News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/26.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/26-300x200.jpg" /></a>

Dr. Mudjito A.K, M.Si menyerahkan trofi juara umum kepada Adi, ketua kontingan Jawa Tengah, Rabu (18/6/2014).
Jakarta (Dikdas): Jawa Tengah meraih predikat juara umum dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional jenjang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (PK-LK Dikdas) yang digelar di Jakarta sejak 16 Juni 2014. Provinsi ini berhasil mendulang satu emas, satu perak, dan satu perunggu.
Peringkat kedua dan ketiga diduduki Jawa Timur dan Maluku dengan perolehan emas, perak, dan perunggu masing-masing satu keping. Jumlah yang sama dengan perolehan Jawa Tengah.

Pemeringkatan dilakukan dengan menghitung jumlah perolehan juara harapan. Jawa Tengah meraih dua juara harapan II. Jawa Timur meraih satu juara harapan II. Sedangkan Maluku meraih satu juara harapan II dan satu juara harapan III. (lihat <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/Rekapitulasi-Perolehan-Medali-PKLK-Dikdas.pdf" target="_blank">Rekapitulasi Perolehan Medali</a>)
Pengumuman juara umum dan penyerahan medali dilakukan dalam acara penutupan yang diselenggarakan di Sekolah Luar Biasa A Pembina Tingkat Nasional di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu siang, 18 Juni 2014. Acara dihadiri Direktur Pembinaan PK-LK Dikdas Dr. Mudjito A.K, M.Si., perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Pembinaan PK-LK Dikdas, pendamping, dan peserta O2SN.
Prestasi Jawa Tengah ini mengulang kesuksesan dua tahun sebelumnya sekaligus membawa pulang trofi juara umum. Sebab sebelumnya trofi tersebut direngkuh Sumatera Selatan pada O2SN 2013. * (Billy Antoro)
Dokumen Terkait:
<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/index.php/daftar-pemenang-o2sn-2014-pk-lk-dikdas/" target="_blank">Daftar Pemenang O2SN PK-LK Dikdas</a>

Berikan komentar

[caption id="attachment_3435" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/34.jpg"><img class="size-medium wp-image-3435 " alt="3" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/34-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Dr. Mudjito A.K., M.Si[/caption]
Jakarta (Dikdas): Orang-orang yang masih meragukan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah orang-orang bermentalitas kuno dan konservatif . Anehnya, stigma itu masih melekat di pikiran sebagian masyarakat modern.
 “Masyarakat yang mentalitasnya modern pasti memiliki keyakinan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi yang tidak boleh diabaikan,” kata Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (PK-LK Dikdas ) Dr. Mudjito A.K, M.Si saat menyampaikan sambutan pada penutupan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang PK-LK Dikdas di Sekolah Luar Biasa A Pembina Tingkat Nasional di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu siang, 18 Juni 2014.
Ketika masyarakat menyaksikan kemampuan ABK, misalnya, dalam pertandingan olahraga, pandangan mereka pasti berubah. Kemampuan ABK setara dengan kemampuan orang normal bahkan bisa lebih hebat.
Mudjito lalu membacakan puisi yang ditujukan kepada ABK.
ragukan bintang-bintang di langit itu bercahaya
ragukan matahari berpijar
ragukan bumi mengitari matahari 
ragukan bahwa kebenaran itu dusta 
tapi jangan pernah ragukan 
anak-anak kami yang berkebutuhan khusus
Kemampuan ABK atau kaum difabel Indonesia, tambah Mudjito, bahkan lebih unggul dibanding negara lain. Pada Asian Paralympic 2014 yang digelar di Myanmar pada 14-20 Januari 2014, Indonesia tampil sebagai juara umum. Dengan mengoleksi 99 emas, 
69 perak, dan 49 perunggu, Indonesia bertengger di puncak teratas disusul Thailand (96 emas, 82 perak, 70 perunggu) dan Malaysia (50 emas, 49 perak, 31 perunggu).
Yang lebih menarik, lanjutnya, terletak pada jumlah atlet kontingen. Sebagai juara I, Indonesia ‘hanya’ mengirimkan 150 atlet. Sementara Thailand mengirim 327 atlet dan Malaysia 200 atlet. Myanmar selaku tuan rumah yang duduk di peringkat ke-5 dengan 34 emas, 26 perak, dan 36 perunggu mengirimkan 400 atlet.
Mudjito memuji peran guru pendamping dibalik berbagai prestasi yang diraih ABK. Tanpa mereka, prestasi itu sulit diraih.
“Prestasi anak-anak itu merupakan cerminan dari prestasi Bapak dan Ibu guru yang telah memberikan contoh dan teladan luar biasa bagi anak-anak kita,” ujarnya.* (Billy Antoro)
&nbsp;
&nbsp;

Potensi ABK Tak Boleh Diabaikan

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/18-01-Buku-Kurikulum-2013-diklaim-termurah-di-dunia.jpg"><img class=" wp-image-3600 aligncenter" alt="18-01 Buku Kurikulum 2013 diklaim termurah di dunia" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/18-01-Buku-Kurikulum-2013-diklaim-termurah-di-dunia-300x235.jpg" width="300" height="235" /></a>Cibitung (ANTARA News) - Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Thamrin Tasman, mengatakan pihaknya akan meblokir dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah yang tidak membayar buku Kurikulum 2013.
"Kita berharap setelah buku pertama dikirim, maka pembayaran buku segera diselesaikan," ujar Thamrin usai pengiriman pertama buku Kurikulum 2013 di Cibitung, Jawa Barat, Rabu.
Dia mengatakan pihaknya sudah mewanti-wanti kepada sekolah untuk segera membayar begitu buku tiba.
"Haram hukumnya, buku yang sudah diterima tidak dibayar. Kalau ada yang seperti itu, Kemdikbud minta data sekolah kabupaten/kota yang tidak bayar. Kemdikbud akan memblokir dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," ancam dia.
Dana BOS yang terdiri dari BOS Buku dan BOS diberikan setiap tiga bulan sekali. Sementara, pembayaran buku itu menggunakan dana BOS dan dekonsentrasi provinsi.
"Untuk BOS Buku, paling telat minggu depan sudah ditransfer," jelas dia.
Pembayaran buku kurikulum tersebut bisa dilakukan dengan tiga cara yakni ke pihak percetakan yang dekat dengan sekolah, atau menagih langsung pembayaran, bagi sekolah yang bukunya diantar oleh PT Pos Indonesia, pembayarannya bisa dititipkan ke PT Pos Indonesia.
"Terakhir, sekolah bisa langsung transfer ke rekening percetakan."
Kurikulum 2013 akan diterapkan secara menyeluruh untuk seluruh tingkatan dari SD, SMP, dan SMA pada tahun ajaran 2014/2015.
Thamrin mengatakan jumlah keseluruhan buku mata pelajaran yang dicetak untuk seluruh Tanah Air sebanyak 243 juta eksemplar.
Mekanisme pemesananan buku Kurikulum 2013 itu yakni sekolah melakukan pemesanan buku langsung melalui e-katalog. Kemudian percetakan akan mengirim langsung ke sekolah, yang kemudian dibayar melalui dana BOS. Buku-buku tersebut diserahkan ke siswa tanpa pungutan sepeserpun.
Pengiriman pertama buku pelajaran Kurikulum 2013 dimulai hari ini. Buku tersebut dikirim ke sejumlah wilayah di Jakarta dan Jawa Barat.
Rabu, 18 Juni 2014 17:56 WIB
Repro: http://www.antaranews.com/berita/439681/kemendikbud-akan-blokir-bos-bagi-sekolah-yang-tidak-bayar-buku

Kemendikbud akan blokir BOS bagi sekolah yang tidak bayar buku

Jawa Tengah Juara Umum O2SN PK-LK Dikdas

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Krjogja.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Forum ini menjadi langkah strategis memperkuat pengawasan lintas sektor demi mewujudkan proses penerimaan murid yang bersih, adil, dan transparan.

Menariknya, forum ini melibatkan sejumlah lembaga penting seperti Polri, KPK, dan Ombudsman RI, serta instansi pemerintah pusat dan daerah.

Total 165 peserta hadir, yang terdiri dari unsur Kemendikdasmen, inspektorat daerah, dinas pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Hadir pula unsur kementerian/lembaga lintas sektor yang meliputi perwakilan DPR RI Komisi X, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berikutnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas.

**Bukan Sekadar Ganti Nama**

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa SPMB bukan sekadar pengganti PPDB, tetapi merupakan tonggak reformasi sistem penerimaan murid.

“Pendidikan adalah hak konstitusional, bukan privilese administratif,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjamin keadilan sejak proses seleksi, agar semua anak bangsa punya akses yang setara terhadap pendidikan bermutu.

**Pengawasan Kolaboratif untuk Cegah Kecurangan**

Forum ini menjadi respon konkret atas berbagai praktik curang dalam penerimaan murid baru, seperti jual-beli kursi, pemalsuan domisili, dan lemahnya verifikasi data lintas sektor.

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menyampaikan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah indikasi penyimpangan tersebut dalam pelaksanaan sebelumnya.

Ia menegaskan komitmen Kemendikdasmen untuk memperkuat pengawasan dan mendorong penegakan disiplin di lapangan. "Kami ingin memastikan, tak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil," tegas Faisal.

**Dukungan Kuat dari DPR hingga KSP**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menyebut forum ini sebagai bentuk tanggung jawab moral negara dalam menjamin hak pendidikan setiap anak.

Ia mendorong kolaborasi lintas instansi agar pengawasan tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan sistemik.

Sementara itu, Deputi III Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung, menyampaikan bahwa arah kebijakan pendidikan kini telah berbasis evaluasi dan mitigasi risiko.

“KSP mendukung penuh forum pengawasan bersama ini sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan nasional,” katanya.

**DIY Siap Menindaklanjuti**

Kemendikdasmen berharap forum ini melahirkan mekanisme pengawasan lintas sektoral yang terintegrasi, responsif, dan akuntabel.

Tujuannya untuk memastikan SPMB 2025/2026 benar-benar menjadi instrumen seleksi yang adil, transparan, dan menjamin hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

Kepala BPMP DIY, Bambang Hadi Waluya memastikan akan membantu kolaborasi yang dijalin semua unsur di DIY dalam kolaborasi pengawasan SPMB 2025.

“Semua unsur di DIY sudah sepakat mendukung SPMB 2025 yang bersih, adil, transparan, bahkan deklarasinya disaksikan oleh Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti, Jumat (23/5) di BPMP DIY, “ tandasnya.

Pihaknya akan terus menjalin koordinasi intensif dengan semua unsur, sehingga pamor DIY sebagai parameter pendidikan berintegritas selalu terjaga.(*)

...

Sumber: https://www.krjogja.com/peristiwa/1246133335/kemendikdasmen-libatkan-polri-kpk-dan-ombudsman-ri-dalam-forum-pengawasan-spmb-2025?page=2

large_Foto 1.jpg

medium_Foto 1.jpg

small_Foto 1.jpg

thumbnail_Foto 1.jpg

Foto 1.jpg

Kemendikdasmen Libatkan Polri, KPK, dan Ombudsman RI dalam Forum Pengawasan SPMB 2025

Oleh: **Toni Toharudin**, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek; Guru Besar Universitas Padjadjaran

~*Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menjaga transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil TKA.*~

Pendidikan yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan kita dalam mengevaluasi dan menjamin kualitas capaian belajar murid secara konsisten dan adil.

Pembelajaran di ruang kelas adalah separuh cerita, separuh lain soal bagaimana hasil belajar diukur dan dibandingkan secara konsisten.

Dalam lanskap yang kian menuntut akuntabilitas dan kesetaraan akses, rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi murid di kelas akhir SD, SMP, dan SMA-SMK atau yang sederajat menjadi langkah penting yang layak mendapat perhatian serius.

TKA bukan sekadar alat ukur, tetapi bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan terhadap sistem evaluasi capaian belajar yang selama ini terasa timpang antarsekolah.

TKA juga bukan reinkarnasi Ujian Nasional yang pernah menjadi hakim tunggal kelulusan murid. Ia tidak datang membawa palu, tidak pula menggeser guru dari kursi penilai.

Sebaliknya, TKA bersifat opsional, sebagai layanan yang disediakan pemerintah untuk mendukung guru, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya yang ingin memperoleh informasi tentang capaian belajar individu murid secara lebih terstandar. TKA pelengkap sekaligus penguat sistem penilaian yang sudah ada, bukan menggantikannya.

Empat tahun terakhir, sistem pendidikan kita berjalan dengan dua jenis evaluasi: Asesmen Nasional untuk memotret kinerja sistem secara makro, dan penilaian harian oleh guru untuk mengevaluasi capaian belajar secara mikro.

Keduanya berjalan berdampingan, masing-masing dengan fungsi dan ruangnya sendiri. TKA tak hadir untuk menyingkirkan yang lama, tetapi melengkapi. Asesmen Nasional tetap dibutuhkan sebagai tolok ukur sistem tanpa membebani murid, sementara kedaulatan guru dalam menilai dan menentukan kelulusan tetap jadi pijakan utama dalam praktik pendidikan di sekolah.

**Penguatan Mutu Ujian Sekolah**

Selama ini, seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik antarsekolah maupun ke perguruan tinggi, umumnya mengandalkan nilai rapor sekolah. Padahal, nilai rapor sekolah kerap kali tidak dapat dibandingkan secara adil antarsatuan pendidikan.

Tidak adanya penilaian individu yang terstandar secara nasional membuat nilai 90 di satu sekolah bisa sangat berbeda maknanya dengan nilai serupa di sekolah lain. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi institusi pendidikan lanjutan, termasuk perguruan tinggi, dalam melakukan pemeringkatan dan seleksi secara obyektif.

TKA hadir menjawab tantangan ini. Dengan instrumen tes yang dikembangkan secara nasional, hasil TKA memberikan gambaran yang lebih terstandar tentang kemampuan akademik siswa.

Ini akan menjadi referensi tambahan yang kredibel dalam seleksi berbasis prestasi akademik, baik untuk SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) maupun seleksi masuk perguruan tinggi. Harapannya, seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya jadi lebih adil dan akuntabel, tanpa bergantung sepenuhnya pada nilai rapor yang tak seragam.

Lebih dari sekadar alat seleksi, TKA juga berpotensi jadi katalis penguatan kualitas ujian sekolah. Karena TKA tak menentukan kelulusan, guru dan sekolah tetap memiliki peran utama dalam menilai murid melalui ujian sekolah.

Namun, kehadiran TKA yang hasilnya dapat dibandingkan antarindividu dan antarsekolah dapat menjadi cermin obyektif bagi sekolah dalam mengevaluasi kualitas ujian dan pembelajarannya.

Sekolah yang memiliki integritas tinggi dalam pelaksanaan ujian sekolah akan cenderung memiliki korelasi hasil yang tinggi dengan capaian TKA muridnya.

Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan besar antara nilai ujian sekolah dan hasil TKA, hal ini bisa menjadi alarm bagi sekolah untuk meninjau kembali proses evaluasi dan pembelajarannya. Dengan kata lain, TKA dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu yang mendorong perbaikan berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan.

Aspek positif lain dari kebijakan TKA adalah pendekatan kolaboratifnya. Pada tingkat SMA/SMK, seluruh soal akan disusun oleh kementerian. Namun, untuk jenjang SD dan SMP, pemerintah pusat akan berbagi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan soal.

Ini bukan semata-mata tentang teknis pembuatan soal ujian, melainkan juga upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan evaluasi pendidikan yang bermutu.

Kolaborasi ini juga penting sebagai bentuk ownership bersama atas suatu kebijakan. Dalam era desentralisasi ini, peran pusat yang terlalu dominan dalam suatu program sering kali menimbulkan tantangan dalam implementasinya di daerah. Ini karena pemerintah daerah merasa bukan program mereka.

Dengan melibatkan pemerintah daerah dalam penyusunan instrumen tes, diharapkan akan tumbuh rasa memiliki yang lebih kuat terhadap kebijakan ini.

Pada saat yang sama, proses ini juga akan memperkaya perspektif pusat terhadap konteks lokal sehingga instrumen TKA yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan kontekstual. Kebijakan tidak lagi terasa seperti titah dari atas, tetapi menjadi karya bersama.

**Menyikapi kekhawatiran**

Tentu saja, setiap kebijakan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan murid dan sekolah menuntut kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Berbagai kekhawatiran yang timbul di masyarakat juga perlu diperhatikan. Salah satunya soal potensi TKA menjadi beban tambahan bagi murid atau menjelma menjadi "Ujian Nasional" gaya baru.

Di sinilah pentingnya komunikasi publik yang jernih. Penjelasan bahwa TKA tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan perlu secara konsisten dikomunikasikan. TKA adalah alat bantu yang justru memberi keuntungan kepada murid dan lembaga pendidikan.

Untuk menghindari tekanan berlebih terhadap murid, integrasi hasil TKA dalam proses seleksi pun sebaiknya bersifat proporsional, menjadi salah satu komponen pertimbangan di antara komponen lainnya, termasuk rapor sekolah.

Kekhawatiran lain adalah potensi kesenjangan. Murid dari sekolah-sekolah atau keluarga dengan sumber daya memadai akan lebih siap menghadapi TKA dibanding mereka yang kekurangan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem dukungan yang memadai, termasuk penyediaan contoh soal yang dapat diakses secara bebas. Dengan begitu, TKA benar-benar menjadi instrumen yang mendukung keadilan pendidikan, bukan memperlebar jurang ketimpangan.

Kehadiran TKA menandai upaya serius pemerintah untuk menyempurnakan evaluasi capaian belajar individu yang selama ini terlalu beragam dan sulit dibandingkan. Di tengah kebutuhan akan sistem seleksi yang lebih adil dan berbasis data, TKA menawarkan jalan tengah antara penilaian sekolah yang kontekstual dan kebutuhan akan tolok ukur nasional yang obyektif.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menjaga transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil TKA.

Sekolah dan guru perlu melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, bukan sebagai ancaman.

Masyarakat pun perlu memahami bahwa standardisasi bukan berarti penyeragaman, melainkan upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang dan melanjutkan pendidikannya.

Dengan semangat gotong-royong dan komitmen pada mutu serta keadilan, Tes Kemampuan Akademik dapat menjadi batu pijakan penting menuju sistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.*

.
.
.

Sumber: ***Harian Kompas, Kamis, 12 Juni 2025***




large_Ilustrasi Kompas.jpg

medium_Ilustrasi Kompas.jpg

small_Ilustrasi Kompas.jpg

thumbnail_Ilustrasi Kompas.jpg

Ilustrasi Kompas.jpg

Tes Kemampuan Akademik dan Evaluasi Pendidikan Nasional

Dalam rangka meluruskan perbedaan penafsiran/persepsi mengenai ketentuan jalur prestasi non akademik, ketentuan mengenai ijazah khususnya yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, dan penerimaan murid baru pada Sekolah Rakyat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat tentang Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, pada 10 Juni 2025 dan ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia itu, dapat di unduh pada tautan di bawah ini:

[Surat Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026](https://drive.google.com/file/d/1qxuCXTbzpIZ0lwTar7yw7va-ypCHxTbO/view)

BERITA

Jawa Tengah Juara Umum O2SN PK-LK Dikdas

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH