News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

[caption id="attachment_7670" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Sutanto-ok.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Sutanto-ok-300x200.jpg" /></a> Sutanto (kiri)[/caption]
Bekasi (Dikdas): Salah satu kebijakan pendidikan Presiden Joko Widodo adalah menerapkan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Hal paling mendasar ihwal kebijakan tersebut yaitu penyiapan kebutuhan biaya yang cukup besar. Terlebih kebijakan wajar ditopang pelarangan pungutan terhadap peserta didik.
“Gratis artinya pemerintah harus menyiapkan seluruh kebutuhan untuk pengelolaan pendidikan menengah. Itu tidak murah,” ujar Sutanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah saat menutup acara Sosialisasi Program Pendidikan Dasar dan Program Pendidikan Menengah di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jawa Barat, Jumat malam, 8 Mei 2015.
Menurut sebuah studi, Sutanto melanjutkan, biaya operasional non personalia per tahun per siswa SMA mencapai Rp3 juta. Sedangkan untuk siswa SMK Rp3,7 juta. Maka, jika jumlah siswa pendidikan menengah sekitar 9 juta orang, maka dana yang harus disiapkan pemerintah untuk memenuhi biaya operasional non personalia siswa mencapai Rp27 triliun lebih per tahun.
Tujuan utama wajar 12 tahun, tambah Sutanto, adalah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar. Pada 2020 mendatang, ditargetkan APK pendidikan menengah secara nasional mencapai 97%. Artinya, 97% penduduk usia 16-18 tahun diharapkan masuk sekolah menengah.
Untuk mendukung upaya tersebut, pada 2014 Kemendikbud meluncurkan program Sekolah Menengah Terbuka di enam lokasi. Pendirian ditentukan di daerah yang APK-nya msih di bawah rata-rata nasional.
Dengan makin besarnya jumlah penduduk Indonesia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik, daya saing Indonesia menghadapi persaingan global semakin kuat. “Tanpa meningkatkan kualifikasi dan kompetensi anak kita, kita tidak punya kekuatan untuk melakukan daya saing baik regional maupun internasional,” tegas Sutanto.* (Billy Antoro)

Berikan komentar

[caption id="attachment_7671" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Sutanto.jpg"><img class="size-medium wp-image-7671 " alt="Sutanto" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Sutanto-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Sutanto (kiri)[/caption]

Bekasi (Dikdas): Salah satu janji yang umum dilontarkan para kandidat dalam pemilihan kepala daerah adalah sekolah gratis 12 tahun. Sebagian kandidat benar-benar memenuhi janji tersebut. Bupati/Wali Kota dan Gubernur, usai terpilih, membuat peraturan daerah yang mengatur wajib belajar dan sekolah gratis.

“Tetapi sayangnya, mereka tidak mengalokasikan anggarannya di APBD,” kata Sutanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah saat menutup acara Sosialisasi Program Pendidikan Dasar dan Program Pendidikan Menengah di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jawa Barat, Jumat malam, 8 Mei 2015. “Kabupaten/kota dan provinsi yang saya lihat hanya mengandalkan BOS dari Pusat.”

Semestinya tim sukses kepala daerah, tambah Sutanto, tahu persis konsekuensi logis penerapan wajib belajar, apalagi jika hendak ditingkatkan hingga jenjang perguruan tinggi. “Mereka tidak menganalisis secara mendalam berapa biaya untuk membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun atau hingga perguruan tinggi,” tegasnya.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan pendidikan menengah, biaya operasional non personalia per siswa per tahun mencapai Rp3 juta. Namun, kini, pemerintah hanya bisa menyediakan Rp1,2 juta per siswa per tahun. Tiadanya alokasi APBD untuk menutup kekurangan itu, terlebih Perda juga memuat larangan sekolah melakukan pungutan, maka sekolah hanya mengandalkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat. “Artinya layanan pendidikan menengah tidak akan maksimal. Akhirnya menghasilkan kualitas yang  tidak baik,” ucapnya.

Sutanto berharap Pemda memerhatikan kecukupan alokasi anggaran APBD untuk pendidikan. Janji wajar 12 tahun yang diumbar saat Pilkada sebaiknya didukung dengan kesediaan politik anggaran dalam APBD.* (Billy Antoro)

&nbsp;

&nbsp;

Janji Wajar 12 Tahun, Pemda Harus Cukupi Anggaran Pendidikan di APBD

[caption id="attachment_7673" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Ishak.jpg"><img class="size-medium wp-image-7673 " alt="Ishak" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Ishak-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Ishak[/caption]

Bekasi (Dikdas): Struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengalami perubahan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah akan digabung menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ini berpengaruh pada Dinas Pendidikan Provinsi.

Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau misalnya. Akan ada penyesuaian struktur dalam tata organisasi di instansi tersebut.

Ishak, Kepala Seksi PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, mengatakan, perubahan struktur berimbas pada padatnya pelaksanaan kegiatan. “Kalau digabung akan bertambah berat baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi,” ujarnya di sela acara Sosialisasi Program Pendidikan Dasar dan Program Pendidikan Menengah di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jawa Barat, Jumat sore, 8 Mei 2015.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai 2017, pengelolaan pendidikan menengah yang kini dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Persiapan yang tengah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau adalah melakukan pendataan sekolah yang ada di Kabupaten/Kota. “Kami harus siap dengan peraturan yang baru. Dimulai dengan tindakan pendataan,” ungkapnya.

Pendataan itu di antaranya tentang jumlah guru dan aset-aset sekolah. Sebab, nanti, penggajian guru dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Pelimpahan aset juga akan dilakukan melalui acara serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Ishak mendukung acara Sosialisasi Program yang digelar Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Namun ia menilai peserta acara perlu ditambah dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menangani pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebab sosialisasi seperti ini juga penting diketahui oleh para pemangku kebijakan seperti mereka.* (Billy Antoro)

&nbsp;

&nbsp;

Struktur Kemendikbud Berubah, Daerah Lakukan Persiapan

Wajar 12 Tahun, Dana Besar Harus Disiapkan

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi meluncurkan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. **Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat itu adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat**.

Peluncuran gerakan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan generasi emas Indonesia menuju tahun 2045. Pasalnya, melalui kebiasaan-kebiasaan tersebut Kemendikdasmen ingin memastikan anak-anak Indonesia tidak hanya unggul dalam aspek akademis, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, kepeduliaan sosial, serta tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif dan arus globalisasi yang tidak bisa terbendung maka menyiapkan anak-anak Indonesia yang cerdas dan berkarakter menjadi keniscayaan. Tanpa mempersiapkan generasi yang berkarakter maka Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak memiliki peran apa-apa dalam pergaulan masyarakat dunia.

Bahkan, Indonesia hanya menjadi ‘objek penderita’ dari kemajuan peradaban dunia. Dan, Gerakan Kebiasaan Anak Indonesia Hebat merupakan wujud nyata dari komitmen Kemendikdasmen dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada penguatan karakter bangsa.

Dengan menanamkan delapan karakter utama bangsa—religiusitas, bermoral, sehat, cerdas, kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri dan bermanfaat -Kemendikdasmen percaya bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas harus dimulai dari penanaman nilai-nilai luhur pada anak-anak sejak dini.

Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat terdengar sangat sederhana, namun jika gerakan itu mampu diinternalisasikan dengan sempurna akan membawa dampak yang luar biasa terhadap perubahan bangsa. Melalui gerakan ini akan menghasilkan anak-anak Indonesia yang tangguh, unggul dan bertanggungjawab baik kepada dirinya maupun terhadap masyarakat.  

Pada tulisan yang singkat ini penulis sedikit mengulas manfaat dari **3 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat** yaitu **bangun pagi, beribadah, dan gemar belajar**.


#### 1. Manfaat Bangun Pagi

Tidak semua orang  memiliki kebiasaan bangun lebih awal atau pagi. Padahal, kebiasaan tersebut memiliki keutamaan dan manfaat bagi kehidupan Individu manusia. Jika kita membaca kisah-kisah sukses orang hebat,  bangun pagi menjadi bagian dari mereka untuk menjemput kesuksesan.

Sebut saja, misalnya CEO Apple Tim Cook bangun pagi pada pukul 03:45. Kebiasaan yang sama juga dilakukan oleh CEO Ellevest Sallie Krawcheck memulai harinya pada pukul 4 pagi. Michelle Obama, Oprah Winfrey dan Indra Nooyi  mengawali harinya juga lebih awal sebelum matahari menyingsing.

Benjamin Spall dalam bukunya yang berjudul "My Morning Routine: How Successful People Start Every Day Inspired" menjelaskan bahwa kebiasaan bangun pagi akan mengantarkan individu pada jalan kesuksesan. Sebab bangun pagi mengindikasikan kehidupan yang stabil.

Spall mengatakan, prediksi terbesar dari kesuksesan adalah kepemilikan rutinitas yang stabil. Tidak dapat diabaikan, banyak sosok paling sukses bangun lebih awal seperti sebelum jam 6 pagi.

Tidak hanya mengantarkan pada kesuksesan, Individu yang membiasakan diri bangun pagi juga akan mendapatkan banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental, termasuk menjadi lebih bahagia dan memiliki tubuh yang lebih sehat.


#### 2. Manfaat Beribadah

Khusus bagi umat Islam bangun pagi juga berkaitan dengan dimensi spiritual, yakni untuk membangun kedekatan manusia kepada sang pencipta yakni Allah SWT. Waktu yang istimewa  dalam membangun kedekatan dengan Allah adalah saat menjelang  waktu fajar.

Jika waktu ini diisi dengan beribadah maka akan menghadirkan ketenangan hati bagi manusia. Sebab, membangun ketenangan hati dan kebahagiaan adalah bagaimana kita mampu membangun kedekatan diri dengan Allah SWT.  

Melalui ibadah mental Individu akan semakin kuat dan tidak mudah putus asa. Sebab, di dalam dirinya memiliki keyakinan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang maha kuasa  yang akan memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang patuh dan tunduk kepada perintah-perintah-Nya.

Allah SWT berfirman pada QS At Talaq ayat 2-3: “Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka”.   

Jika anak-anak Indonesia menjadikan ibadah bagian terpenting dalam hidup mereka maka penulis yakin Indonesia ke depan akan diisi oleh generasi-generasi emas yang memiliki kekuatan mental dan spiritual yang kuat.  Ini adalah modal yang sangat penting bagi pembangunan bangsa, sebab maju mundurnya sebuah bangsa ditentukan oleh para pemudanya.

Pemuda yang dekat dengan Tuhan maka di dalam dirinya akan senantiasa menjaga moral dan etika. Selain itu, mereka juga memiliki visi ke depan dalam rangka membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia.

Sebab, jika kita berkaca pada kondisi saat ini banyak kita temukan manusia yang mudah menyerah dan stres di tengah berbagai tekanan kehidupan. Bahkan jumlah mereka yang mengalami gangguan jiwa juga meningkat. Hal ini juga dirasakan oleh generasi muda saat ini yang tidak tahan uji.

Mengutip Rhenald Kasali (2017) tentang fenomena “generasi strawberi” –mereka yang gagah secara fisik, tapi ringkih dan rapuh secara mental dan spiritualnya. Hal itu terjadi karena banyak generasi muda yang jauh dari agama.

Sehingga kebiasaan beribadah yang menjadi salah satu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat merupakan langkah yang tepat untuk mencetak generasi masa depan yang memiliki mental dan spiritual yang kuat. Sehingga mereka tidak mudah menyerah dan stress dalam menghadapi tekanan kehidupan.


#### 3. Gemar Belajar

Kebiasaan belajar sangat penting untuk perkembangan pribadi dan akademis. Dengan siswa memiliki semangat belajar maka akan meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Selain itu dengan membiasakan dirinya untuk menggali ilmu maka mereka akan menemukan kebenaran dan pengetahuan serta membentuk menjadi pribadi yang rendah hati dan memiliki empati.

Kebiasaan gemar belajar harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia, sebab jika kita bicara jujur kualitas pendidikan Indonesia dibanding negara –negara lain masih jauh tertinggal. Hal tersebut digambarkan oleh hasil survei yang dirilis oleh Programme for International Student Assessment (PISA) yang menjelaskan kualitas pendidikan Indonesia di posisi ke-72 dari 77 negara.

Survei PISA merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia, yang menilai kemampuan membaca, matematika dan sains. Hasil penelitian tersebut menyebutkan Indonesia mendapat angka 371 untuk kategori membaca, 379 untuk matematika dan 396 untuk ilmu pengetahuan (sains).

Hasil survei tersebut menjadi tamparan keras bagi bangsa ini, untuk segera bangkit mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut tidak hanya cukup meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang jalannya pembelajaran, tapi yang tidak jauh penting adalah bagaimana agar anak-anak Indonesia memiliki semangat yang tinggi dalam  belajar.


#### Penutup

Upaya membangun karakter bangsa yang dilakukan oleh Kemendikdasmen patut diapresiasi. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semudah membalikkan tangan perlu kerja-kerja yang sistematis  serta  program-program yang tertata dan terarah agar tujuh kebiasaan tersebut dapat diinternalisasikan.

Maka itu, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini tidak hanya digaungkan melalui pesan normatif dalam ceramah-ceramah kepala sekolah atau guru semata, tapi harus ada kerja sama orangtua, guru, dan masyarakat sehingga kebiasaan tersebut akan hadir di tiga ruang pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam bahasa Ki Hadjar Dewantara (2013), pendidikan memang memiliki peran memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti.

Fokus penguatannya, menurut Ki Hadjar Dewantara, ialah melalui pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Upaya tersebut harus dikuatkan agar anak-anak dapat cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentu dengan harapan hadir generasi yang dapat cakap mengatur hidupnya. Namun, tentu saja ada berbagai perkara menantang dalam menginternalisasikan berbagai karakter maupun kebiasaan yang menjadi rujukan.

Maka mengutip Anggi Afriansyah (2025) yang perlu diperhatikan untuk menginternalisasikan karakter-karakter itu tidak hanya memberikan beban personal kepada anak-anak. Tujuh kebiasaan tersebut bukan saja perkara personal anak, tetapi juga habituasi yang membutuhkan kekokohan struktur di tiga ruang pendidikan tersebut.

Oleh sebab itu, pertama, titik awal yang paling penting ialah dialog di antara tiga ruang pendidikan--sesuatu yang menjadi titik perhatian dari Ki Hadjar Dewantara--harus dioptimalkan. Kedua, dari dialog tersebut perlu dirumuskan apa saja yang menjadi turunan kegiatan dari 7 kebiasaan unggul dan siapa yang bertanggung jawab mengawal dalam kehidupan keseharian.

Penulis adalah Guru SMA Muhammadiyah 04 Kota Tangerang, Provinsi Banten

Sumber : [7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Menuju Indonesia Emas](https://rmol.id/publika/read/2025/02/09/655483/7-kebiasaan-anak-indonesia-hebat-menuju-indonesia-emas)

medium_kemendikdasmen-resmi-luncurkan-gerakan-7-kebiasaan-anak-indonesia-hebat-2_169.jpeg

small_kemendikdasmen-resmi-luncurkan-gerakan-7-kebiasaan-anak-indonesia-hebat-2_169.jpeg

thumbnail_kemendikdasmen-resmi-luncurkan-gerakan-7-kebiasaan-anak-indonesia-hebat-2_169.jpeg

kemendikdasmen-resmi-luncurkan-gerakan-7-kebiasaan-anak-indonesia-hebat-2_169.jpeg

7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Menuju Indonesia Emas

**Jakarta, 5 Maret 2025** – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan aturan baru terkait dengan pembelajaran di bulan Ramadan. Langkah ini diterapkan seiring hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Tindak Lanjut Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, perlu adanya penyesuaian pembelajaran di bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Informasi tersebut tercantum dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, dan Nomor 400.6/1432.A/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan.

Merujuk pada isi SEB, tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.

Tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah satuan pendidikan keagamaan. "Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia, dan kepribadian utama," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti di Jakarta, Rabu (5/3).

![Tanggal Perubahan Kalender Pembelajaran di Bulan Ramadhan.jpg](/uploads/Tanggal_Perubahan_Kalender_Pembelajaran_di_Bulan_Ramadhan_d2988b03b9.jpg)

Tanggal 21, 22, 24, 25, 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 April 2025, merupakan libur bersama ldul fitri bagi sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan. Selama libur ldul fitri, murid diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan. Selanjutnya kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengucapkan terima kasih kepada Mendikdasmen, Abdul Mu'ti; Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar; serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian; atas dikeluarkannya Surat Edaran terkait libur sekolah menjelang dan sesudah Lebaran 2025.

Menhub Dudy mengatakan, keputusan ini sangat penting dan strategis untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2025. Dengan adanya libur sekolah pada periode tersebut, Menhub menyatakan akan mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendukung kelancaran perjalanan bagi masyarakat yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. 

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan dukungan dari Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Dalam Negeri, serta Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menerbitkan surat edaran ini. Langkah ini menunjukkan sinergi yang kuat antarkementerian dalam mewujudkan mudik Lebaran yang aman, nyaman, serta lancar bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Menhub Dudy.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

- Laman: kemdikbud.go.id
- X: x.com/Kemdikdasmen
- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
- YouTube: KEMDIKDASMEN
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
- Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikbud.go.id/main/blog/category/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua 
#KemendikdasmenRamah

large_Perubahan Kalender Pembelajaran di Bulan Ramadhan.jpg

medium_Perubahan Kalender Pembelajaran di Bulan Ramadhan.jpg

small_Perubahan Kalender Pembelajaran di Bulan Ramadhan.jpg

thumbnail_Perubahan Kalender Pembelajaran di Bulan Ramadhan.jpg

Perubahan Kalender Pembelajaran di Bulan Ramadhan.jpg

Perubahan Kalender Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 2025/1466H

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, atas dikeluarkannya Surat Edaran terkait libur sekolah menjelang dan sesudah Lebaran 2025.

Menhub Dudy mengatakan, keputusan ini sangat penting dan strategis untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2025. Dengan adanya libur sekolah pada periode tersebut, Menhub menyatakan akan mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendukung kelancaran perjalanan bagi masyarakat yang akan merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. 

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan dukungan dari Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Dalam Negeri, serta Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menerbitkan surat edaran ini. Langkah ini menunjukkan sinergi yang kuat antarkementerian dalam mewujudkan mudik Lebaran yang aman, nyaman, serta lancar bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Menhub Dudy di Jakarta, Rabu (5/3).

Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi siswa dan keluarga untuk menikmati momen Lebaran dengan lebih tenang. Menhub Dudy berharap, kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin demi kemajuan dan kenyamanan masyarakat, serta keselamatan dalam perjalanan arus mudik Lebaran 2025. 

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Agama tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi menyebutkan, pada tanggal 6-21 Maret kegiatan pembelajaran dilakukan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.

Pada tanggal 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 Maret (21-28 Maret) dan 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 April (2-8 April) 2025 merupakan hari libur Idul Fitri bagi sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan. Kegiatan sekolah dimulai lagi pada 9 April 2025.

Kemenhub saat ini sedang menunggu keluarnya Surat Edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengenai kebijakan Bekerja Fleksibel (Flexible Working Arrangement/FWA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Juga Surat Edaran dari Kementerian BUMN mengenai kebijakan Bekerja dari Mana Saja (Work From Anywhere/WFA) bagi seluruh pegawai BUMN pada Lebaran 2025 ini.

Menhub mengatakan, kebijakan FWA ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses administrasi dan operasional selama musim mudik, serta memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi ASN dan pegawai BUMN untuk merayakan Lebaran tanpa mengganggu tugas dan tanggung jawab mereka.

"Kami percaya kebijakan ini akan membantu meringankan beban perjalanan, mengurangi kepadatan, dan tentunya mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama periode Lebaran 2025," kata Menhub Dudy.

Menhub akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan menunggu informasi lebih lanjut mengenai kebijakan dari Menpan RB dan Kementerian BUMN. Menhub juga sudah bertemu dengan MenPANRB Rini Widyantini dan Menteri BUMN Erick Thohir. (HH/GT/BRD)

#TransportasiMaju

#MenghubungkanIndonesia

Jakarta, 5 Maret 2025

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Lihat Surat Edarannya [Disini](https://drive.google.com/file/d/1aSw3YqYU5jAD8E_Uqa0Nm1Lzh8Kph-gD/view?usp=drive_link)


BERITA

Wajar 12 Tahun, Dana Besar Harus Disiapkan

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH