden,” ujarnya.
Pengenalan Lingkungan Sekolah
Pada tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun pelajaran baru, hampir di setiap satuan pendidikan ada kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS). Menurut Mendikbud, ada praktik yang tidak baik dalam kegiatan MOS ini.
“Ospek, plonco itu tradisi kuno. Kebiasaan ini sudah saatnya dihentikan karena tidak mencerminkan pemanfaatan akal sehat. Ini justru mengesampingkan akal sehat,” tegasnya.


[caption id="attachment_10614" align="alignright" width="196"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/IMG_1550.jpg"><img class="size-medium wp-image-10614 " alt="IMG_1550" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/IMG_1550-196x300.jpg" width="196" height="300" /></a> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan.[/caption]
Sebagai bentuk ikhtiar mengubah paradigma MOS yang akrab dengan perploncoan itu, Mendikbud mengenalkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah. Permendikbud ini mengatur tentang bagaimana siswa baru berkenalan dengan lingkungan sekolahnya.
Dalam Permendikbud itu, panitia Pengenalan Lingkungan Sekolah (nama baru MOS, red) terdiri dari guru. “Itu 100 persen dilakukan oleh guru. Kakak kelas bisa membantu jika diperlukan. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) harus mencerminkan kegiatan yang terkait dengan proses belajar mengajar. Bukan kegiatan yang tidak masuk akal,” tegas Mendikbud. Dalam Permendikbud ini, atribut kepala yang aneh-aneh dilarang. Kaus kaki yang warna-warni, tidak diperkenankan. Begitu juga tas kresek, menghitung gula pasir, dan berbicara dengan tanaman adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan.
“Nah, memangkas hal itu membutuhkan sosialisasi. Mari kita tunjukkan bahwa bangsa kita sesuai dengan Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita tunjukkan di sekolah itu merupakan tempat di mana praktik-praktiknya beradab!” tegas Mendikbud. “Intinya, anak-anak kita saat masuk sekolah pertama kali itu merasa damai, sehingga saat mereka menjadi kakak kelas, tidak memiliki rasa balas dendam.”
Anjuran Mengantar Anak di Hari Pertama Masuk Sekolah
Selain menyosialisasikan Permendikbud, Mendikbud juga menganjurkan agar setiap orang tua mengantarkan anak mereka di hari pertama masuk sekolah.
“Kalau ini dibuat menjadi kewajiban, justru malah tidak menggerakkan. Jadi ini anjuran. Mari kita ramai-ramai, mengkampanyekan di semua tempat agar orang tua mengantarkan anak mereka di hari pertama masuk sekolah. Bila tak keberatan, sampaikan kepada gubernur, bupati dan walikota, agar PNS di wilayah bapak-ibu, diizinkan datang terlambat sekitar 1 jam untuk mengantar anak di hari pertama masuk sekolah. Kampanyekan juga agar mereka melakukan selfie saat mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Katakan bahwa mengantar anak ke sekolah di hari pertama itu keren,” kata Mendikbud.
Menurut Mendikbud, pertama kali anak masuk sekolah itu meruapakan pengalaman yang tidak terlupakan. Memang, sebagian orang mengatakan bahwa anak yang berangkat sendiri ke sekolah itu menunjukkan ketangguhan. Tapi ini bukan masalah tangguh, tapi masalah kepedulian.


[caption id="attachment_10615" align="alignright" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/IMG_0055.jpg"><img class="size-medium wp-image-10615 " alt="IMG_0055" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/IMG_0055-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Peserta Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah[/caption]
“Sebagai sesama anak manusia, mari kita sedikit reflektif, bahwa kalau kita ditanya tentang interaksi yang berkesan dengan orang tua, itu paling banter kita hanya bisa menyebutkan 50 interaksi. Padahal kita hidup dengan orang tua itu puluhan tahun. Jadi saat kita mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama, itu merupakan langkah untuk membuat momen yang akan dikenang anak-anak kita,” ujarnya. “Lalu di sekolah itu, kepala sekolah disiapkan untuk menyambut orang tua, dikenalkan dengan wali kelas anaknya, dan izinkan bertukar nomor telepon, bertatap muka.”
Melalui anjuran itu, Mendikbud berharap agar terjalin kemitraan antara orang tua dengan sekolah. “Ini tidak bisa diatur melalui regulasi, ini kita kampanyekan sebagai panggilan hati. Saya berharap Bapak/Ibu sekalian bisa memberi nyawa. Ada spiritual movement,” tegas Mendikbud.
Pada kegiatan itu, Mendikbud juga menyosialisasikan Permendikbud lainnya seperti Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
“Setelah mereka sekolah, ada Permendikbud Nomor 23 tahun 2015, yang mengatur tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Permendikbud ini mengatur bahwa budi pekerti dipahami bukan sebagai pengetahuan, budi pekerti dipahami sebagai kebiasaan. Karakter sebagai kebiasaan. Karakter disiplin dipahami sebagai kebiasaan disiplin, karakter jujur adalah kebiasaan jujur,” pungkas Mendikbud.*
M. Adib Minanurokhim

Peraturan yang Mendorong Sekolah menjadi Tempat Belajar Menyenangkan

Menemukan "Permata" yang Hilang

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

*Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 254/sipers/A6/VI/2025*


Jakarta, 5 Juni 2025 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) secara resmi melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (PKS) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan bersama 31 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan 503 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Penandatanganan ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, yang menugaskan Kemendikdasmen sebagai pelaksana utama program revitalisasi infrastruktur satuan pendidikan nasional. Agenda ini juga bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menekankan bahwa revitalisasi tahun ini berpijak pada tiga kerangka utama Sistem Perjalanan Pembangunan Nasional (SPPN): kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan.

“Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Pelaksananya jelas, yaitu Kemendikdasmen melalui Ditjen PAUD Dikdasmen, dan pendanaannya telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp16,9 triliun,” ujarnya di Jakarta, pada Selasa (3/6).

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.12 (1).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_12_1_292e33e6d5.jpeg)

Gogot juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tahun 2025 memiliki sejumlah pembaruan penting. Pertama, dana revitalisasi tidak lagi dikelola melalui Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan langsung oleh Kemendikdasmen. Kedua, dana akan disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat. Ketiga, pelaksanaan teknis akan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan masyarakat, didampingi tim teknis perencana dan pengawas.

“Swakelola bukan hal baru—pendekatan ini telah digunakan lebih dari 20 tahun dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS). Sekolah diberi otoritas penuh untuk merancang, membelanjakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan akuntabel, dengan dukungan langsung dari masyarakat dan tenaga profesional,” tambah Gogot.

Ia juga menegaskan bahwa revitalisasi ini bukan proyek biasa, melainkan bentuk konkret tanggung jawab negara untuk mewujudkan pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas.

Menguatkan pernyataan tersebut, Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen, Eko Susanto, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan telah menghasilkan daftar 9.404 sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA penerima bantuan revitalisasi dari total 10.440 satuan pendidikan yang ditargetkan pada tahun ini. Proses verifikasi dilakukan secara ketat dengan dukungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta didasarkan pada data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah divalidasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh unsur yang terlibat—baik di pusat maupun di daerah—memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Setelah PKS ditandatangani, kami akan melanjutkan ke tahap PKS langsung dengan masing-masing satuan pendidikan penerima,” ujar Eko.

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.31.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_31_be487e3e6e.jpeg)

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar seluruh proses dapat selesai dalam waktu enam bulan. “Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta untuk segera membentuk panitia pembangunan, menyusun dokumen teknis, dan melaksanakan kegiatan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tepat waktu,” tambahnya.

Revitalisasi ini difokuskan pada enam prioritas utama: ruang kelas, ruang guru dan administrasi, toilet, perpustakaan, laboratorium, dan UKS. Usulan pembangunan di luar skala prioritas tersebut akan dipertimbangkan setelah kebutuhan esensial sekolah terpenuhi.

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.12.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_12_f7f99f4d3f.jpeg)

Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme mitigasi untuk menghadapi hambatan di lapangan, termasuk potensi gangguan dari pihak eksternal. Apabila ditemukan kendala, pemerintah daerah diminta segera melapor ke tingkat pusat agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi, bahkan melalui jalur pengamanan apabila diperlukan.

Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan merupakan investasi negara dalam membangun sumber daya manusia unggul, sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Dalam penutupan arahannya, Dirjen Gogot menyampaikan, “Revitalisasi satuan pendidikan adalah amanat konstitusi. Ini uang rakyat untuk kepentingan rakyat—terutama anak-anak kita. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana karena kelalaian atau kurangnya komitmen. Ini urusan negara,” tutupnya.*

-oOo-

- Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 
- Sekretariat Jenderal. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

- Laman: kemendikdasmen.go.id 
- X: x.com/Kemdikdasmen 
- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen 
- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen 
- YouTube: KEMDIKDASMEN 
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id 
- Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers 
- #PendidikanBermutuuntukSemua 
- #KemendikdasmenRamah

large_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

Penandatanganan PKS Revitalisasi Sekolah: Komitmen Pemerintah Wujudkan Sekolah Aman

DALAM rangka menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua warga negara melalui penilaian terstandar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Peraturan yang ditandatangani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti pada tanggal 28 Mei 2025, dan diundangkan di Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025 itu, dapat diikuti oleh murid jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Tes kemampuan akademik (TKA) adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) pada mata pelajaran tertentu. TKA diselenggarakan oleh Kemendikdasmen, Kementerian Agama, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tiga prinsip, yaitu kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. 

Ada empat tujuan tes kemampuan akademik. Pertama, memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan nonformal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas; dan keempat, memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang tes kemampuan akademik, silahkan mengunduh [Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik](https://jdih.kemendikdasmen.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Salinan%20Permendikdasmen%20Nomor%209%20Tahun%202025%20tentang%20Tes%20Kemampuan%20Akademik%20(JDIH)%20(1).pdf).*


large_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

medium_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

small_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

thumbnail_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan Tes Kemampuan Akademik

*Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 237/sipers/A6/V/2025*


Jakarta, 26 Mei 2025 — Dalam rangka mewujudkan sistem penerimaan murid yang lebih inklusif dan adil, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa satuan pendidikan dapat menerima anak-anak dari seluruh latar belakang sosial secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.

“Hal ini sejalan dengan fungsi sekolah dalam membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, di mana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif,” ujar Wamen Atip dalam Forum Tematik Bakohumas yang bertajuk “SPMB Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (23/5).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa SPMB mengedepankan prinsip akses pendidikan berkualitas bagi semua dan telah disempurnakan melalui kolaborasi Kemendikdasmen dengan kementerian dan lembaga terkait. 

Kebijakan ini mencakup empat jalur penerimaan murid, yaitu 1) jalur domisili, untuk calon murid yang tinggal di wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah; 2) jalur afirmasi, untuk murid dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas; 3) jalur prestasi, untuk murid dengan pencapaian akademik maupun non-akademik; dan 4) jalur mutasi, untuk anak dari orang tua yang berpindah tugas serta anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.

![WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.32 (1).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_05_26_at_08_49_32_1_89c0c60111.jpeg)

Pendekatan wilayah dalam SPMB bertujuan untuk mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan yang tersedia. Penetapan wilayah ini dilakukan berdasarkan sebaran satuan pendidikan, domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung sekolah.

Kemendikdasmen juga menegaskan pentingnya transparansi informasi. Pengumuman pendaftaran murid baru, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, harus dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman satuan pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat, paling lambat pada minggu pertama bulan Mei setiap tahunnya.

Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah daerah juga wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Dengan kebijakan ini, Kemendikdasmen berharap seluruh anak Indonesia dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu, sekaligus membangun lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkeadilan.*




- Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
- Sekretariat Jenderal
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

- Laman: kemendikdasmen.go.id
- X: x.com/Kemdikdasmen
- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
- YouTube: KEMDIKDASMEN
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
- Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers
- #PendidikanBermutuuntukSemua
- #KemendikdasmenRamah


large_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

SPMB Sejalan dengan Fungsi Sekolah Bangun dan Perkuat Inklusi, Kohesi, dan Integrasi Sosial

popularNews

BERITA

Menemukan "Permata" yang Hilang

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH