News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/02/Logo.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/02/Logo-300x225.jpg" /></a>
Rentang waktu 45 tahun dan 75 tahun itu tidak akan terjadi jika upaya gerakan literasi yang dilakukan Kemendikbud sejak akhir 2015 melalui Gerakan Literasi Sekolah dan Gerakan Literasi Nasional (Oktober 2017) didukung oleh seluruh masyarakat dalam berbagai peran.
Unduh dokumen, klik <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/02/MEMULTILITERATKAN-WARGA_Pangesti-Wiedarti.pdf" target="_blank">di sini</a>.

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/02/Nasrullah.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13087" alt="Nasrullah" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/02/Nasrullah-300x168.jpg" /></a>
Bogor (Dikdasmen): Kebijakan Kementerian harus disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui beragam media. Sosialisasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mendapatkan dukungan berupa partisipasi publik.

Menurut Nasrullah, Staf Khusus Mendikbud bidang Komunikasi Publik, seluruh tenaga kehumasan di semua unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan perhatian besar pada upaya ini. Di lembaga manapun, baik pemerintah maupun swasta, publikasi menjadi prioritas penting dalam perencanaan sebuah kebijakan.

“Kita harus mengekspos supaya masyarakat tahu dan ada nilai lebih dari kebijakan itu,” ungkapnya saat menyampaikan materi tentang Strategi Publikasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Rapat Koordinasi Pencitraan Publik Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Sahira, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam, 13 Februari 2018.

Tenaga kehumasan, menurut Nasrullah, harus memiliki sejumlah kemampuan komunikasi. Kemampuan itu antara lain menulis (writing), bicara (speaking), mendengarkan (listening), dan kolaborasi (collaboration).

“Semua satker di Ditjen Dikdasmen harus ada satu atau dua orang yang jadi storyteller,” ujarnya. Storyteller inilah yang menceritakan berbagai kebijakan Kementerian agar sampai dan diterima oleh masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Nasrullah juga menyampaikan pesan Mendikbud terkait dengan publikasi. Pertama, hindari ego sektoral publikasi per unit utama. Utamakan ‘merk bersama’ Kemendikbud. Kedua, bukan tokoh/figur pejabat tetapi kebijakan. Lebih baik testimoni siswa, guru, atau masyarakat daripada pejabatnya. Ketiga, penggencaran dan kecepatan produksi materi publikasi dan penyiaran capaian keberhasilan Kemendikbud. Keempat, manfaatkan 80% kekuatan informasi untuk publikasi dan 20% sebagai deposit kekuatan internal.

Rakor Pencitraan Publik diselenggarakan oleh Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama Setditjen Dikdasmen pada 13 – 15 Februari 2018. Pesertanya adalah tim publikasi di Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Dikdasmen. Melalui kegiatan ini, diharapkan publikasi kebijakan Ditjen Dikdasmen baik yang dilakukan melalui laman maupun media sosial berjalan masif, efektif, dan efisien.* (Billy Antoro)

&nbsp;

&nbsp;

Publikasi Bagian dari Tanggung Jawab Kepada Publik

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/02/Presiden-buka-RNPK.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13068" alt="Presiden buka RNPK" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/02/Presiden-buka-RNPK-300x200.jpg" /></a>
Depok (Dikdasmen): Kekayaan sumber daya alam tidak menjamin kesejahteraan dan kesuksesan suatu bangsa. Banyak negara maju justru alamnya keras dan tidak subur. Sebaliknya, beberapa negara yang alamnya kaya raya justru didera kemiskinan bahkan konflik dan perang saudara.

“Bahkan sumber daya alam yang melimpah seringkali memanjakan dan membuat kita malas. Melemahkan daya juang, membuat kita lengah, dan tidak mendorong kita semua berinovasi dan berkreativitas,” kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa sore, 6 Februari 2018. Menurutnya, yang memajukan sebuah negara adalah sumber daya manusianya (SDM).

Selain SDM, faktor lain yang memajukan suatu bangsa adalah stabilitas sosial dan politik, manajemen pemerintahan dan kepemimpinannya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kreativitas dan inovasi. Negara yang memenangkan persaingan, tambah Joko Widodo, adalah negara yang memenangkan kompetisi pada titik-titik tersebut.

Pendidikan memegang peranan penting dalam menyokong semua hal itu. Pendidikan membentuk watak pembelajar, mengajarkan daya juang, kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai dan budi pekerti kepada peserta didik. “Itulah modal kita sebagai bangsa besar yang mampu memecahkan masalah-masalah di masyarakat, daerah, dan kita semua,” ucapnya.

Sementara dalam laporannya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, RNPK merupakan forum strategis untuk menyinergikan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pelaksanaan urusan pendidikan yang terbagi menjadi urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“RNPK diharapkan dapat menghasilkan komitmen dan program percepatan peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan tahun 2018,” ujarnya. “Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas merupakan jalan untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera, maju, dan berkebudayaan.

Usai meresmikan acara di Gedung Garuda, Joko Widodo mengunjungi stan pameran pendidikan dan kebudayaan. Hadir mendampingi Presiden yaitu Menko PMK Puan Maharani, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.* (Billy Antoro)

&nbsp;

&nbsp;

Pendidikan Berperan Penting dalam Memajukan Bangsa

Memultiliteratkan Warga

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

*Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 254/sipers/A6/VI/2025*


Jakarta, 5 Juni 2025 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) secara resmi melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (PKS) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan bersama 31 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan 503 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Penandatanganan ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, yang menugaskan Kemendikdasmen sebagai pelaksana utama program revitalisasi infrastruktur satuan pendidikan nasional. Agenda ini juga bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menekankan bahwa revitalisasi tahun ini berpijak pada tiga kerangka utama Sistem Perjalanan Pembangunan Nasional (SPPN): kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan.

“Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Pelaksananya jelas, yaitu Kemendikdasmen melalui Ditjen PAUD Dikdasmen, dan pendanaannya telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp16,9 triliun,” ujarnya di Jakarta, pada Selasa (3/6).

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.12 (1).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_12_1_292e33e6d5.jpeg)

Gogot juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tahun 2025 memiliki sejumlah pembaruan penting. Pertama, dana revitalisasi tidak lagi dikelola melalui Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan langsung oleh Kemendikdasmen. Kedua, dana akan disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat. Ketiga, pelaksanaan teknis akan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan masyarakat, didampingi tim teknis perencana dan pengawas.

“Swakelola bukan hal baru—pendekatan ini telah digunakan lebih dari 20 tahun dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS). Sekolah diberi otoritas penuh untuk merancang, membelanjakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan akuntabel, dengan dukungan langsung dari masyarakat dan tenaga profesional,” tambah Gogot.

Ia juga menegaskan bahwa revitalisasi ini bukan proyek biasa, melainkan bentuk konkret tanggung jawab negara untuk mewujudkan pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas.

Menguatkan pernyataan tersebut, Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen, Eko Susanto, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan telah menghasilkan daftar 9.404 sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA penerima bantuan revitalisasi dari total 10.440 satuan pendidikan yang ditargetkan pada tahun ini. Proses verifikasi dilakukan secara ketat dengan dukungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta didasarkan pada data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah divalidasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh unsur yang terlibat—baik di pusat maupun di daerah—memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Setelah PKS ditandatangani, kami akan melanjutkan ke tahap PKS langsung dengan masing-masing satuan pendidikan penerima,” ujar Eko.

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.31.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_31_be487e3e6e.jpeg)

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar seluruh proses dapat selesai dalam waktu enam bulan. “Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta untuk segera membentuk panitia pembangunan, menyusun dokumen teknis, dan melaksanakan kegiatan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tepat waktu,” tambahnya.

Revitalisasi ini difokuskan pada enam prioritas utama: ruang kelas, ruang guru dan administrasi, toilet, perpustakaan, laboratorium, dan UKS. Usulan pembangunan di luar skala prioritas tersebut akan dipertimbangkan setelah kebutuhan esensial sekolah terpenuhi.

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.12.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_12_f7f99f4d3f.jpeg)

Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme mitigasi untuk menghadapi hambatan di lapangan, termasuk potensi gangguan dari pihak eksternal. Apabila ditemukan kendala, pemerintah daerah diminta segera melapor ke tingkat pusat agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi, bahkan melalui jalur pengamanan apabila diperlukan.

Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan merupakan investasi negara dalam membangun sumber daya manusia unggul, sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Dalam penutupan arahannya, Dirjen Gogot menyampaikan, “Revitalisasi satuan pendidikan adalah amanat konstitusi. Ini uang rakyat untuk kepentingan rakyat—terutama anak-anak kita. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana karena kelalaian atau kurangnya komitmen. Ini urusan negara,” tutupnya.*

-oOo-

- Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 
- Sekretariat Jenderal. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

- Laman: kemendikdasmen.go.id 
- X: x.com/Kemdikdasmen 
- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen 
- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen 
- YouTube: KEMDIKDASMEN 
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id 
- Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers 
- #PendidikanBermutuuntukSemua 
- #KemendikdasmenRamah

large_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

Penandatanganan PKS Revitalisasi Sekolah: Komitmen Pemerintah Wujudkan Sekolah Aman

DALAM rangka menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua warga negara melalui penilaian terstandar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Peraturan yang ditandatangani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti pada tanggal 28 Mei 2025, dan diundangkan di Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025 itu, dapat diikuti oleh murid jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Tes kemampuan akademik (TKA) adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) pada mata pelajaran tertentu. TKA diselenggarakan oleh Kemendikdasmen, Kementerian Agama, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tiga prinsip, yaitu kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. 

Ada empat tujuan tes kemampuan akademik. Pertama, memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan nonformal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas; dan keempat, memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang tes kemampuan akademik, silahkan mengunduh [Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik](https://jdih.kemendikdasmen.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Salinan%20Permendikdasmen%20Nomor%209%20Tahun%202025%20tentang%20Tes%20Kemampuan%20Akademik%20(JDIH)%20(1).pdf).*


large_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

medium_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

small_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

thumbnail_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan Tes Kemampuan Akademik

*Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 237/sipers/A6/V/2025*


Jakarta, 26 Mei 2025 — Dalam rangka mewujudkan sistem penerimaan murid yang lebih inklusif dan adil, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa satuan pendidikan dapat menerima anak-anak dari seluruh latar belakang sosial secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.

“Hal ini sejalan dengan fungsi sekolah dalam membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, di mana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif,” ujar Wamen Atip dalam Forum Tematik Bakohumas yang bertajuk “SPMB Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (23/5).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa SPMB mengedepankan prinsip akses pendidikan berkualitas bagi semua dan telah disempurnakan melalui kolaborasi Kemendikdasmen dengan kementerian dan lembaga terkait. 

Kebijakan ini mencakup empat jalur penerimaan murid, yaitu 1) jalur domisili, untuk calon murid yang tinggal di wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah; 2) jalur afirmasi, untuk murid dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas; 3) jalur prestasi, untuk murid dengan pencapaian akademik maupun non-akademik; dan 4) jalur mutasi, untuk anak dari orang tua yang berpindah tugas serta anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.

![WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.32 (1).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_05_26_at_08_49_32_1_89c0c60111.jpeg)

Pendekatan wilayah dalam SPMB bertujuan untuk mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan yang tersedia. Penetapan wilayah ini dilakukan berdasarkan sebaran satuan pendidikan, domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung sekolah.

Kemendikdasmen juga menegaskan pentingnya transparansi informasi. Pengumuman pendaftaran murid baru, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, harus dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman satuan pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat, paling lambat pada minggu pertama bulan Mei setiap tahunnya.

Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah daerah juga wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Dengan kebijakan ini, Kemendikdasmen berharap seluruh anak Indonesia dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu, sekaligus membangun lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkeadilan.*




- Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
- Sekretariat Jenderal
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

- Laman: kemendikdasmen.go.id
- X: x.com/Kemdikdasmen
- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
- YouTube: KEMDIKDASMEN
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
- Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers
- #PendidikanBermutuuntukSemua
- #KemendikdasmenRamah


large_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

SPMB Sejalan dengan Fungsi Sekolah Bangun dan Perkuat Inklusi, Kohesi, dan Integrasi Sosial

popularNews

BERITA

Memultiliteratkan Warga

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH