News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan pidato kunci dalam acara Tanwir I ‘Aisyiyah yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Acara dihadiri sekitar 300 peserta, termasuk pimpinan Pusat Muhammadiyah, para pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, tokoh Muhammadiyah, dan perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen).
 
Dalam pidatonya, Mendikdasmen mengapresiasi kontribusi ‘Aisyiyah sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pendidikan bermutu di Indonesia. 

“Wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan sejak taman kanak-kanak itu meniscayakan peran penting dan terutama juga dukungan dari masyarakat, khususnya ‘Aisyiyah yang selama ini memiliki gerakan luar biasa, khususnya melalui pendidikan anak usia dini. Saya mendapat informasi bahwa jumlah TK ‘Aisyiyah mencapai 23 ribu, dan ini menjadi angka terbesar yang dimiliki oleh ormas. Bahkan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan TK yang diselenggarakan oleh pemerintah,” paparnya.

Dikatakan visi besar Kemendikdasmen adalah mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T).
 
“Masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak pendidikan. Baik karena keadaan ekonomi, domisili, atau faktor-faktor lain. Kami berharap ‘Aisyiyah dapat terus menjadi mitra strategis kami dalam mendukung pemenuhan program Wajib Belajar 13 Tahun, yang dimulai dari taman kanak-kanak,” tutur Mendikdasmen.
 
Ia juga menekankan pentingnya gerakan satu desa, satu TK. “Wajib belajar 13 tahun seiring dengan program Kementerian Pendidikan Desa, yaitu ‘Satu Desa, Satu TK’, menurut saya harus menjadi bagian dari satu tekad bersama untuk mencerdaskan bangsa memulai pendidikan sejak usia dini,” tambahnya.

Mendikdasmen juga menyoroti peran penting pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan pendidikan inklusif yang berbasis masyarakat. 

“Banyak anak-anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Bahkan jumlah sekolah luar biasa (SLB) juga masih sangat terbatas. Kami berharap kerja sama Kemendikdasmen dengan ‘Aisyiyah dalam bidang pendidikan anak usia dini dan dalam bidang pendidikan inklusif dapat menyukseskan ikhtiar kita bersama untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua,” jelas Mendikdasmen.
 
Mendikdasmen juga menyinggung program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang bertujuan membangun karakter anak sejak dini. Program ini mencakup kebiasaan bangun pagi, berdoa/beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam memperkuat sumber daya manusia melalui penguatan karakter dan pembiasaan anak-anak Indonesia hebat. 

“Kami berharap program ini dapat dipopulerkan oleh jaringan TK ‘Aisyiyah di Indonesia dan mancanegara. Karena tujuh kebiasaan ini hanya bisa berjalan sukses dengan dukungan keluarga dan masyarakat,” ujar Mendikdasmen, seraya menekankan peran keluarga, khususnya ibu dalam pembiasaan tersebut.*

Sumber: mediaindonesia.com


Menarik sekali programnya, semoga sukses selalu demi kemajuan bangsa Indonesia

large_Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua.jpg

medium_Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua.jpg

small_Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua.jpg

thumbnail_Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua.jpg

Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua.jpg

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan pidato kunci dalam acara Tanwir I ‘Aisyiyah yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Acara dihadiri sekitar 300 peserta, termasuk 

Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua

**SENIN, 6 Januari 2025**, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang terletak di 26 provinsi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meninjau langsung pelaksanaan perdana program ini pada salah satu titik, yaitu di SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah. Hingga akhir Januari 2025, program ini akan diperluas ke 943 titik SPPG di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai karakter. 

“Melalui kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan tempat makan, dan menghindari perilaku mubazir, kita ingin membentuk generasi yang bertakwa, bertanggung jawab, dan disiplin,” ujarnya.

Mendikdasmen juga menyoroti pentingnya tata krama makan, seperti menjaga tenggang rasa, toleransi, serta tidak bersuara saat makan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku siswa.

#### Komitmen Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, hadir dalam pelaksanaan program di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungannya ke SD Negeri 3 Bojong Koneng dan SMP Negeri 2 Babakan Madang, Wamen Atip menekankan pentingnya pemenuhan gizi sebagai dasar pendidikan berkualitas.

“Program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memastikan generasi muda mendapatkan gizi yang cukup sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG),” katanya.

Kemendikdasmen bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan memastikan kelancaran distribusi makanan bergizi, termasuk di daerah terpencil. Setiap lokasi SPPG dilengkapi dapur modern yang mampu melayani ribuan porsi setiap harinya. Selain itu, program ini turut memberdayakan masyarakat lokal sebagai pekerja, sehingga memberikan dampak ekonomi positif.

#### Membangun Masa Depan Generasi Emas Indonesia
Para siswa yang menjadi penerima manfaat program ini menyampaikan antusiasme mereka. Fathi Farand Farahmir, siswa SMP Negeri 2 Babakan Madang, merasa bersyukur atas program ini. “Makanannya enak dan bergizi. Terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki karakter yang kuat, pemerintah optimis dapat mencetak generasi yang unggul, berdaya saing, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.


*Diolah dari itjen.kemdikbud.go.id


medium_Mendikdasmen meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 12 Semarang.jpg

small_Mendikdasmen meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 12 Semarang.jpg

thumbnail_Mendikdasmen meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 12 Semarang.jpg

Mendikdasmen meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 12 Semarang.jpg

SENIN, 6 Januari 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang terletak di 26 provinsi. Menteri

Program MBG; Langkah Strategis Pemenuhan Gizi dan Penguatan Karakter Siswa

**Jakarta, 17 Januari 2025** – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti,
mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak desa yang tidak memiliki satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD). Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Mendikdasmen dengan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Yandri Susanto, di Kantor Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (16/1).

“(Saat ini) kondisinya masih banyak desa yang tidak ada PAUD. Padahal (PAUD) sebagai pondasi
pendidikan karakter seperti di banyak negara,” ungkap Menteri Mu`ti di Jakarta, Kamis (16/1).

Merespons hal tersebut, Mendes PDTT mengatakan bahwa kekurangan SDM menjadi salah satu tantangan.
“Kita bisa membangun, tapi biasanya problem-nya tidak ada SDM guru,” ucap Menteri Yandri.

Sebagai solusi, kedua kementerian menyepakati untuk membicarakan rencana strategis menjadikan guru
TK atau PAUD, kebanggaan di masyarakat. Adapun Mendikdasmen menyampaikan upaya strategis yang
dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pertama, membuat kesepakatan tertulis berupa Memorandum of
Understanding (MoU) antar dua kementerian yang mengatur tiga hal 1) pendirian TK, 2) peningkatan SDM
yakni rekrutmen relawan pendidikan dari kaum muda, serta 3) pengadaan pelatihan.

Kedua, desa yang sudah memiliki satuan PAUD, direvitalisasi kualitasnya. “Tidak harus sekolah negeri,
karena jumlah PAUD lebih banyak dikelola oleh swasta,” imbuh Mendikdasmen.

Upaya ini disetujui Mendes PDTT. Oleh karena itu, pihaknya akan mensinkronisasi data PAUD di desa antara
Kemendes PDTT dan Kemendikdasmen, kemudian menetapkan lokasi prioritas. MoU rencananya akan
dikemas dalam acara “Festival Bangun Desa Bangun Pendidikan”.

Wamendes PDTT menambahkan, “Kunci Pembangunan negara ada di desa. Ke depan, desa menjadi pilihan
berkarir dan hidup, sehingga sekolah di desa, bekerja di desa, menikah di desa, hingga meninggal di desa.”



Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Laman: kemdikbud.go.id

X: x.com/Kemdikdasmen

Instagram: instagram.com/kemendikdasmen

Facebook: facebook.com/kemendikdasmen

YouTube: KEMDIKDASMEN

Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#PendidikanBermutuUntukSemua
#KemendikdasmenRamah

medium_474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

small_474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

thumbnail_474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

Jakarta, 17 Januari 2025 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti,
mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak desa yang tidak memiliki satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD). Hal tersebut disampaika

Menteri Mu’ti Sambut Baik Kerja Sama Kemendikdasmen dan Kemendes DPTT untuk Perbanyak PAUD di Desa

![selamat.jpg](/uploads/selamat_db7072d17b.jpg)

Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Gogot Suharwoto, Ph.D sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

![terimakasih.jpg](/uploads/terimakasih_ac12b5853d.jpg)
Serta terimakasih banyak kepada Dr. Iwan syahril, Ph.D atas kerja keras selama ini. Selamat mengemban tugas lainnya dan salam sukses selalu.

#PendidikanBermutuUntukSemua
#KemendikdasmenRAMAH

large_selamat.jpg

medium_selamat.jpg

small_selamat.jpg

thumbnail_selamat.jpg

selamat.jpg


Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Gogot Suharwoto, Ph.D sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Serta terimakasih banyak kepada Dr. Iwan syahril, Ph.D atas ker

Selamat atas Pelantikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

*Jakarta, 27 Desember 2024* - KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan perencanaan dan persiapan percepatan penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) lebih awal, yaitu Januari 2025. Harapannya, BOSP ini dapat dimanfaatkan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan yang menunjang peningkatan mutu secara optimal.


Dalam Webinar bertajuk Penyaluran BOSP 2025 yang disiarkan melalui kanal Youtube Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM), Sekretaris Ditjen PDM, Praptono menuturkan bahwa harapan di atas sesuai dengan Visi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, yakni mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. 

Pada webinar yang dilaksanakan pada Senin, 23 Desember 2024 itu, Sekretaris menegaskan bahwa percepatan penyaluran BOSP telah memberikan dampak yang sangat baik dalam mendukung transformasi pendidikan. Di awal tahun 2024 kemarin, pertama kali dalam sejarah, BOSP telah diterima oleh 402.831 satuan pendidikan (96%) di Indonesia. 
“Tentu ini adalah satu kerjasama yang sangat luar biasa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada saat itu, didukung oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.


Di tahun 2025, dana BOSP telah memasuki tahun ke-6 dengan anggaran sebesar 59,2 triliun untuk 423.080 satuan pendidikan. Sekretaris menyebutkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali mendorong percepatan penyaluran BOSP dan tata kelolanya melalui kolaborasi yang apik antara Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. 

“Tim kami sudah menargetkan penyaluran Dana BOSP Tahap 1 Gelombang 1 Tahun Anggaran 2025. Kita ingin meningkatkan dari 96% menjadi 98% di awal Januari 2025 nanti. Saat ini, daftar penerima BOSP dalam proses penetapan, dan mudah-mudahan dalam minggu depan sudah terbit dan menjadi dasar penyaluran,” jelasnya. 


Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris juga menyatakan adanya peningkatan satuan biaya pada 15.046 satuan pendidikan yang ada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Ini bentuk keberpihakan pemerintah pada wilayah afirmasi sekaligus menekan kesenjangan biaya pendidikan antarsatuan pendidikan,” tegasnya. 

Sekretaris mengatakan bahwa percepatan penyaluran BOSP yang membantu satuan pendidikan menjalankan roda operasionalnya itu, harus diiringi dengan perencanaan berbasis data, agar pemanfaatan BOSP berkontribusi positif pada peningkatan hasil belajar murid dan dirasakan oleh semua warga satuan pendidikan. 
“Kami menghimbau agar dinas pendidikan dapat memberdayakan para pengawas dan penilik dalam melakukan pembinaan dan pembiasaan baik ini (perencanaan berbasis data, red) ke satuan pendidikan,” ujarnya. 
“Mari kita sama-sama mendukung dan melaksanakan kebijakan ini, kita kawal sama-sama untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang bermakna,” tegasnya.


Sementara itu, Nandana Baswara, Ketua Tim Perencanaan Sekretariat Ditjen PDM, menambahkan bahwa untuk mendukung percepatan pencairan BOSP tersebut, saat ini telah dilakukan integrasi antara SIPD milik Kemendagri dengan MARKAS milik Kemdikdasmen, sehingga perencanaan dan penggunaan BOSP menjadi lebih efektif dan efisien.
Dana juga mendorong satuan pendidikan agar menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang sesuai kebutuhan pada tahun sebelumnya (T-1) agar pemanfaatan dana BOSP yang optimal.

Tak lupa Dana menyinggung soal satuan biaya majemuk, yang sebenarnya telah diberlakukan sejak tahun 2021 secara bertahap dengan tujuan menekan ketimpangan pembiayaan pendidikan antardaerah, yang acapkali melahirkan gap dalam kualitas pembelajaran. Sehingga, untuk tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Dana BOSP sebesar 59,2 triliun. 
Seiring perbaikan, saat ini unit cost majemuk sudah sampai pada level desa, dan diberikan tambahan unit cost untuk desa-desa yang sangat tertinggal. “Ini sudah termasuk kenaikan satuan biaya pada 15.046 satuan pendidikan di daerah khusus,” ujarnya.
Tahun 2025 nanti, tambah Dana, penggunaan dana BOSP lebih fleksibel, sesuai Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan dan pemanfaatan BOSP. “Penggunaan Dana BOSP lebih flexibel, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah,” ujarnya.


Pada kesempatan itu, hadir juga Ketua Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kementerian Keuangan, Dony Suryatmo. Saat itu ia menjelaskan bahwa penyaluran BOSP regular tahap 1 akan disalurkan paling banyak 50 persen dari pagu alokasi pemerintah daerah, dan akan disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat 30 Juni 2025. 
Tahap kedua akan disalurkan pada Juli hingga 31 Oktober. Sedangkan penyaluran BOS Kinerja paling cepat bulan April 2025, dan Dana Cadangan paling lambat pada 7 September 2025. 

Penyaluran dana BOSP akan dilakukan dengan transfer dari rekening kas umum negara langsung ke rekening satuan pendidikan penerima BOSP. Donny meminta satuan pendidikan untuk memastikan rekeningnya sudah benar.

"Ini tantangan juga, dulu banyak sekali sekolah ketika kepala sekolahnya berganti, rekeningnya juga ganti tanpa ada koordinasi dengan dinas pendidikan, ini bisa bermasalah nanti dalam penyalurannya," kata Dony.
Dia mengungkapkan, dalam enam tahun terakhir, alokasi BOSP selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 0,78%. Adapun rata-rata realisasi dana BOSP selama enam tahun terakhir sebesar 97,57% dengan rata-rata realisasi 97,61%, BOS PAUD 97,07%, dan BOP Kesetaraan 97,89%.


Dony menegaskan, kecepatan penyaluran dana BOSP bergantung pada kedisiplinan satuan pendidikan menyampaikan laporan. Jika satuan pendidikan cepat menyampaikan laporan, Kemendikdasmen juga cepat menyampaikan rekomendasi ke Kemenkeu untuk segera disalurkan.
"Begitu nanti dana sudah masuk, mohon segera dieksekusi kegiatan-kegiatan tersebut, jangan tunggu dekat batas waktu penyampaian laporan, baru dilaksanakan," pesan Dony.*


Adapun Penjelasan mengenai Penyaluran  BOSP 2025 dapat disimak melalui video berikut ini:
[Webinar Percepatan Perencaanaan dan Persiapan Penyaluran Dana BOSP 2025](https://www.youtube.com/watch?v=1pt3IY5GfjU&t=14s)

large_Webinar_BOS_2025.png

medium_Webinar_BOS_2025.png

small_Webinar_BOS_2025.png

thumbnail_Webinar_BOS_2025.png

Webinar_BOS_2025.png

Jakarta, 27 Desember 2024 - KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan perencanaan dan persiapan percepatan penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) lebih awal, yaitu Januari 2025

Percepatan Penyaluran BOSP 2025:  Pastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua

Jakarta, 10 Desember 2024 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), merilis Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Tahun 2025 di Graha Utama, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (9/12).


Perilisan Pembaruan Pengelolaan Kinerja ini secara langsung diresmikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto. Perilisan ini turut disaksikan oleh unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Kepegawaian Negara; perwakilan Dinas Pendidikan Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota; perwakilan organisasi profesi; serta guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah seluruh Indonesia melalui siaran langsung di kanal YouTube KEMDIKDASMEN dan Ditjen GTK.


Hingga akhir November 2024, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah telah diimplementasikan oleh sekitar 1,7 juta ASN Guru di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikdasmen dan BKN berkomitmen melanjutkan kerja sama, termasuk mencakup pengembangan sistem pengelolaan kinerja bagi pengawas sekolah.

Mendikdasmen mengungkapkan bahwa pembaruan ini merupakan respons Kemendikdasmen terhadap masukan dari para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, terkait sistem pengelolaan kinerja sebelumnya. “Dengan penyederhanaan sistem ini, kita ingin agar guru lebih aktif terlibat sebagai pendidik dan pembimbing, menjadi mitra penting dalam penguatan pendidikan karakter, berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat, dan terlibat dalam kegiatan di satuan pendidikan,” urainya.
![WhatsApp Image 2024-12-11 at 06.26.09 (1).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2024_12_11_at_06_26_09_1_5a3127f60f.jpeg)


Kebijakan pembaruan tersebut juga didukung oleh penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendikdasmen dan BKN. SEB ini menegaskan komitmen kolaborasi dua lembaga dalam mengintegrasikan sistem pengelolaan kinerja, sehingga guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah hanya menggunakan satu sistem integrasi saja.

“Kami berharap, melalui pembaruan pengelolaan kinerja ini, para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, dapat memberikan laporan yang lebih bermakna dan bermutu untuk kita semua. Semoga terobosan ini dapat menjadi bagian dari upaya kami untuk menjadikan para guru lebih fokus menjalankan tugasnya dan tidak dipersulit dengan tugas-tugas administrasi,” ujar Mendikdasmen. 


Sementara itu, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, mengapresiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah mengembangkan sistem informasi kinerja guna membantu guru dan kepala sekolah mengurangi beban administrasi. Sistem ini terintegrasi dengan layanan kinerja BKN yang secara otomatis mendukung seluruh sistem layanan kepegawaian seperti konversi angka kredit, kenaikan pangkat, pensiun, manajemen talenta dan sebagainya.

“Dengan demikian, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah akan dimudahkan dalam menerima layanan kepegawaian sesuai ketentuan sambil dapat tetap fokus dalam mendidik murid-muridnya,” ungkap Haryomo.
![WhatsApp Image 2024-12-11 at 06.26.09 (2).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2024_12_11_at_06_26_09_2_4b338d281d.jpeg)

Lebih lanjut, Haryomo juga menegaskan bahwa keberhasilan sistem baru ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau kebijakan, tetapi juga oleh semangat kolaborasi dan komitmen pemerintah dan para guru dalam menjalankannya. “Bersama-sama, mari kita berkolaborasi untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas, demi masa depan bangsa yang lebih baik,” pungkasnya.


Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, turut mengapresiasi kerja sama yang telah dilakukan Kemendikdasmen dengan BKN semenjak tahun 2023 lalu. Kerja sama ini berupa integrasi platform Kemendikbudristek dan e-Kinerja BKN yang dikuatkan dalam bentuk Surat Edaran Bersama.

Mulai tahun 2025, pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah menjadi lebih sederhana. Dengan tiga kemudahan dalam sistem baru ini, para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk melaksanakan pengelolaan kinerja.

“Mulai Januari 2025, terdapat tiga kemudahan utama dalam pengelolaan kinerja, yaitu pengisian dilaksanakan sekali setiap tahun, guru tidak perlu mengunggah dokumen, dan pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin. Kemudahan ini memungkinkan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat fokus pada peningkatan pembelajaran murid,” terang Dirjen Nunuk.


Tiga kemudahan tersebut diuraikan lebih lanjut oleh Dirjen Nunuk. Pertama, bila sebelumnya pengisian dilakukan dua kali setahun, maka tahun depan hanya satu kali. Kedua, bila sebelumnya ada kewajiban untuk mengunggah dokumen, maka tahun depan seluruh dokumen yang dibuat atau diperoleh akan diverifikasi langsung oleh atasan. Kinerja guru akan diverifikasi oleh kepala sekolah, kinerja kepala sekolah akan diverifikasi oleh kepala dinas, dan kinerja pengawas sekolah akan diverifikasi oleh kepala dinas/kepala cabang dinas/kepala suku dinas pendidikan sesuai kewenangan di wilayah masing-masing. Ketiga, bila sebelumnya pengembangan kompetensi berbasis poin, maka tahun depan akan berbasis refleksi diri yang diverifikasi langsung oleh atasan, sehingga tidak perlu lagi berlomba-lomba mengumpulkan jumlah poin. 


Pembaruan ini menjadi wujud keberlanjutan dan pengembangan kerja sama Kemendikdasmen dan BKN terkait sistem pengelolaan kinerja. Mulai 1 Januari 2025 nanti, Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dapat diakses melalui laman: guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan-kinerja.


*Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor: 627/sipers/A6/XII/2024*

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

- Laman: [kemdikbud.go.id](https://www.kemdikbud.go.id/)
- X: [x.com/Kemdikdasmen](https://x.com/Kemdikdasmen)
- Instagram: [instagram.com/kemendikdasmen](https://www.instagram.com/kemendikdasmen)
- Facebook: [facebook.com/kemendikdasmen](https://www.facebook.com/Kemendikdasmen/)
- YouTube: [KEMDIKDASMEN](https://www.youtube.com/channel/UCH9AFSwY4WqgHoCLG2XIveg)
- Pertanyaan dan Pengaduan: [ult.kemdikbud.go.id](https://ult.kemdikbud.go.id/)

large_WhatsApp Image 2024-12-11 at 06.26.08.jpeg

medium_WhatsApp Image 2024-12-11 at 06.26.08.jpeg

small_WhatsApp Image 2024-12-11 at 06.26.08.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2024-12-11 at 06.26.08.jpeg

WhatsApp Image 2024-12-11 at 06.26.08.jpeg

Jakarta, 10 Desember 2024 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), merilis Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan

Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Tahun 2025 Resmi Dirilis

RECENT NEWS

BERITA TERKINI

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Pada 27 Januari 2025, setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Malaysia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu‘ti, M.Ed., memilih untuk tetap tinggal di Malaysia. Beliau melakukan kunjungan kerja ke Kota Kinabalu, Sabah, guna meninjau langsung kondisi pendidikan anak-anak Indonesia di sana.
![IMG-20250203-WA0021.jpg](/uploads/IMG_20250203_WA_0021_500e8afc90.jpg)
Dalam kunjungan ini, Pak Menteri tidak sekadar hadir sebagai pejabat negara, tetapi juga sebagai sosok yang ingin memberikan motivasi dan dorongan semangat bagi para siswa Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan Community Learning Centre (CLC). Di hadapan lebih dari 250 hadirin, beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di luar negeri.

Pak Menteri menyampaikan bahwa pendidikan bermutu adalah hak setiap anak Indonesia, tanpa memandang kondisi ekonomi maupun tempat tinggal mereka. Beliau juga berbagi kisah perjuangannya semasa sekolah, memberikan motivasi bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita.
![IMG-20250203-WA0020.jpg](/uploads/IMG_20250203_WA_0020_efb4b04cfa.jpg)
Selain berdialog dengan para pelajar dan guru di SIKK, beliau juga mengunjungi CLC Hanim untuk melihat langsung proses belajar-mengajar di pusat pendidikan yang berada di luar ladang tersebut. Pak Menteri pun berjanji akan kembali mengunjungi Kota Kinabalu serta turun langsung ke berbagai CLC untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia.
![IMG-20250203-WA0022.jpg](/uploads/IMG_20250203_WA_0022_14d3e7b884.jpg)
Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam mengawal pendidikan anak-anak Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Harapannya, perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan di komunitas diaspora ini dapat menghasilkan generasi yang lebih unggul dan mampu membawa nama Indonesia ke kancah internasional.

Nasrullah Ali Fauzi



medium_IMG-20250201-WA0011.jpg

small_IMG-20250201-WA0011.jpg

thumbnail_IMG-20250201-WA0011.jpg

IMG-20250201-WA0011.jpg

Suntikan Bergizi Menteri Mu`ti Komitmen peningkatan pelayanan pendidikan untuk anak Indonesia di Malaysia

**Jakarta, 19 Januari 2025** – Kementerian Pendidika Dasar dan Menengah (KEMENDIKDASMEN) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) kembali mengingatkan kepada seluruh satuan pendidikan untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan penerbitan e-ijazah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024.

Dalam surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Pusdatin, disebutkan bahwa satuan pendidikan perlu memastikan beberapa hal, yaitu:

1. Satuan pendidikan memastikan kesesuaian nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada izin penyelenggaraan. Apabila nama satuan pendidikan belum sesuai dengan yang tercantum pada izin penyelenggaraan, lakukan pembaruan nama satuan pendidikan melalui VervalSP pada laman [https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id ](https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id )oleh admin dinas sesuai dengan kewenangan;
2. Satuan pendidikan memastikan kesesuaian jumlah peserta didik tingkat akhir pada laman [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/). Apabila jumlah peserta didik belum sesuai, lakukan pembaruan jumlah data peserta didik pada aplikasi Dapodik;
3. Satuan pendidikan memastikan validitas data peserta didik tingkat akhir pada laman [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/). Apabila ditemukan data peserta didik belum sesuai (masuk kategori data residu), lakukan pembaruan data melalui aplikasi VervalPD pada laman [https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id](https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id) atau arsip NISN pada laman [https://nisn.data.kemdikbud.go.id](https://nisn.data.kemdikbud.go.id); dan
4. Satuan pendidikan memastikan kesesuaian penugasan kepala sekolah. Apabila penugasan kepala sekolah belum sesuai, lakukan pembaruan penugasan kepala sekolah pada aplikasi Dapodik oleh admin dinas sesuai dengan kewenangan.

Dengan adanya imbauan ini, maka diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat segera melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik. Hal ini akan mempercepat proses penerbitan e-ijazah dan memastikan kelengkapan serta keabsahan dokumen tersebut.


Download Surat Pemberitahuan Verifikasi Data Awal E-Ijazah [disini](https://drive.google.com/file/d/1aLU1L20xWo7-Kv9HDFuKCVQ04PJCYDBG/view?usp=drive_link)

large_e-ijazah.png

medium_e-ijazah.png

small_e-ijazah.png

thumbnail_e-ijazah.png

e-ijazah.png

Kemendikbudristek Imbau Sekolah Perbarui Data Peserta Didik untuk E-Ijazah

**Tangerang Selatan, Banten, 22 Januari 2025** – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) telah melakukan perilisan tahap awal (versi beta) portal Rumah Pendidikan. Platform ini terintegrasi untuk layanan pendidikan Ruang Inovasi Rumah Pendidikan sebagai pusat kolaborasi dan inovasi teknologi pendidikan.

Hal ini sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya pada misi keempat tentang penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan teknologi. Selain itu, Cetak Biru Transformasi Digital melalui Rumah Pendidikan yang dirilis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi digital dan efektivitas pembelajaran berbasis teknologi, tetapi juga sejalan dengan misi ketujuh Asta Cita, yakni reformasi birokrasi dan transparansi dalam sektor pendidikan. 

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti berharap peluncuran ini membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. “Semoga transformasi ini menjadi tonggak penting menuju sistem pendidikan yang inovatif dan mendukung program Asta Cita demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya di Kantor Pusdatin, Tangerang Selatan, Selasa (21/1). 

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital melalui Rumah Pendidikan, “Peluncuran platform ini bukan hanya modern tapi saya kagum melihat betapa inklusif dan ini sangat partisipatif. Semoga bisa keberlanjutan karena ini inisiatif yang bagus,” tuturnya. 

Portal Rumah Pendidikan adalah platform terintegrasi yang mendukung kolaborasi seluruh aktor pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Portal Rumah Pendidikan mengusung nilai RAMAH. RAMAH adalah akronim dari Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis. Portal ini tidak menghapus platform pendidikan yang sudah berdampak positif, tetapi mengintegrasikannya untuk menghindari tumpang tindih aplikasi. 

Versi Beta (awal) Super Aplikasi Rumah Pendidikan dapat diakses melalui laman rumah.pendidikan.go.id atau diunduh melalui aplikasi Android di Play Store. Bagi pengguna iOS, aplikasi sedang dikembangkan agar nantinya tersedia pada AppStore. Versi ini merupakan integrasi platform digital pendidikan yang sebelumnya sudah ada namun tersebar. “Dengan diintegrasikan, kita bisa menghindari informasi dan layanan yang tumpeng tindih serta memastikan pengguna dapat memanfaatkan layanan digital pendidikan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya,” ucap Suharti. 

Cetak Biru Peta Jalan Transformasi Digital Pendidikan dan perilisan akan dilakukan secara bertahap. Cetak Biru Transformasi Digital Pendidikan merinci roadmap pengembangan Rumah Pendidikan dalam tiga fase. Pertama, 2025 yakni tahap integrasi layanan lebih dari 950 aplikasi menjadi portal informasi dengan fokus pada Ruang GTK, Murid, Sekolah, dan Bahasa. Kedua, 2026-2027 yakni tahap penguatan ekosistem melalui teknologi API dan interoperabilitas data untuk mendukung kolaborasi. Ketiga, 2028-2029 yakni tahap implementasi layanan penuh, termasuk otomatisasi dokumen administratif dan layanan berbasis personalisasi.

Kepala Pusdatin, Yudhistira Nugraha, mengatakan bahwa setiap tahun, Rumah Pendidikan akan terus diperbaiki, dengan peningkatan kualitas layanan digital, infrastruktur, dan kolaborasi antar direktorat di Kemendikdasmen untuk memastikan kebermanfaatan setiap Ruang di dalam Portal secara berkelanjutan.

Ia juga menambahkan bahwa layanan digital yang sudah berdampak positif tidak akan dihapus, tetapi diintegrasikan ke dalam Rumah Pendidikan. “Ini hanyalah awal, penyempurnaan akan terus dilanjutkan di dalam beberapa tahun ke depan untuk terus memberikan layanan yang menjawab kebutuhan para pelaku Pendidikan di Indonesia,” imbuhnya. 

**Cita-cita Luhur Rumah Pendidikan**

Peluncuran Cetak Biru dan Portal Rumah Pendidikan versi Beta diharapkan membawa perubahan besar dalam layanan digital pendidikan. Sesjen Kemendikdasmen dalam laporannya menegaskan bahwa platform ini bukan untuk menggantikan aplikasi lama, tetapi untuk mempermudah akses, meningkatkan efektivitas proses, dan memastikan pemanfaatan anggaran yang lebih efisien, sekaligus mengundang semua pihak untuk berkolaborasi.

Efektivitas sistem dilakukan dengan integrasi layanan. Dari yang semula lebih dari 986 aplikasi, kini disederhanakan menjadi 8 Ruang yang terintegrasi untuk mengurangi sistem yang tumpang tindih. Selain itu, pengembangan teknologi tidak hanya berfokus pada Guru dan Tenaga Kependidikan, namun seluruh pemangku kepentingan Pendidikan Indonesia.

Manfaat berikutnya yaitu kemudahan akses layanan. Guru, Kepala Sekolah, Operator Sekolah, Dinas Pendidikan dan aktor pendidikan lainnya tidak lagi harus mengakses berbagai aplikasi berbeda. Ini diharapkan dapat mengurangi beban administratif, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat lebih fokus pada proses belajar mengajar.

Dalam hal efisiensi anggaran, dengan konsolidasi pengembangan teknologi yang lebih terpusat, mulai dari level kementerian pusat hingga dinas pendidikan daerah, Rumah Pendidikan diharapkan mampu menghemat lebih dari 60% biaya pengembangan teknologi pendidikan. Selain itu, platform yang terintegrasi memungkinkan pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan, pengembangan kompetensi, dan perencanaan perbaikan sekolah dilakukan secara lebih efisien, mengurangi beban administratif, serta mendukung kolaborasi lintas pemangku kepentingan secara optimal.

**Pentingnya Partisipasi Aktor Pendidikan di Indonesia**

Rumah Pendidikan membuka peluang kolaborasi dengan para pelaku pendidikan, termasuk mitra penyedia konten, untuk mendorong inovasi dan pengembangan bersama. 

Sesjen Kemendikdasmen mengatakan bahwa Rumah Pendidikan adalah pintu awal menuju sistem pendidikan yang lebih baik, menghubungkan semua aktor dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Pemerintah mengundang guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, mitra teknologi, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan digital melalui Rumah Pendidikan. 

Guru dan Tenaga Kependidikan berperan untuk memberikan masukan untuk penyempurnaan fitur dan layanan yang tidak menambah beban administrasi. Mitra Teknologi Pendidikan berperan menghadirkan konten pembelajaran interaktif yang mendukung kebutuhan murid di bidang Matematika, Sains dan Teknologi. Sementara itu, Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan Rumah Pendidikan sebagai bagian dari perencanaan kebijakan supaya lebih tepat sasaran.

Menyambut pernyataan itu, Hetifah Sjaifudian menyampaikan dukungan untuk terus mengawal berbagai kebijakan pendidikan. “Kita akan sama-sama jaga supaya terus menerus diperbaiki dan di-update supaya makin RAMAH lagi. Kami dari Komisi X DPR sangat men-support inisiatif dan mengapresiasi ini sebagai kolaborasi semua pihak. Mari majukan pendidikan dengan kolaborasi,” pungkasnya.  

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

- Laman: kemdikbud.go.id

- X: x.com/Kemdikdasmen

- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen

- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen

- YouTube: KEMDIKDASMEN

- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#PendidikanBermutuUntukSemua 
#KemendikdasmenRamah


BERITA

BERITA TERKINI

Mendikdasmen Tekankan Sinergitas Pendidikan Bermutu untuk Semua

Program MBG; Langkah Strategis Pemenuhan Gizi dan Penguatan Karakter Siswa

Menteri Mu’ti Sambut Baik Kerja Sama Kemendikdasmen dan Kemendes DPTT untuk Perbanyak PAUD di Desa

Selamat atas Pelantikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Percepatan Penyaluran BOSP 2025: Pastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua

Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Tahun 2025 Resmi Dirilis

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH