News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/16-02-Pemerintah-Dorong-Kualitas-Pembelajaran-di-Era-Digital.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/16-02-Pemerintah-Dorong-Kualitas-Pembelajaran-di-Era-Digital-300x168.jpg" /></a>JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mendorong pembangunan infrastruktur sekolah untuk pembelajaran. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital.
Infrastruktur tersebut diarahkan untuk digitalisasi agar siswa dan guru terbiasa menggunakan perangkat komputer dengan baik. Ujian nasional (UN) tahun ini diharapkan bisa menjadi rintisan penggunaan komputer sebagai media ujian. Ke depan, penggunaannya akan lebih digalakkan.
"Bukan hanya untuk ujian saja, tapi untuk pembelajaran sehari-hari dan di akhir tahun bisa dipakai untuk ujian," kata Mendikbud Anies Baswedan di Kantor Kemendikbud, Kamis (16/04/2015).
Mendikbud mengatakan, penggunaan komputer sebagai media ujian lebih efektif dan relatif aman. Karena kombinasi soal yang digunakan dalam media ini lebih bervariasi, serta tidak berisiko terjadi kebocoran soal seperti halnya percetakan naskah ujian berbasis kertas.
Tahun ini lebih dari 500 sekolah menggunakan sistem ujian berbasis komputer. Dari 500 sekolah tersebut diakui Mendikbud memang terjadi kendala teknis, namun segera bisa diatasi dan dikendalikan dengan baik. Mendikbud optimistis, penggunaan komputer sebagai pembelajaran hingga ujian bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Mendikbud juga mengajak kepada seluruh komponen masyarakat pendidikan untuk tetap optimis dalam menjalankan pendidikan. Karena itu tantangan untuk membuat peserta didik "melek" komputer harus diawali dengan pembangunan infrastruktur yang baik.
Kamis, 16 April 2015
Repro: <a href="http://edukasi.kompas.com/read/2015/04/16/18403721/Pemerintah.Dorong.Kualitas.Pembelajaran.di.Era.Digital." target="_blank">edukasi.kompas.com</a>

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/16-03-Mendikbud-UN-2015-sebagai-Perintis-Perbaikan-Sistem-Pendidikan.jpg"><img class="size-medium wp-image-7358 aligncenter" alt="16-03 Mendikbud UN 2015 sebagai Perintis Perbaikan Sistem Pendidikan" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/16-03-Mendikbud-UN-2015-sebagai-Perintis-Perbaikan-Sistem-Pendidikan-300x159.jpg" width="300" height="159" /></a>JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak hal masih harus dievaluasi dari hasil pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2015 yang telah memasuki hari ketiga, Rabu (15/4/2015). Pelaksanaan UN berbasis kertas untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA)/sederajat telah selesai hari ini, sementara pelaksanaan UN berbasis komputer masih berlanjut beberapa hari lagi.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, secara umum pelaksanaan UN saat ini dalam suasana pembelajaran, bukan lagi dalam suasana ketakutan. UN memang menjadi sesuatu proses yang sakral sehingga perlu dipersiapkan saat menghadapinya.
"Tapi harus dilakukan dengan santai tanpa harus merasa takut. Sudah beberapa hari melakukan kunjungan ke beberapa sekolah terlihat ekspresi setiap anak yang mengikuti UN tidak stres atau ketakutan. Hal ini pastinya sangat baik bagi perkembangan pendidikan Indonesia ke depannya," ujar Mendikbud di kantor Kemendikbud, Rabu (15/4/2015).
Sementara itu, Mendikbud juga mengatakan bahwa proses distribusi naskah UN selama ini berjalan dengan baik. Tidak ada laporan-laporan mengenai keterlambatan pengiriman yang signifikan.
"Memang, dalam proses UN kali ini masih belum sepurna 100 persen. Jika dilihat secara keseluruhan, semua prosesnya berjalan baik," katanya.
Sementara itu, Mendikbud mengatakan bahwa ada kekurangan amplop soal UN atau tertukarnya label mata pelajaran. Namun, hal tersebut sudah ditangani dengan mengantisipasi menggunakan soal cadangan yang sudah disiapkan bila terjadi sesuatu dalam proses UN. Sedangkan pada UN berbasis komputer ada beberapa masalah saat pelaksanaannya, seperti listrik yang terinterupsi, login yang gagal, hingga sinkronisasi server. Permasalahan itu pun bisa ditangani dengan segera.
"Apa pun yang pertama kali, pasti ada kendala dan rintangan. Ini menjadi proses dalam sebuah perintisan. Tapi, bila diperhatikan dari total sekolah yang menyelenggarakan relatif kecil. Jadi, evaluasi ini nantinya dapat dilakukan untuk ke depannya agar UN bisa lebih efisien dalam segala prosesnya," ujar Mendikbud.

Repro: <a href="http://edukasi.kompas.com/read/2015/04/16/08000021/Mendikbud.UN.2015.sebagai.Perintis.Perbaikan.Sistem.Pendidikan" target="_blank">edukasi.kompas.com</a>

Mendikbud: UN 2015 sebagai Perintis Perbaikan Sistem Pendidikan

[caption id="attachment_7269" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/Hamid-Muhammad.jpg"><img class="size-medium wp-image-7269 " alt="Hamid Muhammad" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/Hamid-Muhammad-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Hamid Muhammad[/caption]
Jakarta (Dikdas): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sering mendapat komplain dari pengelola pendidikan terkait sistem pendataan. Kemendikbud dianggap mengeluarkan dua sistem pendataan yang merepotkan sekolah, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Padamu Negeri.
“Yang di data sama, tetapi aplikasinya berbeda,” jelas Hamid Muhammad, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendikbud, saat membuka acara Penyelerasan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Gedung D lantai 3 Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 April 2015.

Menurut Hamid, protes atas dua sistem pendataan ini telah menjadi isu berkepanjangan dan merebak luas terutama di media sosial. Bahkan ada yang mengadu langsung ke Mendikbud Anies Baswedan. Ia berharap hal ini segera diakhiri dengan mengintegrasikan Padamu Negeri ke dalam Dapodik.

Sementara Yul Yunazwin Nazaruddin, Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), mengatakan, eksistensi Dapodik sah secara hukum karena didukung oleh Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan. Sebaliknya, ia tak pernah menemukan dasar hukum legalitas Padamu Negeri baik berupa peraturan menteri maupun aturan lainnya.

[caption id="attachment_7270" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/Yul-Yunazwin.jpg"><img class="size-medium wp-image-7270 " alt="Yul Yunazwin" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/04/Yul-Yunazwin-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Yul Yunazwin Nazaruddin (kanan) dan Sesditjen Dikdas Thamrin Kasman[/caption]

Maka, Yul menambahkan, integrasi dua sistem pendataan tersebut merupakan suatu keniscayaan. Padamu Negeri diintegrasikan ke dalam Dapodik. “Kami hanya ingin menyatukan pendataan. Kami akan mengambil yang baik-baik di Padamu Negeri agar tidak terjadi dua kali pengumpulan data,” kata Yul.

Di lapangan, pihak yang merasa keberataan dengan kehadiran dua sistem pendataan adalah operator sekolah. Menurut I Gusti Ngurah Rai Dwipayana, operator Dapodik di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Bali, seorang operator sekolah bertanggung jawab atas beberapa aplikasi.

“Satu operator terlalu banyak kerjaan,” ujarnya saat ditemui di sela Training of Trainer Sistem Pendataan Pendidikan Dasar di Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 April 2015. Akibatnya, kinerja mereka menurun dan tidak bisa optimal.

Para operator, lanjut Ngurah, berharap Kemendikbud hanya menggunakan satu sistem pendataan yaitu Dapodik. Sebab Dapodik digunakan sebagai basis data dalam berbagai program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penyaluran tunjangan guru, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Peran LPMP

Selain membahas Dapodik, Hamid juga mengulas peran LPMP. Mendikbud, katanya, dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa LPMP merupakan institusi yang memandu program peningkatan mutu pendidikan di daerah. “Semua kegiatan yang terkait peningkatan mutu harus disimpulkan pada kegiatan LPMP,” tegasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tambah Hamid, secara administratif telah menempatkan LPMP di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan begitu, diharapkan koordinasi antarlembaga dapat lebih mudah dilakukan.

Acara Penyelerasan Fungsi LPMP dihadiri oleh pejabat eselon I dan II di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah serta para Kepala LPMP se-Indonesia. Acara diisi dengan paparan dan diskusi bertema Revitalisasi Fungsi Pendataan Pendidikan, Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Strategi Penjaminan Standar Pengajaran, dan Sinkronisasi Fungsi Penjaminan Mutu Pendidikan.* (Billy Antoro)

&nbsp;

&nbsp;

Integrasi Padamu Negeri ke Dalam Dapodik Merupakan Keniscayaan

Pemerintah Dorong Kualitas Pembelajaran di Era Digital

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Kepada Yth.
1. Gubernur;
2. Bupati;
3. Walikota,

di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ljazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134); dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460).

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas penerbitan ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun Pedoman Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (selanjutnya disebut Pedoman). Penyusunan Pedoman mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ljazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pedoman disusun dengan tujuan memberikan panduan teknis dan sistematis agar seluruh proses pengelolaan ijazah, mulai dari validasi data, penomoran ijazah, pencetakan, penatausahaan, hingga pendistribusiannya berjalan tertib serta meminimalkan kesalahan atau penyalahgunaan dokumen ijazah. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 **1. Pedoman digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan ijazah pada Tahun Ajaran 2024/2025 di seluruh satuan pendidikan** (https://ijazah.data.kemdikbud.go.id).

 **2. Dinas Pendidikan agar:**

- Menyosialisasikan Pedoman kepada seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan dan wilayahnya/lingkungan masing-masing;

- melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan implementasi Pedoman;

- memastikan data satuan pendidikan (akreditasi, nomenklatur, dan kepala sekolah); dan

- melakukan penentuan relasi legalitas/induk bagi satuan pendidikan yang tidak terakreditasi.


 **3. Satuan Pendidikan agar:**

- memutakhirkan data peserta didik dan memastikan validasi data peserta didik tingkat akhir (calon lulusan); 

- memeriksa data Kepala Sekolah;
 
- menetapkan status kelulusan peserta didik; dan
 
- memperhatikan tenggat waktu dalam setiap tahap pengelolaan data induk ijazah sesuai dengan lini masa yang telah ditentukan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
**(https://jdih.kemdikbud.eo.id/detail_peraturan?main=3453)** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Tembusan:
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
6. Seluruh Atase Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
8. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
9. Seluruh Ketua Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
10. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

Unduh Surat Edaran [***disini***](https://drive.google.com/file/d/1mDsE-sJX07fZrKTeDYDvOCX6sCa6oFBc/view?usp=drive_link)

medium_cover surat edaran.png

small_cover surat edaran.png

thumbnail_cover surat edaran.png

cover surat edaran.png

Surat Edaran Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

# **Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025**

Kepada Yang Tehormat.
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri;
4. Gubernur;
5. Bupati/Walikota;
6. Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri.

 
 
Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**
- a. Menetapkan bahwa tema peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 adalah **“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.**
- b. Menetapkan logo peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut.
![logo_hardiknas2025.png](/uploads/logo_hardiknas2025_deff34894f.png)

- c. Logo Hari Pendidikan Nasional serta Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diunduh di laman [www.kemendikdasmen.go.id.](https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/12693-Pedoman-Peringatan-Hari-Pendidikan-Nasional-Tahun-2025)
- d. Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri turut memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan logo dan tema di atas.


**2. Upacara Bendera**
- a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 07.30 WIB secara tatap muka.
- b. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana terlampir.


**3. Ragam Aktivitas**

Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat
- a. menyelenggarakan aktivitas/kegiatan untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar, serta mendorong pelibatan dan partisipasi publik,
- b. mengunggah konten publikasi peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di media.

 
Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman penyelenggaraan peringatan
Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025.

Pedoman selengkapnya dapat dibaca pada [**tautan berikut.**](https://drive.google.com/file/d/1j1PXwJi37zsjn4gyfej2ltgHfguSGE-x/view?usp=sharing)

small_cover_berita_hardiknas2025.png

thumbnail_cover_berita_hardiknas2025.png

cover_berita_hardiknas2025.png

Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025

Unduh Panduan Senam Anak Indonesia Hebat [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1DSzGMb_GY3qtR53NJdhzDI3CxtO_ugfG/view?usp=drive_link)

BERITA

Pemerintah Dorong Kualitas Pembelajaran di Era Digital

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH