News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

Oleh: Dra. Rokhani Cahyaning Pratiwi, M.Pd.
Guru SMA Negeri 1 Balen Bojonegoro, Jawa Timur
<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/07/Pembelajaran-di-SMAN-1-Balen.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/07/Pembelajaran-di-SMAN-1-Balen.jpg" /></a>
SMAN 1 Balen berada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, di sebelah timur kota kabupaten, tepatnya di Desa Sobontoro, Kecamatan Balen. Sekolah ini mempunyai 15 rombongan belajar (rombel). Tiap rombel rata-rata terdiri dari 29 siswa.
Baca lanjutan cerita, klik <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/07/Benih-yang-Ditabur-dan-Dirawat-Pasti-Ada-Saatnya-Dituai.pdf" target="_blank">di sini</a>.

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Logo-Kemendikbud-ok.jpg"><img class=" wp-image-10340 aligncenter" alt="Logo Kemendikbud ok" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Logo-Kemendikbud-ok-1024x967.jpg" width="294" height="278" /></a>
Jakarta (Dikdasmen): Memasuki tahun pelajaran 2016/2017, siswa baru akan mengikuti Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Berbeda dengan Masa Orientasi Sekolah (MOS) yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya, tanggung jawab penyelenggaraan PLS dipegang oleh guru. Pelibatan siswa dilakukan dengan syarat sangat ketat. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016. (Baca: <a title="Permendikbud No. 18 Tahun 2016_PLS" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/06/Permendikbud-No-18-Tahun-2016.pdf" target="_blank">Permendikbud No. 18 tahun 2016</a>)

Kebijakan ini diambil untuk menghindari perpeloncoan yang kerap menimpa siswa baru saat mengikuti masa orientasi. Seluruh kegiatan PLS dirancang untuk memberi pembekalan kepada siswa agar benar-benar mengenal lingkungan baru tempat mereka menimba ilmu.

Berdasarkan pasal 5 Permendikbud tersebut, penyelenggaraan PLS dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lain. Siswa baru juga tidak boleh dibebankan tugas berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.

Atribut yang dilarang dalam pelaksanaan PLS yaitu: (1) tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya; (2) kaos kaki berwarna-warni tidak simetris, dan sejenisnya; (3) aksesoris di kepala yang tidak wajar; (4) alas kaki yang tidak wajar; (5) papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya dan/atau berisi konten yang tidak bermanfaat; dan (6) atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Jika terjadi perpeloncoan dan kekerasan selama PLS, pemberian sanksi mengacu pada Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan fungsi pengawasan dipegang oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.* (Billy Antoro)

&nbsp;

Dokumen terkait:

<a title="SE Mendikbud_PLS" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/07/SE-Mendikbud_Hari-Pertama-Sekolah.pdf" target="_blank">SE Mendikbud tentang Hari Pertama Sekolah</a>

<a title="SE Mendikbud_Penerapan Regulasi Baru" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/index.php/se-mendikbud-tentang-penerapan-regulasi-baru-di-tahun-pelajaran-20162017/" target="_blank">SE Mendikbud tentang Penerapan Regulasi Baru di Tahun Pelajaran 2016/2017</a>

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

PLS Hindari Praktik Perpeloncoan

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/07/Juklak-Penggunaan-KIP_Kaver.jpg"><img class=" wp-image-10669 aligncenter" alt="Juklak Penggunaan KIP_Kaver" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/07/Juklak-Penggunaan-KIP_Kaver-709x1024.jpg" width="298" height="430" /></a>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenagakerjaan  menerbitkan buku Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kartu Indonesia Pintar untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan Formal dan Nonformal. Penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi anak pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendapatkan pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan tingkat pendidikan sampai tamat sekolah menengah atas/sederajat dan atau pelatihan kerja.
Unduh dokumen, klik <a title="Juklak Penggunaan KIP 2016 ok" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/07/Juklak-KIP-2016.pdf" target="_blank">di sini</a>.

&nbsp;

&nbsp;

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kartu Indonesia Pintar

Benih yang Ditabur dan Dirawat Pasti Ada Saatnya Dituai

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan pidato kunci dalam acara Tanwir I ‘Aisyiyah yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Acara dihadiri sekitar 300 peserta, termasuk pimpinan Pusat Muhammadiyah, para pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, tokoh Muhammadiyah, dan perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen).
 
Dalam pidatonya, Mendikdasmen mengapresiasi kontribusi ‘Aisyiyah sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pendidikan bermutu di Indonesia. 

“Wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan sejak taman kanak-kanak itu meniscayakan peran penting dan terutama juga dukungan dari masyarakat, khususnya ‘Aisyiyah yang selama ini memiliki gerakan luar biasa, khususnya melalui pendidikan anak usia dini. Saya mendapat informasi bahwa jumlah TK ‘Aisyiyah mencapai 23 ribu, dan ini menjadi angka terbesar yang dimiliki oleh ormas. Bahkan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan TK yang diselenggarakan oleh pemerintah,” paparnya.

Dikatakan visi besar Kemendikdasmen adalah mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T).
 
“Masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak pendidikan. Baik karena keadaan ekonomi, domisili, atau faktor-faktor lain. Kami berharap ‘Aisyiyah dapat terus menjadi mitra strategis kami dalam mendukung pemenuhan program Wajib Belajar 13 Tahun, yang dimulai dari taman kanak-kanak,” tutur Mendikdasmen.
 
Ia juga menekankan pentingnya gerakan satu desa, satu TK. “Wajib belajar 13 tahun seiring dengan program Kementerian Pendidikan Desa, yaitu ‘Satu Desa, Satu TK’, menurut saya harus menjadi bagian dari satu tekad bersama untuk mencerdaskan bangsa memulai pendidikan sejak usia dini,” tambahnya.

Mendikdasmen juga menyoroti peran penting pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan pendidikan inklusif yang berbasis masyarakat. 

“Banyak anak-anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Bahkan jumlah sekolah luar biasa (SLB) juga masih sangat terbatas. Kami berharap kerja sama Kemendikdasmen dengan ‘Aisyiyah dalam bidang pendidikan anak usia dini dan dalam bidang pendidikan inklusif dapat menyukseskan ikhtiar kita bersama untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua,” jelas Mendikdasmen.
 
Mendikdasmen juga menyinggung program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang bertujuan membangun karakter anak sejak dini. Program ini mencakup kebiasaan bangun pagi, berdoa/beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam memperkuat sumber daya manusia melalui penguatan karakter dan pembiasaan anak-anak Indonesia hebat. 

“Kami berharap program ini dapat dipopulerkan oleh jaringan TK ‘Aisyiyah di Indonesia dan mancanegara. Karena tujuh kebiasaan ini hanya bisa berjalan sukses dengan dukungan keluarga dan masyarakat,” ujar Mendikdasmen, seraya menekankan peran keluarga, khususnya ibu dalam pembiasaan tersebut.*

Sumber: mediaindonesia.com


large_Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua.jpg

medium_Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua.jpg

small_Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua.jpg

thumbnail_Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua.jpg

Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua.jpg

Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua

**Jakarta, 17 Januari 2025** – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti,
mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak desa yang tidak memiliki satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD). Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Mendikdasmen dengan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Yandri Susanto, di Kantor Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (16/1).

“(Saat ini) kondisinya masih banyak desa yang tidak ada PAUD. Padahal (PAUD) sebagai pondasi
pendidikan karakter seperti di banyak negara,” ungkap Menteri Mu`ti di Jakarta, Kamis (16/1).

Merespons hal tersebut, Mendes PDTT mengatakan bahwa kekurangan SDM menjadi salah satu tantangan.
“Kita bisa membangun, tapi biasanya problem-nya tidak ada SDM guru,” ucap Menteri Yandri.

Sebagai solusi, kedua kementerian menyepakati untuk membicarakan rencana strategis menjadikan guru
TK atau PAUD, kebanggaan di masyarakat. Adapun Mendikdasmen menyampaikan upaya strategis yang
dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pertama, membuat kesepakatan tertulis berupa Memorandum of
Understanding (MoU) antar dua kementerian yang mengatur tiga hal 1) pendirian TK, 2) peningkatan SDM
yakni rekrutmen relawan pendidikan dari kaum muda, serta 3) pengadaan pelatihan.

Kedua, desa yang sudah memiliki satuan PAUD, direvitalisasi kualitasnya. “Tidak harus sekolah negeri,
karena jumlah PAUD lebih banyak dikelola oleh swasta,” imbuh Mendikdasmen.

Upaya ini disetujui Mendes PDTT. Oleh karena itu, pihaknya akan mensinkronisasi data PAUD di desa antara
Kemendes PDTT dan Kemendikdasmen, kemudian menetapkan lokasi prioritas. MoU rencananya akan
dikemas dalam acara “Festival Bangun Desa Bangun Pendidikan”.

Wamendes PDTT menambahkan, “Kunci Pembangunan negara ada di desa. Ke depan, desa menjadi pilihan
berkarir dan hidup, sehingga sekolah di desa, bekerja di desa, menikah di desa, hingga meninggal di desa.”



Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Laman: kemdikbud.go.id

X: x.com/Kemdikdasmen

Instagram: instagram.com/kemendikdasmen

Facebook: facebook.com/kemendikdasmen

YouTube: KEMDIKDASMEN

Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#PendidikanBermutuUntukSemua
#KemendikdasmenRamah

medium_474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

small_474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

thumbnail_474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

Menteri Mu’ti Sambut Baik Kerja Sama Kemendikdasmen dan Kemendes DPTT untuk Perbanyak PAUD di Desa

**SENIN, 6 Januari 2025**, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang terletak di 26 provinsi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meninjau langsung pelaksanaan perdana program ini pada salah satu titik, yaitu di SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah. Hingga akhir Januari 2025, program ini akan diperluas ke 943 titik SPPG di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai karakter. 

“Melalui kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan tempat makan, dan menghindari perilaku mubazir, kita ingin membentuk generasi yang bertakwa, bertanggung jawab, dan disiplin,” ujarnya.

Mendikdasmen juga menyoroti pentingnya tata krama makan, seperti menjaga tenggang rasa, toleransi, serta tidak bersuara saat makan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku siswa.

#### Komitmen Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, hadir dalam pelaksanaan program di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungannya ke SD Negeri 3 Bojong Koneng dan SMP Negeri 2 Babakan Madang, Wamen Atip menekankan pentingnya pemenuhan gizi sebagai dasar pendidikan berkualitas.

“Program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memastikan generasi muda mendapatkan gizi yang cukup sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG),” katanya.

Kemendikdasmen bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan memastikan kelancaran distribusi makanan bergizi, termasuk di daerah terpencil. Setiap lokasi SPPG dilengkapi dapur modern yang mampu melayani ribuan porsi setiap harinya. Selain itu, program ini turut memberdayakan masyarakat lokal sebagai pekerja, sehingga memberikan dampak ekonomi positif.

#### Membangun Masa Depan Generasi Emas Indonesia
Para siswa yang menjadi penerima manfaat program ini menyampaikan antusiasme mereka. Fathi Farand Farahmir, siswa SMP Negeri 2 Babakan Madang, merasa bersyukur atas program ini. “Makanannya enak dan bergizi. Terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki karakter yang kuat, pemerintah optimis dapat mencetak generasi yang unggul, berdaya saing, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.


*Diolah dari itjen.kemdikbud.go.id


BERITA

Benih yang Ditabur dan Dirawat Pasti Ada Saatnya Dituai

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH