[caption id="attachment_9769" align="aligncenter" width="300"] 956 Peserta RNPK penuhi Gedung Garuda Pusdiklat Pegawai Kemendikbud[/caption]

Sawangan (Depok): Tahun 2016 ini, Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) diikuti 956 peserta. “Mereka terdiri dari kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala dinas kebudayaan provinsi, UPT Kemendikbud di daerah, serta pimpinaan lembaga yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan,” kata Didik Suhardi, Ketua Panitia RNPK di Gedung Garuda, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sawangan, Depok, Minggu malam, (21/2/2016).

Didik yang merupakan Sekretaris Jenderal Kemendikbud ini menambahkan, bahwa ke-956 peserta itu, akan mengikuti RNPK selama tiga hari, tanggal 21-23 Februari 2016. Selama tiga hari itu, para peserta diajak terlibat aktif dalam RNPK yang tahun ini mengangkat tema “Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah.”

[caption id="attachment_9770" align="alignleft" width="291"] Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud.[/caption]

Menurut Didik, ada empat tujuan pelaksanaan RNPK 2016. Pertama, mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015. Kedua, melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah. Ketiga, menyusun bahan kebijakan pendidikan dan kebudayaan tahun 2017. Keempat, meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan publik dalam kegiatan pendidikan dan kebudayaan.

Selama RNPK, ada dua sesi pembahasan, yaitu pleno dan komisi. Pleno akan mengangkat empat topik, yaitu gerakan revolusi mental; peningkatan akuntabilitas; membangun sinergi pusat dan daerah dalam pendidikan dan kebudayaan; dan membangun daya imajinasi, kreatifitas dan kualitas SDM.

Sementara pada sidang komisi dibagi tujuh. Pertama, PAUD dan Dikmas dalam mencerdaskan masyarakat. Kedua, Wajar 12 Tahun. Ketiga, tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Keempat, kurikulum, penilaian dan akreditasi. Kelima, Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Keenam, membangun kebudayaan dan budaya membangun. Ketujuh, efektivitas birokrasi, pelibatan publik dan hubungan pusat dan daerah.

“Kemendikbud ingin mengoptimalkan seluruh pelaku dan praktisi pendidikan dan kebudayaan, dalam menuntaskan program prioritas tahun 2016, dan merumuskan kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2017,” tegas Didik.

Selain peserta, Pembukaan RNPK 2016 itu juga dihadiri Komisi X DPR RI, salah satu Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BSNP, UNESCO, dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud.*

M. Adib Minanurokhim