News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/11-01-Presiden-bagikan-Kartu-Indonesia-Pintar-di-Kabupaten-Manokwari.gif"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/11-01-Presiden-bagikan-Kartu-Indonesia-Pintar-di-Kabupaten-Manokwari-300x226.gif" /></a>Manokwari (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secaara simbolis kepada warga Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.
"Dengan itu saya harapkan anak-anak tidak putus sekolah karena ada bantuan dari pemerintah," kata Jokowi saat pembagian KIP di Manokwari, Senin.
Presiden mengungkapkan, dengan KIP, anak akan mendapatkan bantuan Rp450 ribu per tahun untuk sekolah dasar, Rp750 ribu untuk SMP dan Rp1 juta per tahun untuk SMA.
"Jika nantinya pemerintah memiliki dana lagi akan ada bantuan untuk kuliah," kata Jokowi.
Presiden mengatakan bantuan KIP dapat membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan buku, seragam, dan peralatan sekolah lainnya.
Selain membagi KIP, Presiden juga membagikan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas.
Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa mengatakan Kartu Asistensi Sosial untuk Penyadang Disabilitas itu baru pertama kali diberikan di Manokwari.
Repro: <a href="http://www.antaranews.com/berita/495486/presiden-bagikan-kartu-indonesia-pintar-di-kabupaten-manokwari" target="_blank">antaranews.com</a>

Berikan komentar

[caption id="attachment_7710" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Thamrin-Kasman-Pembukaan-Acara.jpg"><img class="size-medium wp-image-7710 " alt="Thamrin Kasman, Pembukaan Acara" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Thamrin-Kasman-Pembukaan-Acara-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Thamrin Kasman[/caption]

Bekasi (Dikdas): Untuk mengukur pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, Pemerintah telah menerbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan SPM.

“Tugas Kementerian, setelah menetapkan standar kriteria, adalah melakukan pemantauan,” kata Thamrin Kasman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2015 di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jawa Barat, Senin malam, 11 Mei 2015.

Dengan pembagian tugas tersebut, tambah Thamrin, secara moral provinsi wajib melakukan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan asesmen terhadap pencapaian pembangunan pendidikan di tingkat kabupaten/kota masing-masing provinsi.

Yang diukur pun rentang Indikator Pencapaian (IP). Tak mungkin mengukur ketercapaian 100%.

Setelah tahu implikasi dari pencapaian suatu IP, diharapkan Pemerintah Provinsi menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menangani berbagai kekurangan IP. “Mungkin untuk melakukan asistensi ke Kabupaten/Kota, melakukan pendampingan, menyewa ahli pengukuran, dan ahli penggunaan data di kabupaten/Kota,” tegas Thamrin.

[caption id="attachment_7711" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Rochman-Mudzakir.jpg"><img class="size-medium wp-image-7711 " alt="Rochman Mudzakir" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Rochman-Mudzakir-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Rochman Mudzakir[/caption]

Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2015 bertujuan memberikan informasi mengenai program dan kegiatan dekonsentrasi Ditjen Dikdas tahun 2015 secara umum. “Dan khususnya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pendidikan Dasar Tahun 2015,” jelas Rochman Mudzakir, Ketua Panitia.

Acara berlangsung tiga hari, 11-13 Mei 2015, di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jawa Barat. Peserta Workshop, lanjut Rochman, berjumlah 68 orang yang berasal dari Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Informasi yang hendak disampaikan antara lain kegiatan dekonsentrasi Ditjen Dikdas tahun 2015, laporan kinerja, laporan keuangan, Data Pokok Pendidikan Dasar, dan penyusunan program kerja dekonsentrasi tahun 2015.* (Billy Antoro)

&nbsp;

Tahu Implikasi Pencapaian IP, Pemprov Diimbau Tangani Berbagai Kekurangan

[caption id="attachment_7671" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Sutanto.jpg"><img class="size-medium wp-image-7671 " alt="Sutanto" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/05/Sutanto-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Sutanto (kiri)[/caption]

Bekasi (Dikdas): Salah satu janji yang umum dilontarkan para kandidat dalam pemilihan kepala daerah adalah sekolah gratis 12 tahun. Sebagian kandidat benar-benar memenuhi janji tersebut. Bupati/Wali Kota dan Gubernur, usai terpilih, membuat peraturan daerah yang mengatur wajib belajar dan sekolah gratis.

“Tetapi sayangnya, mereka tidak mengalokasikan anggarannya di APBD,” kata Sutanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah saat menutup acara Sosialisasi Program Pendidikan Dasar dan Program Pendidikan Menengah di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jawa Barat, Jumat malam, 8 Mei 2015. “Kabupaten/kota dan provinsi yang saya lihat hanya mengandalkan BOS dari Pusat.”

Semestinya tim sukses kepala daerah, tambah Sutanto, tahu persis konsekuensi logis penerapan wajib belajar, apalagi jika hendak ditingkatkan hingga jenjang perguruan tinggi. “Mereka tidak menganalisis secara mendalam berapa biaya untuk membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun atau hingga perguruan tinggi,” tegasnya.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan pendidikan menengah, biaya operasional non personalia per siswa per tahun mencapai Rp3 juta. Namun, kini, pemerintah hanya bisa menyediakan Rp1,2 juta per siswa per tahun. Tiadanya alokasi APBD untuk menutup kekurangan itu, terlebih Perda juga memuat larangan sekolah melakukan pungutan, maka sekolah hanya mengandalkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat. “Artinya layanan pendidikan menengah tidak akan maksimal. Akhirnya menghasilkan kualitas yang  tidak baik,” ucapnya.

Sutanto berharap Pemda memerhatikan kecukupan alokasi anggaran APBD untuk pendidikan. Janji wajar 12 tahun yang diumbar saat Pilkada sebaiknya didukung dengan kesediaan politik anggaran dalam APBD.* (Billy Antoro)

&nbsp;

&nbsp;

Janji Wajar 12 Tahun, Pemda Harus Cukupi Anggaran Pendidikan di APBD

Presiden bagikan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Manokwari

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

*Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 237/sipers/A6/V/2025*


Jakarta, 26 Mei 2025 — Dalam rangka mewujudkan sistem penerimaan murid yang lebih inklusif dan adil, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa satuan pendidikan dapat menerima anak-anak dari seluruh latar belakang sosial secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.

“Hal ini sejalan dengan fungsi sekolah dalam membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, di mana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif,” ujar Wamen Atip dalam Forum Tematik Bakohumas yang bertajuk “SPMB Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (23/5).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa SPMB mengedepankan prinsip akses pendidikan berkualitas bagi semua dan telah disempurnakan melalui kolaborasi Kemendikdasmen dengan kementerian dan lembaga terkait. 

Kebijakan ini mencakup empat jalur penerimaan murid, yaitu 1) jalur domisili, untuk calon murid yang tinggal di wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah; 2) jalur afirmasi, untuk murid dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas; 3) jalur prestasi, untuk murid dengan pencapaian akademik maupun non-akademik; dan 4) jalur mutasi, untuk anak dari orang tua yang berpindah tugas serta anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.

![WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.32 (1).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_05_26_at_08_49_32_1_89c0c60111.jpeg)

Pendekatan wilayah dalam SPMB bertujuan untuk mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan yang tersedia. Penetapan wilayah ini dilakukan berdasarkan sebaran satuan pendidikan, domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung sekolah.

Kemendikdasmen juga menegaskan pentingnya transparansi informasi. Pengumuman pendaftaran murid baru, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, harus dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman satuan pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat, paling lambat pada minggu pertama bulan Mei setiap tahunnya.

Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah daerah juga wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Dengan kebijakan ini, Kemendikdasmen berharap seluruh anak Indonesia dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu, sekaligus membangun lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkeadilan.*




- Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
- Sekretariat Jenderal
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

- Laman: kemendikdasmen.go.id
- X: x.com/Kemdikdasmen
- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
- YouTube: KEMDIKDASMEN
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
- Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers
- #PendidikanBermutuuntukSemua
- #KemendikdasmenRamah


large_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

SPMB Sejalan dengan Fungsi Sekolah Bangun dan Perkuat Inklusi, Kohesi, dan Integrasi Sosial

SATU di antara tahapan perencanaan penerimaan murid baru adalah penetapan wilayah untuk penerimaan murid baru. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Pasal 25, menyatakan bahwa penetapan wilayah penerimaan murid baru, dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan.

“Jadi penetapan wilayah penerimaan murid baru itu oleh pemerintah daerah, ya. Nanti ada Pergup, Perbub, dan Perwali,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen), Gogot Suharwoto, saat menemani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, pada acara Taklimat Media SPMB, Maret 2025 kemarin.

“Penetapan wilayah penerimaan murid baru dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili dengan satuan pendidikan,” tambah Dirjen. 

Mengutip Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, pemerintah daerah dapat melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru dengan melakukan tiga penghitungan, yaitu sebaran satuan pendidikan, sebaran domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung satuan pendidikan.

Penghitungan sebaran satuan pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat satuan pendidikan dengan memperhatikan kondisi geografis dan satuan pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota. 

Untuk perhitungan sebaran domisili calon murid dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid dengan memperhatikan empat hal. Pertama, menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil. Kedua, mempertimbangkan kemudahan akses satuan pendidikan dari domisili calon murid. Ketiga, mempertimbangkan domisili calon murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota; dan keempat, mempertimbangkan data dinas sosial bagi calon murid, baik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau penyandang disabilitas. 

Sementara untuk untuk penghitungan kapasitas daya tampung satuan pendidikan dilakukan berdasarkan ketersediaan daya tampung pada satuan pendidikan negeri, proyeksi jumlah calon murid, dan  ketersediaan daya tampung pada satuan pendidikan swasta dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.

Dirjen Gogot menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan tiga metode dalam melakukan penetapan wilayah penerimaan murid baru. Pertama, pendekatan wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan. Kedua, pendekatan radius satuan pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili murid, dan ketiga, metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.

“Khusus untuk SMA, metode atau pendekatan penetapan wilayah penerimaan murid baru dapat diperluas sampai dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau daerah perbatasan provinsi berdasarkan kesepakatan antarpemerintah daerah,” ujarnya.*


medium_berita.png

small_berita.png

thumbnail_berita.png

berita.png

Tiga Perhitungan Menetapkan Wilayah SPMB

JUM’AT Pagi tanggal 3 Mei 2025, nampak murid-murid berseragam merah putih berbaris rapi di bagian dalam SD Negeri 125 Manado. Di depannya, berdiri para guru SD Negeri 125 Manado. Sementara di bagian tengah belakang, terlihat murid-murid yang berpakaian adat Manado bersiap menampilkan tarian dan nyanyian sambutan terhadap Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, yang hari itu akan mengunjungi SD Negeri 125 Manado beserta rombongan.

Sekira pukul 10.00 WITA, Wamen Fajar yang pagi tadi menjadi pemimpin upacara Hardiknas di Lapangan Sparta Tikala, Kota Manado, datang beserta rombongan. Sekelompok murid SD yang mengenakan pakaian adat segera menampilkan tarian dan nyanyian sambutan khas Manado. Wamen nampak tersenyum senang menerima sambutan hangat tersebut. Di akhir penampilan, Wamen menyalami satu-persatu para murid dan berfoto bersama. 

Selanjutnya, Wamen Fajar menuju salah satu ruang kelas. Ia segera disambut guru dan para murid. 

“Selamat pagi Bapak Wakil Menteri,” sambut guru dan para murid-muridnya.
“Pagi ibu guru dan anak-anak,” jawab Wamen dengan senyum ramah.

Pagi itu, Wamen Fajar meninjau bantuan pemerintah terkait program digitalisasi pembelajaran berupa laptop, hardisk, dan Interactive Flat Panel (IFP), yaitu layar datar besar dengan kemampuan sentuh dan interaktif yang menggantikan fungsi papan tulis konvensional dan proyektor. Bantuan ini diberikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Sekolah Dasar kepada SD Negeri 125 Manado.

Selain SD Negeri 125 Manado, ada dua sekolah yang juga menerima bantuan pemerintah terkait digitalsasi pembelajaran, yaitu SD Negeri Malalayang dan SD Negeri 55 Manado. 

Setelah menyaksikan guru SD Negeri 125 Manado menggunakan IFP, Wamen Fajar menyapa para murid-murid.

- “Anak-anak tadi sedang belajar apa?”
- “Rantai makanan.”
- “Itu pelajaran apa?”
- “IPAS.”
- “Kira-kira kalau belajar pakai IFP bagus tidak?”
- “Bagus. Ini lebih cerah.”
- “Menyenangkan?”
- “Iya.”
- “Ngantuk?”
- “Tidakkkk,” jawab serentak para murid.

Menerima jawaban para murid, Wamen Fajar merasa senang. 

Beberapa saat kemudian, Wamen Fajar berpamitan karena hendak melanjutkan serangkaian agendanya yang cukup padat. 

Sementara itu, Nila Hamadi, Kepala Sekolah SD Negeri 125 Kota Manado, mengaku senang sekali menerima bantuan digitalisasi pembelajaran. 

“Luar biasa pak, kami sangat bersyukur mendapatkan kepercayaan ini. Dari seluruh sekolah di Indonesia kami merupakan salah satu piloting project kegiatan digitalsasi pembelajaran dari kementerian ini. Mudah-mudahan ke depannya membantu guru dalam pembelajarannya, terutama karena fitur-fiturnya membuat anak-anak semangat,” ujar Nila senang. 

“Jadi excited dalam pembelajaran,” tambahnya dengan mata berbinar-binar. 

Hal yang sama disampaikan Sjultje Raturandang, Kepala SD Negeri 55 Manado. Perempuan yang menjadi kepala sekolah SD Negeri 55 Manado sejak tahun 2023 ini mengaku bersyukur sekolahnya memperoleh bantuan digitalisasi pembelajaran. 

“Kehadiran IFP, Laptop dan Hdd itu banyak sekali manfaatnya. Kami bersyukur dan sangat senang karena mungkin ke depan SDN Negeri 55 Manado ini bisa lebih maju lagi,” ujarnya.

Sjultje mengatakan akan menggunakan bantuan digitalisasi pembelajaran sebaik mungkin. “Bukan ditidurkan di lemari, tapi kami harus gunakan. Harus dioperasikan. Bagi guru yang tidak tahu harus belajar,” tambahnya menyakinkan. 

Senada dengan Sjultje, Landy, Wali Kelas VIA, SD Negeri 55 Manado mengatakan bahwa ia segera belajar menggunakan IFP, terutama saat pembekalan dan saat operator IFP datang di sekolahnya. Ia mengaku sangat bersemangat.

“Pastinya termotivasi juga karena alatnya lebih canggih dibandingkan alat sebelumnya yang berupa proyektor. Dan kami belum pernah menggunakan smartboard seperti ini. Jadi lebih tertarik dan saya yakin anak-anak dalam belajar bisa lebih optimal,” ujarnya. 

Ke depan, Landy dan para guru akan menggunakan IFP secara bergantian. “Alat ini akan kami masukkan ke laboratorium agar para guru dan murid-murid dari kelas lainnya juga dapat menggunakannya,” ujarnya senang.

-oOo-

SELEPAS sholat Jum’at, Wamen Fajar melanjutkan kunjungannya ke SD GMIM 49 Kaiwatu, yang memperoleh bantuan pemerintah melalui Direktorat SD berupa revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Di sekolah yang terletak di Bilangan Kairagi Dua, Mapenget, Manado, ini Wamen mengikuti prosesi acara  peletakan batu pertama (groundbreaking).

Dalam kegiatan tersebut, Wamen Fajar mengutip komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan program prioritas pendidikan yang nyata dan menjawab kebutuhan rakyat. Satu di antaranya adalah revitalisasi sekolah.

Wamen Fajar mengatakan bahwa peletakan batu pertama di SD GMIM 49 Kaiwatu ini juga menegaskan bahwa perhatian negara terhadap pendidikan tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di luar Pulau Jawa dan termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Kegiatan ini adalah aksi nyata dari filosofi kementerian tentang membangun Pendidikan Bermutu untuk Semua.

"Revitalisasi di SD GMIM 49 Kaiwatu ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan sekolah-sekolah swasta yang telah berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia," tambah Wamen Fajar.

Mengutip naskah pidato Mendikdasmen Abdul Mu’ti bahwa komitmen negara terhadap pendidikan tidak hanya dalam sarana prasarana sekolah dan digitalisasi pembelajaran. Melainkan juga pada peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orangtua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur.

Di tempat terpisah, Walikota Manado, Andrei Angouw, mengaku senang sekolah-sekolah di Manado memperoleh bantuan pemerintah melalui Direktorat SD. 

“Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membantu tupoksi kita. Kita selama ini juga sudah melaksanakan juga, tapi tentu dengan bantuan pemerintah pusat akan lebih cepat kita laksanakan revitalisasi sekolah-sekolah dan digitalisasi pembelajaran yang memang sangat penting, karena ke depan dunia ini dunia digital dan anak-anak kita ini harus disiapkan untuk dunia digital tersebut,” ujarnya senang.

Senada dengan Walikota, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, Steven Tumiwa mengaku bersyukur sekolah-sekolah di Manado memperoleh bantuan pemerintah dari Direktorat SD. 

“Sungguh sangat bersyukur, alhamdulillah karena perhatian Bapak Presiden RI untuk peningkatan kualitas pendidikan di Manado, dan saat ini ada groundbreaking untuk SD GMIM 49 Kaiwatu dan juga ada tiga SD yang menerima bantuan digitalisasi pembelajaran berupa IFP atau smartboard, yaitu SD Negeri 125 Manado, SD Negeri Malalayang, dan SD Negeri 55 Manado. Saya pikir, ini sangat sangat membantu dan pastinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Manado,” ujarnya penuh semangat.

Ke depan, baik Andrei maupun Steven berkomitmen akan menghimbau kepada para guru di sekolah penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan pemerintah seoptimal mungkin, dengan diiringi pelatihan IT kepada mereka. 

“Pesan saya kepada sekolah penerima bantuan, semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak. Jadi diharapkan betul-betul membawa manfaat kepada murid,” pungkasnya sumringah.*


BERITA

Presiden bagikan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Manokwari

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH