News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Logo-GLS-ok.jpg" />
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sejumlah buku mengenai Gerakan Literasi Sekolah. Dokumen ini menjadi tuntunan bagi pelaksanaan gerakan literasi di sekolah.
 <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/01/Desain-Induk-Gerakan-Literasi-Sekolah.pdf" target="_blank"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Sampul-Desain-Induk.jpg" /></a>

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/index.php/buku-saku-gerakan-literasi-sekolah/" target="_blank"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/02/Sampul-Buku-Saku-GLS-ok.jpg" /></a><a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/02/Sampul-Buku-Saku-GLS-ok.jpg">      </a><a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/index.php/panduan-gerakan-literasi-sekolah-di-sekolah-dasar/" target="_blank"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Sampul-Panduan-GLS-di-SD.jpg" /></a>     <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/index.php/panduan-gerakan-literasi-sekolah-di-sekolah-menengah-pertama/" target="_blank"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Sampul-Panduan-GLS-di-SMP.jpg" /></a>
<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/index.php/panduan-gerakan-literasi-sekolah-di-sekolah-menengah-atas/" target="_blank"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Sampul-Panduan-GLS-di-SMA-747x1024.jpg" /></a><a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Sampul-Panduan-GLS-di-SMA.jpg">    </a><a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/index.php/panduan-gerakan-literasi-sekolah-di-sekolah-menengah-kejuruan/" target="_blank"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Sampul-Panduan-GLS-di-SMK-731x1024.jpg" /></a><a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Sampul-Panduan-GLS-di-SMK.jpg">    </a><a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/index.php/panduan-gerakan-literasi-sekolah-di-sekolah-luar-biasa/" target="_blank"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Sampul-Panduan-GLS-di-SLB.jpg" /></a>

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/Narasumber.jpg"><img class=" wp-image-10520 aligncenter" alt="Narasumber" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/Narasumber-1024x764.jpg" width="430" height="321" /></a>
Sekadau (Dikdasmen): Gema Gerakan Literasi Sekolah terus berkumandang di berbagai penjuru tanah air. Kali ini berasal dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Bertempat di ruang serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Kamis, 2 Juni 2016, diluncurkan program Gerakan Literasi Sekolah.

Acara peluncuran GLS ditandai dengan pemukulan gong oleh Asisten I Bidang Administrasi dan Pemerintahan Adrianto Gondo Kesumo, mewakili Bupati Sekadau yang berhalangan hadir. Acara yang dipelopori oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Sekadau ini dihadiri oleh Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Pengawas Sekolah, UPT Dinas tingkat Kecamatan, dan Ketua PKBM se-Kabupaten Sekadau.
Menurut Djemain Burhan, Kepala Dindikpora, acara sosialisasi GLS dimulai pukul 09.00 – 12.00. Kemudian dilanjutkan dengan peluncuran program GLS. Dalam acara itu disosialisasikan Surat Edaran Bupati dan Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora terkait GLS, di antaranya kegiatan 15 menit membaca buku nonteks pelajaran sebelum jam pelajaran dimulai dan membuat sudut baca di sekolah.
“Nanti juga akan dibentuk relawan yang melaporkan kegiatan di sekolah,” kata Djemain melalui sambungan telepon, Jumat, 3 Juni 2016. Relawan inilah yang akan memantau perkembangan dan memimbing pelaksanaan GLS di sekolah.
<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/Penampilan-siswa.jpg"><img class=" wp-image-10518 aligncenter" alt="Penampilan siswa" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/Penampilan-siswa-1024x764.jpg" width="430" height="321" /></a>
Terkait literasi, tambah Djemain, kendala yang masih dihadapi Pemkab Sekadau adalah pengadaan buku. Perpustakaan sekolah masih kekurangan buku. Rencananya, guru dan orang tua akan diimbau untuk menghibahkan bukunya yang sudah tidak dibaca untuk keperluan sekolah. “Diharapkan Pusat juga membantu pengadaan buku,” ucapnya.

Yang unik dari acara peluncuran GLS adalah mengenai pendanaan. Dinas Pendidikan, ungkap Djemain, tak mengeluarkan dana sepeserpun. Sebab dana sosialisasi GLS tak dianggarkan sebelumnya. “Dana dari sponsor dan CSR,” ucapnya. Anggaran pengeluaran kegiatan antara lain untuk makan siang, kaus, dan snack.

Acara bertambah meriah dengan penampilan siswa SD dan SMP. Mereka membacakan sinopsis buku cerita legenda dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut.* (Billy Antoro)

&nbsp;

&nbsp;

Sekadau Luncurkan Gerakan Literasi Sekolah

[caption id="attachment_10494" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/IMG_8151.jpg"><img class="size-medium wp-image-10494 " alt="IMG_8151" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/IMG_8151-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Suasana Diskusi Partisipatif Terpadu dalam Workshop Gerakan Literasi Sekolah Tahun 2016[/caption]
Bandung (Dikdasmen): Khairi Rizal, Wakil Bupati Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang meluangkan waktunya menghadiri Workshop Gerakan Literasi Sekolah Angakatan V di Hotel Majesty, Kota Bandung, mengatakan bahwa Gerakan Literasi Sekolah (GLS) harus digerakkan oleh seluruh stakeholder.
“Gerakan ini tidak bisa dilakukan oleh satu-dua orang, oleh dinas pendidikan saja itu tidak bisa. Harus bersama-sama oleh seluruh stakeholder, baik itu negara, masyarakat (tokoh-tokohnya, red), dan dunia usaha. Mereka harus terlibat semua, dan gerakan ini jangan hanya pencanangan semata, tapi harus implementatif,” tegas Rizal, Senin, 30 Mei 2016. “Pucuk-pucuk pimpinan, baik yang ada di provinsi, kabupaten/kota dan negara ini harus bersatu, menyamakan persepsi dan pemikiran untuk mensukseskan gerakan literasi ini.”
Rizal menambahkan, saat ini, pengetahuan siswa masih rendah, dan belum mengetahui secara utuh kondisi di luar kehidupan belajar-mengajar mereka.
“GLS ini mendorong siswa banyak membaca buku, sehingga wawasan mereka akan bertambah. Kita harapkan mereka bisa lebih mengenal dunia ini; seperti apa sebenarnya, dan bagaimana harus bersikap? Bagaimana bila bertemu dengan orang yang lebih tua? Sehingga sama dengan apa yang disampaikan Mendikbud, bahwa budi pekerti itu akan lebih tertanam di hati mereka,” ujarnya.


[caption id="attachment_10495" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/111.jpg"><img class="size-medium wp-image-10495 " alt="111" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/111-300x202.jpg" width="300" height="202" /></a> Khairi Rizal, Wakil Bupati Indragiri Hulu, Provinsi Riau.[/caption]
Pada kesempatan itu, Rizal juga berbagi pengalaman kepada seluruh peserta Workshop Gerakan Literasi Sekolah yang berasal dari berbagai daerah. Menurut Rizal, Kabupaten Indragiri Hulu telah mengupayakan beberapa program yang mendukung GLS.
“Pertama, kita telah membenahi infrastruktur sekolah, seperti perpusatakaan dan lainnya. Kita juga sudah menerapkan 15 menit membaca buku non pelajaran untuk seluruh siswa di satuan pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, Kabupaten Indragiri Hulu juga telah membangun perpustakaan desa.
“Di setaip kecamatan, kita sudah memiliki pustakaan dan kita namakan perpustakaan desa. Jadi, sasarannya tidak hanya pelajar, tapi juga masyarakat. Meski pada umumnya yang menggunakan adalah pelajar,” kata Rizal.
Selain itu, menurut Rizal, di setiap desa di Kabupaten Indragiri Hulu, juga dibangun pusat informasi masyarakat. Di sana, ada teknologi dan informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui program pemerintah dan/atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Mereka tidak perlu lagi datang ke kantor bupati untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan.
“Harapannya, masyarakat desa itu bisa melek buku juga melek informasi. Mereka bisa mengembangkan TIK yang ada dengan cerdas,” tegasnya.*
M. Adib Minanurokhim

Seluruh Stakeholder Literasi Harus Bergerak

Gerakan Literasi Sekolah

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

DALAM rangka menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua warga negara melalui penilaian terstandar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Peraturan yang ditandatangani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti pada tanggal 28 Mei 2025, dan diundangkan di Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025 itu, dapat diikuti oleh murid jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Tes kemampuan akademik (TKA) adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) pada mata pelajaran tertentu. TKA diselenggarakan oleh Kemendikdasmen, Kementerian Agama, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tiga prinsip, yaitu kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. 

Ada empat tujuan tes kemampuan akademik. Pertama, memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan nonformal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas; dan keempat, memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang tes kemampuan akademik, silahkan mengunduh [Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik](https://jdih.kemendikdasmen.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Salinan%20Permendikdasmen%20Nomor%209%20Tahun%202025%20tentang%20Tes%20Kemampuan%20Akademik%20(JDIH)%20(1).pdf).*


large_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

medium_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

small_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

thumbnail_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan Tes Kemampuan Akademik

*Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 237/sipers/A6/V/2025*


Jakarta, 26 Mei 2025 — Dalam rangka mewujudkan sistem penerimaan murid yang lebih inklusif dan adil, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa satuan pendidikan dapat menerima anak-anak dari seluruh latar belakang sosial secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.

“Hal ini sejalan dengan fungsi sekolah dalam membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, di mana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif,” ujar Wamen Atip dalam Forum Tematik Bakohumas yang bertajuk “SPMB Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (23/5).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa SPMB mengedepankan prinsip akses pendidikan berkualitas bagi semua dan telah disempurnakan melalui kolaborasi Kemendikdasmen dengan kementerian dan lembaga terkait. 

Kebijakan ini mencakup empat jalur penerimaan murid, yaitu 1) jalur domisili, untuk calon murid yang tinggal di wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah; 2) jalur afirmasi, untuk murid dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas; 3) jalur prestasi, untuk murid dengan pencapaian akademik maupun non-akademik; dan 4) jalur mutasi, untuk anak dari orang tua yang berpindah tugas serta anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.

![WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.32 (1).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_05_26_at_08_49_32_1_89c0c60111.jpeg)

Pendekatan wilayah dalam SPMB bertujuan untuk mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan yang tersedia. Penetapan wilayah ini dilakukan berdasarkan sebaran satuan pendidikan, domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung sekolah.

Kemendikdasmen juga menegaskan pentingnya transparansi informasi. Pengumuman pendaftaran murid baru, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, harus dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman satuan pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat, paling lambat pada minggu pertama bulan Mei setiap tahunnya.

Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah daerah juga wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Dengan kebijakan ini, Kemendikdasmen berharap seluruh anak Indonesia dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu, sekaligus membangun lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkeadilan.*




- Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
- Sekretariat Jenderal
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

- Laman: kemendikdasmen.go.id
- X: x.com/Kemdikdasmen
- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
- YouTube: KEMDIKDASMEN
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
- Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers
- #PendidikanBermutuuntukSemua
- #KemendikdasmenRamah


large_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

SPMB Sejalan dengan Fungsi Sekolah Bangun dan Perkuat Inklusi, Kohesi, dan Integrasi Sosial

SATU di antara tahapan perencanaan penerimaan murid baru adalah penetapan wilayah untuk penerimaan murid baru. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Pasal 25, menyatakan bahwa penetapan wilayah penerimaan murid baru, dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan.

“Jadi penetapan wilayah penerimaan murid baru itu oleh pemerintah daerah, ya. Nanti ada Pergup, Perbub, dan Perwali,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen), Gogot Suharwoto, saat menemani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, pada acara Taklimat Media SPMB, Maret 2025 kemarin.

“Penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili dengan satuan pendidikan,” tambah Dirjen. 

Mengutip Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, pemerintah daerah dapat melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru dengan melakukan tiga penghitungan, yaitu sebaran satuan pendidikan, sebaran domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung satuan pendidikan.

Penghitungan sebaran satuan pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat satuan pendidikan dengan memperhatikan kondisi geografis dan satuan pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota. 

Untuk perhitungan sebaran domisili calon murid dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid dengan memperhatikan empat hal. Pertama, menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil. Kedua, mempertimbangkan kemudahan akses satuan pendidikan dari domisili calon murid. Ketiga, mempertimbangkan domisili calon murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota; dan keempat, mempertimbangkan data dinas sosial bagi calon murid, baik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau penyandang disabilitas. 

Sementara untuk untuk penghitungan kapasitas daya tampung satuan pendidikan dilakukan berdasarkan ketersediaan daya tampung pada satuan pendidikan negeri, proyeksi jumlah calon murid, dan  ketersediaan daya tampung pada satuan pendidikan swasta dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.

Dirjen Gogot menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan tiga metode dalam melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru. Pertama, pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan. Kedua, pendekatan radius satuan pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili murid, dan ketiga, metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.

“Khusus untuk SMA, metode atau pendekatan penetapan wilayah penerimaan murid baru dapat diperluas sampai dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau daerah perbatasan provinsi berdasarkan kesepakatan antarpemerintah daerah,” ujarnya.*


BERITA

Gerakan Literasi Sekolah

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH