News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/SMPN-3-Wates-Kediri-2.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/SMPN-3-Wates-Kediri-2-300x225.jpg" /></a>
Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti dan diluncurkannya program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) oleh Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, ditujukan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa yang berujung pada kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Keterampilan ini akan menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam GLS agar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Baca lanjutan cerita, klik <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/15-Menit-Membaca-Jutaan-Pengetahuan-Diperoleh_SMPN-3-Wates.pdf" target="_blank">di sini</a>.

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/SMPN-43-Surabaya-4ok.jpg"><img class="size-medium wp-image-10164 aligncenter" alt="SMPN 43 Surabaya (4)ok" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/SMPN-43-Surabaya-4ok-300x198.jpg" /></a>
Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2014, Wali Kota Surabaya mendeklarasikan Surabaya sebagai Kota Literasi. Semua Kepala Sekolah diminta menandatangani Surat Pernyataan bahwa sekolah wajib mengadakan kegiatan membaca senyap selama 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
Baca lanjutan cerita, klik <a title="SMPN 43 Surabaya" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Menuju-Sekolah-Berbasis-Literasi_SMPN-43-Surabaya.pdf" target="_blank">di sini</a>.

&nbsp;

&nbsp;

Menuju Sekolah Berbasis Literasi

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/SMPN-2-Kedungadem.jpg"><img class="size-medium wp-image-10147 aligncenter" alt="SMPN 2 Kedungadem" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/SMPN-2-Kedungadem-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>
Oleh Hariani Susanti
Demam literasi sedang melandaku. Aku tertular demam ini setelah banyak bergaul (via mailing list Ganesa) dengan para seniorku dari Universitas Negeri Surabaya. Ada Satria Dharma, Much. Khoiri, Eko Prasetyo, serta “dedengkot” Sustained Silent Reading (SSR) Pratiwi atau yang biasa aku panggil Bu Tiwik. Mereka semua begitu getol mengampanyekan pentingnya budaya baca terutama bagi anak-anak usia sekolah. Tak hanya itu, mereka juga menularkan ilmu yang mereka punya terkait pengembangan kegiatan membaca dan pemberdayaan perpustakaan pribadi ataupun sekolah. Tak butuh waktu lama bagiku untuk “terinfeksi” virus ini, yang kemudian kutularkan semua ke anak didikku di sekolah.
Baca kelanjutan cerita, klik <a title="SSR" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/05/Sustained-Silent-Reading_SMPN-2-Kedungadem-Bojonegoro.pdf" target="_blank">di sini</a>.

Sustained Silent Reading: Sebuah Program Baru

15 Menit Membaca, Jutaan Pengetahuan Diperoleh

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Yth.
1. Gubernur;
2. Bupati;
3. Walikota,

di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun
2024 tentang ljazatr Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134); dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun
2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460).

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas penerbitan rjazah
pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah men5rusun Pedoman Pengelolaan
Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (selanjutnya disebut
Pedoman). Penyusunan Pedoman mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ljazah Jenjang
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pedoman disusun dengan tujuan memberikan panduan teknis dan sistematis agar
seluruh proses pengelolaan rjazah, mulai dari validasi data, penomoran tjazah,
pencetakan, penatausahaan, hingga pendistribusiannya berjalan tertib serta
meminimalkan kesalahan atau penyalahgunaan dokumen ijazah. Sehubungan dengan
hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 1. Pedoman digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan rjazaln pada Tahun
Ajaran 202412025 di seluruh satuan pendidikan (https://ijazah.data.kemdikbud.go.id).

 2. Dinas Pendidikan agar:

- Menyosialisasikan Pedoman kepada seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan dan wilayahnya/lingkungan masing-masing;

- melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan implementasi Pedoman;

- memastikan data satuan pendidikan (akreditasi, nomenklatur, dan kepala sekolah); dan

- melakukan penentuan relasi legalitas/induk bagi satuan pendidikan yang tidak terakreditasi.


 .3. Satuan Pendidikan agar:

- memutakhirkan data peserta didik dan memastikan validasi data peserta didik tingkat akhir (calon lulusan); 

- memeriksa data Kepala Sekolah;
 
- menetapkan status kelulusan peserta didik; dan
 
- memperhatikan tenggat waktu dalam setiap tahap pengelolaan data induk ijazah sesuai dengan lini masa yang telah ditentukan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang
Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
(https://jdih.kemdikbud.eo.id/detail_peraturan?main=3453) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
6. Seluruh Atase Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
8. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten lKota;
9. Seluruh Ketua Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
1O. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

Unduh Surat Edaran [***disini***](https://drive.google.com/file/d/1mDsE-sJX07fZrKTeDYDvOCX6sCa6oFBc/view?usp=drive_link)

medium_cover surat edaran.png

small_cover surat edaran.png

thumbnail_cover surat edaran.png

cover surat edaran.png

Surat Edaran Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

# **Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025**

Kepada Yang Tehormat.
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri;
4. Gubernur;
5. Bupati/Walikota;
6. Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri.

 
 
Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**
- a. Menetapkan bahwa tema peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 adalah **“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.**
- b. Menetapkan logo peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut.
![logo_hardiknas2025.png](/uploads/logo_hardiknas2025_deff34894f.png)

- c. Logo Hari Pendidikan Nasional serta Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diunduh di laman [www.kemendikdasmen.go.id.](https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/12693-Pedoman-Peringatan-Hari-Pendidikan-Nasional-Tahun-2025)
- d. Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri turut memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan logo dan tema di atas.


**2. Upacara Bendera**
- a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 07.30 WIB secara tatap muka.
- b. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana terlampir.


**3. Ragam Aktivitas**

Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat
- a. menyelenggarakan aktivitas/kegiatan untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar, serta mendorong pelibatan dan partisipasi publik,
- b. mengunggah konten publikasi peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di media.

 
Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman penyelenggaraan peringatan
Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025.

Pedoman selengkapnya dapat dibaca pada [**tautan berikut.**](https://drive.google.com/file/d/1j1PXwJi37zsjn4gyfej2ltgHfguSGE-x/view?usp=sharing)

small_cover_berita_hardiknas2025.png

thumbnail_cover_berita_hardiknas2025.png

cover_berita_hardiknas2025.png

Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025

Unduh Panduan Senam Anak Indonesia Hebat [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1DSzGMb_GY3qtR53NJdhzDI3CxtO_ugfG/view?usp=drive_link)

BERITA

15 Menit Membaca, Jutaan Pengetahuan Diperoleh

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH