News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/04-04-Ahok-minta-peserta-UN-SMP-juju.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/04-04-Ahok-minta-peserta-UN-SMP-juju-300x200.jpg" /></a>Jakarta (ANTARA News) - SMPK 2 Penabur Jakarta memastikan suplai listrik akan terus mengalir selama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Computer Based Test (CBT) atau berbasis komputer.

Alasannya, pihaknya telah menyurati PLN agar menjamin pasokan listrik. "Kami juga memiliki genset (alat pembangkit listrik kecil) yang cukup sehingga kalau listrik mati ujian tetap berjalan," kata Kepala Sekolah SMPK 2 Penabur Supanna Wirija di Jalan Pembangunan III, Jakarta Pusat, Senin.

Supanna juga memastikan para siswa sudah siap melaksanakan UN CBT karena telah melakukan latihan sebelumnya.

"Bahkan untuk ulangan harian, kami sudah menggunakan sistem online jadi anak-anak tidak kaget. Selama latihan empat hari berturut-turut tidak ada kendala, untuk komputer ada 105 unit dibagi dalam dua sesi karena kalau tiga sesi kasihan anak-anak terlalu sore," katanya.

Ujian hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dimulai pukul 07.30 WIB.


Repro: <a href="http://www.antaranews.com/berita/494215/smpk-2-penabur-siapkan-genset-hadapi-un-berbasis-komputer" target="_blank">antaranews.com</a>

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/04-06-Gubernur-DKI-minta-peserta-ujian-utamakan-kejujuran.jpg"><img class="size-medium wp-image-7641 aligncenter" alt="04-06 Gubernur DKI minta peserta ujian utamakan kejujuran" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/04-06-Gubernur-DKI-minta-peserta-ujian-utamakan-kejujuran-300x213.jpg" width="300" height="213" /></a>Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengikuti ujian nasional mengutamakan kejujuran.

"Saya harapkan anak-anak betul-betul mengutamakan kejujuran. Karena yang terpenting bagi manusia adalah kejujuran," katanya kepada murid-murid SMPN 65 Jakarta Utara yang mengikuti ujian pada Senin.

Saat memberikan arahan kepada sekitar 300 siswa SMPN 65 yang harus melaksanakan ujian di SMAN 80 Sunter karena sekolah mereka terbakar pada 14 April, dia menekankan bahwa kunci kesuksesan adalah kejujuran.

"Saya bisa menjadi seperti hari ini karena dipercaya orang. Kalau soal pintar itu relatif, pasti semua manusia pintar, tinggal kita mau tekun belajar atau tidak," kata Basuki.

Usai arahan, para siswa kelas sembilan SMPN 65 Jakarta Utara berebut berfoto bersama dengan Gubernur.

Gubernur DKI juga menyempatkan diri berfoto bersama para guru SMPN 65 yang telah hadir di lapangan upacara sebelumnya.
Senin, 4 Mei 2015 09:49 WIB
Repro: <a href="http://www.antaranews.com/berita/494210/gubernur-dki-minta-peserta-ujian-utamakan-kejujuran" target="_blank">antaranews.com</a>

Gubernur DKI minta peserta ujian utamakan kejujuran

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/04-11-Horee...-Pemegang-KIP-Dapat-Rp-450-Ribu-hingga-Rp-1-Juta.jpg"><img class="size-medium wp-image-7546 aligncenter" alt="04-11 Horee... Pemegang KIP Dapat Rp 450 Ribu hingga Rp 1 Juta" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/04-11-Horee...-Pemegang-KIP-Dapat-Rp-450-Ribu-hingga-Rp-1-Juta-300x217.jpg" width="300" height="217" /></a>YOGYA (KRjogja.com) - Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa mengungkapkan, tahun 2015 ini pemerintah menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hampir empat kali lipat jumlah tahun 2014. Karena itulah ia memastikan anak dari kalangan tidak mampu usia 6-21 tahun memperoleh KIP.
"Penerima KKS merupakan Kepala Keluarga (KK). Seluruh anggota keluarga harus dipastikan menerima KIS serta anak sekolah di keluarga tersebut dengan rentang usia 6-21 tahun juga harus dipastikan mendapat KIP," tegas Menteri Sosial Khofifah Indar Paranwansa saat silaturahmi dengan Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat dr Gun Nugroho Samawi, Senin (04/05/2015).
Dalam kesempatan tersebut, turut mendampingi Komisaris Utama PT BP Kedaulatan Rakyat Drs HM Romli, Direktur Keuangan Imam Satriadi SH, Direktur Umum HM Wirmon Samawi SE MIB, Direktur Produksi Baskoro Jati Prabowo SSos serta Direktur Pemasaran Fajar Kusumawardhani SE serta jajaran redaksi KR Group. Sementara Mensos Khofifah Indar Parawansa didampingi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Andi ZA Dulung, Staf Ahli Mensos Marzuki, Staf Khusus Mensos Prof Mas'ud serta Kabiro Humas Kemensos Benny Setya Nugraha.
Ditargetkan, pencetakan KIP akan selesai bulan Juni mendatang. Sehingga ketika pada Juli siswa/siswi sudah masuk sekolah, bisa semangat dan menggunakan KIP tersebut untuk memenuhi kebutuhan belajar.
"KIP ini sebagai pengganti BOS. Proses validasi data dan pencetakan kartu terus berjalan dengan target Juni depan sudah selesai," lanjut Khofifah.
Dijelaskan, besaran bantuan yang dialokasikan untuk penerima KIP bagi usia SD sebesar Rp 450 ribu pertahun, SMP Rp 750 ribu pertahun dan SMA Rp 1 juta pertahun. KIP tidak hanya bisa diakses siswa yang menempuh pendidikan formal, namun juga mereka yang belajar di lembaga pendidikan nonformal seperti boarding school, pesantren, madrasah serta sekolah keagamaan lainnya. (*-5)
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/EoWEQWmVqDY" height="415" width="460" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe>
Repro: <a href="http://krjogja.com/read/259026/horee-pemegang-kip-dapat-rp-450-ribu-hingga-rp-1-juta.kr" target="_blank">krjogja.com</a>

Horee... Pemegang KIP Dapat Rp 450 Ribu hingga Rp 1 Juta

SMPK 2 Penabur siapkan "genset" hadapi UN berbasis komputer

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Kepada Yth.
1. Gubernur;
2. Bupati;
3. Walikota,

di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ljazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134); dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460).

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas penerbitan ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun Pedoman Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (selanjutnya disebut Pedoman). Penyusunan Pedoman mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ljazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pedoman disusun dengan tujuan memberikan panduan teknis dan sistematis agar seluruh proses pengelolaan ijazah, mulai dari validasi data, penomoran ijazah, pencetakan, penatausahaan, hingga pendistribusiannya berjalan tertib serta meminimalkan kesalahan atau penyalahgunaan dokumen ijazah. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 **1. Pedoman digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan ijazah pada Tahun Ajaran 2024/2025 di seluruh satuan pendidikan** (https://ijazah.data.kemdikbud.go.id).

 **2. Dinas Pendidikan agar:**

- Menyosialisasikan Pedoman kepada seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan dan wilayahnya/lingkungan masing-masing;

- melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan implementasi Pedoman;

- memastikan data satuan pendidikan (akreditasi, nomenklatur, dan kepala sekolah); dan

- melakukan penentuan relasi legalitas/induk bagi satuan pendidikan yang tidak terakreditasi.


 **3. Satuan Pendidikan agar:**

- memutakhirkan data peserta didik dan memastikan validasi data peserta didik tingkat akhir (calon lulusan); 

- memeriksa data Kepala Sekolah;
 
- menetapkan status kelulusan peserta didik; dan
 
- memperhatikan tenggat waktu dalam setiap tahap pengelolaan data induk ijazah sesuai dengan lini masa yang telah ditentukan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
**(https://jdih.kemdikbud.eo.id/detail_peraturan?main=3453)** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Tembusan:
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
6. Seluruh Atase Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
8. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
9. Seluruh Ketua Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
10. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

Unduh Surat Edaran [***disini***](https://drive.google.com/file/d/1mDsE-sJX07fZrKTeDYDvOCX6sCa6oFBc/view?usp=drive_link)

medium_cover surat edaran.png

small_cover surat edaran.png

thumbnail_cover surat edaran.png

cover surat edaran.png

Surat Edaran Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

# **Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025**

Kepada Yang Tehormat.
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri;
4. Gubernur;
5. Bupati/Walikota;
6. Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri.

 
 
Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**
- a. Menetapkan bahwa tema peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 adalah **“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.**
- b. Menetapkan logo peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut.
![logo_hardiknas2025.png](/uploads/logo_hardiknas2025_deff34894f.png)

- c. Logo Hari Pendidikan Nasional serta Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diunduh di laman [www.kemendikdasmen.go.id.](https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/12693-Pedoman-Peringatan-Hari-Pendidikan-Nasional-Tahun-2025)
- d. Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri turut memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan logo dan tema di atas.


**2. Upacara Bendera**
- a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 07.30 WIB secara tatap muka.
- b. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana terlampir.


**3. Ragam Aktivitas**

Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat
- a. menyelenggarakan aktivitas/kegiatan untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar, serta mendorong pelibatan dan partisipasi publik,
- b. mengunggah konten publikasi peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di media.

 
Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman penyelenggaraan peringatan
Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025.

Pedoman selengkapnya dapat dibaca pada [**tautan berikut.**](https://drive.google.com/file/d/1j1PXwJi37zsjn4gyfej2ltgHfguSGE-x/view?usp=sharing)

small_cover_berita_hardiknas2025.png

thumbnail_cover_berita_hardiknas2025.png

cover_berita_hardiknas2025.png

Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025

Unduh Panduan Senam Anak Indonesia Hebat [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1DSzGMb_GY3qtR53NJdhzDI3CxtO_ugfG/view?usp=drive_link)

BERITA

SMPK 2 Penabur siapkan "genset" hadapi UN berbasis komputer

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH