[caption id="attachment_9202" align="aligncenter" width="300"] Mendikbud, Anies Baswedan.[/caption]

Jakarta (Dikdasmen): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan salah satu hulu untuk pemberantasan praktik-praktik korupsi. Demikian salah satu butir pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi pada tiga unit utama di lingkungan Kemendikbud. Ketiga unit utama itu adalah Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Inspektorat Jenderal Kemendikbud, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud.

“Kita semua tahu, berkali-kali kita diingatkan bahwa Kemendikbud adalah salah satu hulu untuk pemberantasan praktik-praktik korupsi di Indonesia,” ujar Mendikbud, di Gedung Plaza Insan Berprestasi, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Mengingat hal itu, dan dalam rangka reformasi birokrasi, Mendikbud ingin menunjukkan bahwa Kemendikbud turut memberikan kontribusi konkrit di dalam mewujudkan cita-cita memiliki aparatur pemerintah dengan produktivitas kinerja yang tinggi, dan mampu melayani publik dengan kualitas terbaik.

“Semua yang berinteraksi dengan kita, keluar dengan kesimpulan yang sama, bahwa berinteraksi dengan Kemendikbud adalah berinteraksi dengan orang-orang yang bersih. Itu yang ingin kita bangun bersama-sama,” tegas Mendikbud.

Pada kesempatan itu, Mendikbud memperkenalkan para pejabat eselon I, II, III, dan IV kepada para undangan seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, Wakil Pimpinan KPK, Zulkarnaen, Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana, dan kepala BPKP yang diwakili Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Binsar H. Simanjuntak.

[caption id="attachment_9203" align="alignright" width="300"] Para undangan (depan) dan pejabat di lingkungan Kemendikbud.[/caption]

“Pak Yudi, Pak Danang, yang hadir di sini adalah pejabat Kemendikbud yang baru dilantik. Beberapa minggu yang lalu kita melantik seluruh pejabat eselon 3 dan 4, sementara eselon I dan II sudah lebih dulu. Jadi kita berharap benar, ini menjadi awal yang baru. Baru bukan berarti orangnya baru, namun baru berarti mau melakukan perubahan untuk kebaikan,” kata Mendikbud.

Mendikbud menambahkan, reformasi birokrasi yang dijalankan secara konsisten dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas birokrasi dan membantu efisiensi biaya, serta bisa lebih antisipatif terhadap praktik-praktik korupsi.

“Melalui pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Kemendikbud ini, kita ingin menjadikannya sebagai momentum untuk mengaskan bahwa pimpinan dan seluruh pegawai bertekad dan berkomitmen kuat untuk memiliki institusi berintegritas dan dan bebas dari praktik korupsi!” tegas Mendikbud.*

M. Adib Minanurohim