Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah meluncurkan Merdeka Belajar Episode 15 tentang Kurikulum Merdeka, sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun ajaran 2022-2024.

Dalam rangka untuk mensukseskan implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, Kemendikbudristek memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Salah satunya adalah dengan membuka kesempatan kerja sama kepada lembaga-lembaga mitra pembangunan. Mitra pembangunan yang bekerja sama dalam implementasi Kurikulum Mandiri pada tahap awal ini merupakan mitra pembangunan yang telah bermitra dengan daerah dalam pendampingan satuan pendidikan. Terkait mekanisme kerjasama tersebut Kemendikbudristek pun melaksanakan rapat pertemuan pada tanggal 19 Mei 2022 di Gedung Kemendikbudristek, Senayan.

“Tujuan rapat ini untuk menyampaikan mekanisme kerjasama dalam implementasi Kurikulum Merdeka Kemendikbudristek dengan mitra pembangunan. Yang kami tekankan terkait Kurikulum Merdeka ini, bahwa mekanisme sekolah untuk ikut serta mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sifatnya terbuka dan mandiri,” ujar Yusuf Rokhmat Sub-Koordinator PMP Kemendikbudristek.

Yusuf Rokhmat juga mengemukakan, total satuan pendidikan yang mendaftar Kurikulum Merdeka ada sekitar 142.654. Jika diklasifikasikan ada sekitar 163 kabupaten kota yang jumlah satuan pendidikannya mendaftar Kurikulum Merdeka, kurang dari 15% dari total populasi sekolah di kabupaten kota tersebut.

“Dan ada 28 kabupaten kota yang hampir semua satuan pendidikan ini mendaftar Kurikulum Merdeka bahkan lebih dari 90%,” kata Yusuf.

Ia menambahkan animo masyarakat cukup besar untuk implementasi Kurikulum Merdeka, hampir 30% dari total populasi satuan pendidikan yang berminat dan ingin mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru yang akan dimulai pada bulan Juli.

Pendaftaran pertama Kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara mandiri tidak ada paksaan, itu artinya mereka melakukan secara sukarela oleh masing-masing kepala sekolahnya. Kemendikbudristek juga memberikan beberapa opsi dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Pertama ada mandiri belajar, artinya sekolah tetap menerapkan beberapa bagian dan prinsip-prinsip penting dalam Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sekarang diterapkan.

“Yang kedua adalah mandiri berubah dimana satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, yaitu dalam bentuk platform merdeka mengajar yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Kemudian yang ketiga adalah mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat ajarnya di satuan jenjang PAUD, SD, SMP, maupun SMA,” tandasnya.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yusuf Rokhmat, Saut, perwakilan dari Kemendikbudristek menambahkan, jika dilihat dari kesiapan satuan pendidikan dan ini sifatnya mandiri jadi satuan pendidikan ingin mendaftar dengan kategori apa? Jika kategori mandiri belajar, itu artinya masih memakai Kurikulum 13 (K13).

“Jadi nanti tidak akan ada perubahan di dapodiknya yang mengajar dan pelajarannya mereka tetap menggunakan K13. Tapi mereka mulai mencoba menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Prinsip-prinsip ini bisa saja diterapkan dalam melakukan asesmen, pembelajaran, memilih materi esensial, menggunakan topik tertentu dalam modul ajar Kurikulum Merdeka, atau pun menerapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila,” ujar Saut.

Saut juga menyampaikan untuk bisa belajar mandiri, satuan pendidikan perlu mengakses platform yang namanya Platform Merdeka Mengajar. Untuk bisa masuk ke Platform Merdeka Mengajar harus memiliki akun belajar.id, jadi seluruh satuan pendidikan yang melaksanakan implementasi atau yang sudah daftar perlu punya akses atau akun belajar.id.

“Jadi mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi perlu mengaktivasi akun belajar.id termasuk bapak dan ibu mitra pembangunan yang berpartisipasi dalam mengimplementasi Kurikulum Merdeka perlu mengaktivasi akun belajar.id. Dalam platform, satuan pendidikan bisa mengakses perangkat ajar, mengikuti pelatihan mandiri, menggunakan asesmen murid, atau mencari inspirasi melalui video inspirasi,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan terkait 6 strategi implementasi Kurikulum Merdeka, yang pertama sekolah akan belajar mengenai Kurikulum Merdeka melalui webinar, webinar ini sedang dan sudah diselenggarakan oleh Kemendikbudristek.

“Jadi ini series of webinar kalo tidak salah sudah tiga atau sudah beberapa yang sudah berjalan bisa dilihat di youtube Kemendikbudristek. Series webinar ini akan ditayangkan terus sampai dengan bulan Juni. Bahkan mungkin setelahnya juga, jadi ini akan menerangkan isi daripada Kurikulum Merdeka dalam bentuk webinar-webinar,” kata Saut memaparkan.

Lalu kemudian strategi yang kedua melalui panduan-panduan seperti modul ajar, bahan ajar dalam buku teks dan sudah dimasukan ke dalam Platform Merdeka Mengajar, serta pelatihan mandiri yang berisi materi penjelasan mengenai kurikulum dengan berbagai media. Jadi artinya satuan pendidikan melakukan belajar mandiri (self-study) dari Platform Merdeka Mengajar.

Strategi yang ketiga melalui helpdesk IKM, kalau mengakses kurikulum.kemendikbud.go.id itu bisa dilihat disebelah kanan bawah ada logo whatsapp untuk helpdesk. “Jadi bisa di klik Whatsappnya dan memang dalam bentuk Whatsapp komunikasinya nanti dibantu oleh petuga-petugas yang ada disana,” tuturnya.

Selanjutnya adalah strategi keempat yaitu melalui mitra pembangunan. Saat ini terdapat 2 jenis UPT per provinsi yaitu UPT Direktorat PAUD, Dikdas, dan Dikmen di 34 provinsi, BPMP (balai penjaminan mutu pendidikan), balai besar penjaminan mutu pendidikan (B2PMP), dan balai guru penggerak (BGP).

“Jadi kita ada 2 UPT per provinsi yaitu B2PMP/BPMP dan B2GP/BGP, selain itu juga ada dinas pendidikan, ada sekolah, jadi mitra pembangunan ini tentu saja berkolaborasi nanti dengan UPT. Mitra pembangunan selanjutnya ruang lingkupnya bisa menjadi konsultan untuk implementasi Kurikulum Merdeka ini, mereka bisa mendampingi satuan pendidikan, komunitas belajar, atau pemerintah daerah,” jelasnya.

Strategi kelima adalah ketersediaan narasumber yang bisa berasal dari pendidik yang sudah menyelenggarakan kurikulum merdeka seperti dari sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Mitra pembangunan juga bisa berpartisipasi, dimana memungkinkan, dalam menyediakan narasumber IKM.

Kemudian selanjutnya adalah komunitas belajar. Ini adalah strategi implementasi keenam yaitu aktivasi komunitas belajar. Diharapkan sedapat mungkin mengoptimalkan komunitas belajar yang sudah ada, jadi bukan selalu harus membuat baru.

“Harapannya dengan mengaktifkan komunitas belajar yang sudah ada akan menjadi tempat belajar bersama. Jadi ini konsepnya belajar sendiri (self study), belajar dari mengikuti webinar dari kemendikbud, dan mendiskusikan serta belajar bersama di komunitas belajar untuk mengkonfirmasi pemahaman atau berbagi praktik baik. Kemudian komunitas belajar juga bersifat inklusif, guru mana pun bisa belajar bersama,” pungkas Saut.