News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/09/Logo-Kemendikbud-oks.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/09/Logo-Kemendikbud-oks-300x239.jpg" /></a>
Jakarta (PAUD Dikdasmen): Waktu pemasukan nomor ponsel peserta didik ke aplikasi Dapodik untuk keperluan pemberian kuota internet diperpanjang hingga 11 September 2020. Kuota internet akan dikirim ke nomor ponsel yang dimasukkan ke aplikasi tersebut.

Demikian <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2020/08/Surat-Pemberitahuan_Perpanjangan-Input-Data-Ponsel.pdf" target="_blank">Surat Pemberitahuan </a>Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Jumeri bernomor 8310/C/PD/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Surat ini menindaklanjuti surat sebelumnya dengan nomor <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2020/08/SURAT-BANTUAN-KUOTA-INTERNET.pdf" target="_blank">8202/C/PD/2020 tanggal 27 Agustus 2020 </a>perihal Program Pemberian Kuota Internet Bagi Peserta Didik. Dalam surat itu, tenggat pemasukan nomor ponsel siswa ke dalam aplikasi Dapodik ditetapkan sebelum 31 Agustus 2020.
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang berlangsung semi daring di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan telah menyiapkan anggaran Rp7,2 triliun untuk keperluan subsidi kuota internet. Subsidi berlangsung selama empat bulan dari September hingga Desember 2020. Dari anggaran tersebut, per bulan, siswa akan mendapatkan subsidi kuota internet sebesar 35 GB, guru mendapatkan 42 GB, sedangkan mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB.* (Billy Antoro)

Berikan komentar

Pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2), untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Seleksi ini terbuka bagi guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, pemerintah menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sebagai prioritas nasional. “Meskipun tugas pengajaran adalah tugas seluruh anggota masyarakat, tapi guru memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan SDM unggul. Untuk itu diperlukan pendidik yang memiliki kompetensi yang tinggi dan yang tidak boleh dilupakan, jumlahnya harus memadai,” ujar Wakil Presiden pada pengumuman seleksi PPPK, secara virtual, Senin (23/11).

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. Adapun guru PPPK adalah guru bukan PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas mengajar.

Kemendikbud melakukan perhitungan berdasarkan Dapodik bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri, di luar guru yang berstatus PNS yang saat ini mengajar, mencapai satu juta guru. Dilihat dari sudut pandang keberadaan guru, jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60 persen dari jumlah kebutuhan seharusnya. Sejak empat tahun terakhir, jumlah ini terus menurun sebanyak enam persen setiap tahunnya. Namun, penambahan jumlah guru ASN hanya sekitar dua persen setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kurangnya pelayanan yang optimal kepada peserta didik.

Lebih lanjut Wakil Presiden menekankan bahwa pemerintah melihat pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas, merugikan bagi para guru honorer. “Hari ini kita menyaksikan pengumuman rencana seleksi PPPK yang objektif dan terbuka untuk memenuhi kebutuhan guru, sebagai awal penyelesaian status guru honorer,” tutur Wakil Presiden.

Senada dengan Wakil Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, “pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK adalah wujud negara hadir menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mereka mendapatkan penghasilan yang layak,” terang Mendikbud pada kesempatan yang sama.

“Rencana seleksi ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik adalah melalui peningkatan ketersediaan guru ASN dengan melakukan seleksi guru PPPK,” imbuh Mendikbud.

#### Lima Terobosan Seleksi Guru PPPK
Setidaknya ada lima terobosan mekanisme seleksi guru PPPK yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat.
Pertama, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan formasi terbatas, batasan jumlah guru PPPK kali ini mencapai satu juta guru. “Tahun-tahun sebelumnya, banyak guru-guru honorer kita harus menunggu dan antre untuk membuktikan diri. Di tahun 2021, semua guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru bisa daftar dan mengikuti seleksi,” kata Mendikbud.

Meskipun demikian, Mendikbud menegaskan tidak kompromi soal kualitas pendidik. “Hanya yang lulus seleksilah yang akan menjadi PPPK,” tegasnya.
Kedua, jika sebelumnya setiap pendaftar hanya diberikan kesempatan satu kali ujian seleksi per tahun, sekarang setiap pendaftar dapat mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. “Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi di tahun yang sama atau tahun berikutnya,” jelas Mendikbud.

Sehubungan dengan persiapan ujian seleksi, Mendikbud menyampaikan terobosan ketiga. Sebelumnya, tidak ada materi persiapan bagi pendaftar. Kemendikbud ingin pastikan guru-guru hororer mendapat kesempatan yang adil, sehingga materi belajar daring dapat diperoleh semua peserta untuk membantu mempersiapkan diri buat ujian. “Akan ada materi untuk guru honorer agar dapat mempersiapkan diri sebelum ujian. Standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan sangat matang untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita terus terjaga,” kata Mendikbud.

Keempat, jika dahulu pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi, mulai tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah telah mempersiapkan anggaran untuk gaji guru PPPK dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Anggaran tersebut dari APBN dan akan dilakukan dengan mekanisme transfer umum ke APBD,” terang Menkeu.

Menkeu berharap pemerintah daerah dapat segera mengajukan kebutuhan guru PPPK. “Kemenkeu akan terus mengikuti proses ini. Berapa yang ikut ujian dan berapa yang mendapatkan penetapannya. Dengan itu akan ditetapkan anggaran untuk dikirim ke daerah melalui transfer umum untuk membayar gaji para guru PPPK,” tuturnya.

Kelima, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana biaya penyelenggaraan ujian ditanggung pemerintah daerah, kini biaya tersebut akan ditanggung oleh Kemendikbud.

#### Dorong Pemerintah Daerah Segera Ajukan Formasi

Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah mengusulkan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPANRB) berdasarkan peta kebutuhan guru dari Kemendikbud.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni, mendukung secara penuh pelaksanaan seleksi rekrutmen guru PPPK. Ia mengimbau kepada pemerintah daerah segera melakukan pemetaan dan penghitungan terkait guru PPPK yang dibutuhkan. “Pemerintah daerah diharapkan untuk segera memetakan kebutuhan. Kami akan membuatkan rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri baru tentang gaji dan tunjangan PPPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Teguh Widjinarko menyatakan, “sampai saat ini baru 174.077 formasi guru PPPK yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Pengajuan usulan formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020 melalui aplikasi E-Formasi KemenPANRB”.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Nasional, Suharmen, menyampaikan dukungannya untuk memastikan keberlangsungan status guru PPPK. “Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja PPPK, paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi, dan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujarnya. Suharmen juga memastikan bahwa pelaksanaan seleksi guru PPPK akan dilaksanakan secara tranparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi.

“Saya harap ini bisa menjadi angin segar bagi guru-guru honorer. Terima kasih untuk para guru honorer kita yang selalu berjasa mencerdaskan bangsa. Semoga dapat mengikuti seleksi ini dengan baik,” pungkas Mendikbud.

Informasi lebih lanjut mengenai proses pendaftaran dan seleksi akan diumumkan oleh panitia seleksi nasional pada bulan Januari 2021. (*)

Sumber:
Siaran Pers
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


large_WhatsApp Image 2020-11-27 at 2.40.30 PM.jpeg

medium_WhatsApp Image 2020-11-27 at 2.40.30 PM.jpeg

small_WhatsApp Image 2020-11-27 at 2.40.30 PM.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2020-11-27 at 2.40.30 PM.jpeg

WhatsApp Image 2020-11-27 at 2.40.30 PM.jpeg

Pemerintah Buka Kesempatan Guru Honorer Ikut Seleksi PPPK

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/09/Logo-Kemendikbud-oks.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-14979" alt="Logo Kemendikbud oks" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/09/Logo-Kemendikbud-oks-300x239.jpg" /></a>
Jakarta (PAUD Dikdasmen): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri mengundang Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia untuk hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Rakor akan digelar pada Senin, 31 Agustus 2020, pukul 13.00—15.00 WIB melalui virtual zoom webinar. Pendaftaran dapat melalui tautan: <a href="http://ringkas.kemdikbud.go.id/RakorPembelajaran">http://ringkas.kemdikbud.go.id/RakorPembelajaran</a>.

Rakor ini merupakan tindak lanjut atas penerbitan <a title="SKB 4 Menteri_Perubahan" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2020/08/SALINAN_REVISI-SKB-4-MENTERI-PTM_AGUSTUS-2020.pdf" target="_blank">Surat Keputusan Bersama (SKB) </a>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Dalam SKB tersebut, pemerintah membolehkan sekolah di zona hijau dan kuning untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan dan sejumlah persyaratan ketat lainnya.

Melalui Rakor, diharapkan semua pemangku kepentingan dapat bersinergi. Pemangku kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah juga agar bahu membahu dalam penyelenggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19.* (Billy Antoro)

&nbsp;

Dokumen:

<a title="Surat Undangan Rakor_Gubernur" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2020/08/Surat-Undangan-Rakor_Gubernur.pdf" target="_blank">Surat Undangan Rakor untuk Gubernur</a>

<a title="Surat Undangan Rakor_Bupati-Wali Kota" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2020/08/Surat-Undangan-Rakor_Bupati-Wali-Kota.pdf" target="_blank">Surat Undangan Rakor untuk Bupati/Wali Kota</a>

<a title="Surat Undangan Rakor_Kepala Dinas Pendidikan" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2020/08/Surat-Undangan-Rakor_Kepala-Dinas-Pendidikan.pdf" target="_blank">Surat Undangan Rakor untuk Kepala Dinas Pendidikan</a>

&nbsp;

Tindak Lanjut SKB 4  Menteri, Kemendikbud dan Kemendagri Akan Gelar Rakor

Diperpanjang, Waktu Pemasukan Nomor Ponsel ke Aplikasi Dapodik

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

# **Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025**

Kepada Yang Tehormat.
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri;
4. Gubernur;
5. Bupati/Walikota;
6. Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri.

 
 
Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**
- a. Menetapkan bahwa tema peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 adalah **“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.**
- b. Menetapkan logo peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut.
![logo_hardiknas2025.png](/uploads/logo_hardiknas2025_deff34894f.png)

- c. Logo Hari Pendidikan Nasional serta Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diunduh di laman [www.kemendikdasmen.go.id.](https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/12693-Pedoman-Peringatan-Hari-Pendidikan-Nasional-Tahun-2025)
- d. Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri turut memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan logo dan tema di atas.


**2. Upacara Bendera**
- a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 07.30 WIB secara tatap muka.
- b. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana terlampir.


**3. Ragam Aktivitas**

Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat
- a. menyelenggarakan aktivitas/kegiatan untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar, serta mendorong pelibatan dan partisipasi publik,
- b. mengunggah konten publikasi peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di media.

 
Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman penyelenggaraan peringatan
Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025.

Pedoman selengkapnya dapat dibaca pada [**tautan berikut.**](https://drive.google.com/file/d/1j1PXwJi37zsjn4gyfej2ltgHfguSGE-x/view?usp=sharing)

small_cover_berita_hardiknas2025.png

thumbnail_cover_berita_hardiknas2025.png

cover_berita_hardiknas2025.png

Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025

Unduh Panduan Senam Anak Indonesia Hebat [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1DSzGMb_GY3qtR53NJdhzDI3CxtO_ugfG/view?usp=drive_link)

medium_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

small_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

thumbnail_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT

Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten
2. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA
3. Kepala BBPMP dan BPMP
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan tindaklanjut
pelaksanaan Surat Edaran Bersama No 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui
Pembiasaan di Satuan Pendidikan serta untuk menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025,
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bersama BBPMP dan BPMP
akan menyelenggarakan Semarak Anak Indonesia Hebat dengan sasaran peserta didik dari semua
jenjang (PAUD, SD, SMP, dan SMA) di seluruh Indonesia. Aktivitas yang dilakukan dalam
penyelenggaraan Semarak Anak Indonesia Hebat berupa:
1. Lomba Senam Anak Indonesia Hebat (Seluruh Jenjang)
Tautan informasi: https://s.id/InformasiLSAIH
2. Lomba Video Cerita Anak (khusus Jenjang PAUD)
Tautan informasi: https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/videoceritaanak
3. Lomba Potret Cerita (khusus Jenjang SD)
Tautan informasi: https://s.id/SAIH2025-SD
4. Lomba Video Cerita Pendek (khusus Jenjang SMP)
Tautan informasi: https://s.id/ReelsvideoPendek7KAIHDitSMP_
5. Lomba Video Cerita Pendek / Vlog (khusus Jenjang SMA)
Tautan informasi: https://s.id/cerita7KAIH

Batas akhir pendaftaran dan pengiriman materi lomba tanggal 25 April 2025 pukul 23.59 WIB.
Kami mengharapkan partisipasi Saudara dalam mendukung dan memotivasi satuan pendidikan dan
peserta didik untuk menyemarakkan Hardiknas 2025 dengan mengikuti berbagai lomba yang diadakan
pada kegiatan ini. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi BBPMP/BPMP di
provinsi masing-masing.

![Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png](/uploads/Surat_Pemberitahuan_Lomba_SAIH_2025_54993702c0.png)

Unduh Surat Pemberitahuan [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1P7aowC1CQWWpmOITjb3lzPIrm5ZoNe3s/view?usp=drive_link)

BERITA

Diperpanjang, Waktu Pemasukan Nomor Ponsel ke Aplikasi Dapodik

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH