News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

Limboto – ligo.id – Pemerintah kabupaten Gorontalo luncurkan program sekolah penggerak yang merupakan bagian dari program merdeka belajar episode ke – 7, di ruang Upango BKD kabupaten Gorontalo.
Pertemuan yang dilaksanakan melalui Video Conference itu di mulai pada pukul 15:00 Wita, dan dihadiri langsung oleh Ibu Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan undangan terkait lainnya.
Kadis Dikbud Zubair Pomalingo mengungkapkan bahwa kedepannya Program Sekolah Penggerak tidak lagi melihat daripada sekolah-sekolah unggulan.
“Pertemuan tadi membahas Perencanaan Sekolah Penggerak Secara Nasional dan Insentif tidak akan lagi melihat mana sekolah unggulan dan sekolah lainnya,” Pungkas Zubair. Senin, 1/02/2021
Zubair juga menyampaikan bahwa Program Sekolah Penggerak sudah diterapkan secara Nasional.
“Secara nasional sudah diterapkan, ada 115 Sekolah, dan untuk pembahasan tadi baru perencanaan,” Tutup Zubair. (#d)
Sumber : <a href="https://ligo.id/pemkab-gorontalo-luncurkan-program-sekolah-penggerak-secara-nasional/">https://ligo.id/pemkab-gorontalo-luncurkan-program-sekolah-penggerak-secara-nasional/</a>

Berikan komentar

large_WhatsApp-Image-2021-02-01-at-16.42.38.jpeg

medium_WhatsApp-Image-2021-02-01-at-16.42.38.jpeg

small_WhatsApp-Image-2021-02-01-at-16.42.38.jpeg

thumbnail_WhatsApp-Image-2021-02-01-at-16.42.38.jpeg

WhatsApp-Image-2021-02-01-at-16.42.38.jpeg

Jambi (ANTARA) - Dalam menatap masa depan generasi muda Kabupaten Merangin harus selalu optimis. Teruslah berjuang dengan dibarengi doa, sehingga kesuksesan itu 90 persen sudah ditangan’.

Hal tersebut ditegaskan Wabup Merangin H Mashuri, usai mengikuti jalannya vidcom launching program Sekolah Penggerak yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri, Senin (01/2).

Pada vidcom yang berlangsung di Ruang Kerja Kadis Pendidikan Merangin M Zubir tersebut, Merangin menjadi salah satu kabupaten dari 110 kabupaten/kota dan 34 provinsi di Indonesia yang masuk dalam program Sekolah Penggerak.

‘’Kita sangat merespon sekali program ini, karena tidak semua kabupaten/kota mendapatkan program ini. Untuk itu kita akan langsung menyiapkan Peraturan Bupati dan jika perlu kita siapkan Peraturan Daerahnya,’’ujar Wabup.
Program Sekolah Penggerak jelas wabup, akan dimulai pada 2021 karena sudah dilaunching. Program Sekolah Penggerak bertujun untuk memeratakan mutu pendidikan di Indonesia.

‘’Jadi ini bukan sekolah unggulan, bukan sekolah rintisan ataupun sekolah rujukan. Pada 2021 ini Merangin belum menganggarkan dana karena ini program ini muncul ketika anggaran 2021 sudah&nbsp; berjalan, kita akan anggarkan 2022 nanti,’’jelas Wabup.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Merangin M Zubir menambahkan, Program Sekolah Penggerak ini selain bersumber dari dana ABPD, juga akan dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN).

‘’Sekarang kita sedang menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat, bagaimana pelaksanaan dan teknis dari Program Sekolah Penggerak ini. Untuk Perbup atau Perdanya akan kita siapkan,’’ujar M Zubir.  

Sumber : https://jambi.antaranews.com/berita/430341/merangin-terpilih-untuk-program-sekolah-penggerak


small_mashur.jpg

thumbnail_mashur.jpg

mashur.jpg

Merangin terpilih untuk Program Sekolah Penggerak 

antvklik.com - Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam “Peluncuran Merdeka Belajar 7: Program Sekolah Penggerak,” pada Senin (1/2/2021).

“Dalam rangka keberlanjutan Program Sekolah Penggerak yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan yang berimplikasi kepada capaian kompetensi minimal para peserta didik, maka Kemendikbud dan pemda menjadi kunci utama,” kata Hudori.

Untuk keberlanjutan program tersebut, dibutuhkan komitmen Pemda sebagai bagian dari kunci keberhasilan Sekolah Penggerak. Dijelaskan Hudori terdapat 4 (empat) komitmen yang mencakup sebagai berikut:

Pertama, Pemda diminta untuk segera memahami konsep Program Sekolah Penggerak secara menyeluruh.

Kedua, Pemda diminta untuk membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut, untuk mendukung Program Sekolah Penggerak dengan mempedomani Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

“Ketiga, dalam rangka integrasi dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penganggaran atau yang dikenal dengan APBD, dinas terkait ini segera memetakan kebutuhan untuk dukungan pelaksanaan program penggerak yang selanjutnya disesuaikan dengan Kepmendagri, yakni Kepmendagri 90 Tahun 2020, kemudian ada perubahan menjadi Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan daerah,” jelasnya.

Keempat, tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal 4 tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak.

Tak hanya itu, terkait pembinaan dan pengawasan di masing-masing level pemerintahan, sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam konteks ini terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, di antaranya Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri atau selaku Pembina umum dan Kemendikbud selaku Pembina teknis melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

“Gubernur di samping sebagai wakil pemerintah pusat juga sebagai wakil daerah otonom tentu saja dapat melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan dasar, PAUD dan Non Formal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota,” ujarnya.


Tak kalah penting, Gubernur sebagai kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan menengah dan khusus yang menjadi kewenangannya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan satuan pendidikannya, misalnya di dinas pendidikan dan kebudayaan.

“Bupati dan walikota daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan pendidikan dasar, PAUD dan Non Formal yang tentu saja ini menjadi kewenangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan satuan pendidikannya,” pungkas Hudori.

Sumber : https://www.antvklik.com/headline/kemendagri-minta-komitmen-pemda-dalam-program-sekolah-penggerak


small_WhatsApp-Image-2021-02-01-at-22.21.48-1612193875.jpg

thumbnail_WhatsApp-Image-2021-02-01-at-22.21.48-1612193875.jpg

WhatsApp-Image-2021-02-01-at-22.21.48-1612193875.jpg

Kemendagri Minta Komitmen Pemda dalam Program Sekolah Penggerak

Pemkab Gorontalo Luncurkan Program Sekolah Penggerak Secara Nasional

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong digitalisasi bidang pendidikan. Utamanya terkait layanan digitalisasi pendidikan.

Salah satu program bantuan digitalisasi pendidikan adalah pengadaan smartboard atau papan pintar yang dikirimkan ke sekolah. Salah satu sekolah penerima smartboard, adalah SDN 3 Sudagaran, Banyumas.
 
Di sana, smartboard digunakan untuk pembelajaran interaktif. Mulai dari gim edukatif, video pembelajaran dan pengerjaan soal.

Guru kelas 5, Ahmad Nuari Zulfikri, menerangkan, smartboard ini tak hanya membawa kemajuan terhadap digitalisasi pendidikan. Tapi juga transformasi pembelajaran.
 
"Sebelumnya anak-anak kan memang sudah ada proyektor, cuma smartboard ini lebih interaktif. Anak bisa menyentuh layarnya, mengikuti pembelajaran secara interaktif dengan gim ini, jadi lebih menarik dan mudah diikuti," kata guru yang disapa Uvi itu, Sabtu 14 Juni 2025.

Saat ini, di SDN 3 Sudagaran ada satu smartboard. Dan Uvi memang menjadi satu-satunya guru yang mendapatkan bimbingan teknis terkait penggunaan smartboard dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
 
Tapi smartboard tentu tak bisa menjadi monopoli bagi satu orang guru dan satu kelas. Semua guru diharapkan mampu menggunakan agar bisa pula dirasakan manfaatnya bagi murid lainnya.
 
Kepala Sekolah SDN 3 Sudagaran, Suwito menerangkan guru-guru diberikan pelatihan secara internal di sekolah. Uvi yang melakukan pengimbasan terhadap penggunaan smartboard tersebut.
 
"Kita adakan bimtek atau workshop untuk semua mata pelajaran, dan ini kami harapkan penggunaan smartboard ini bisa berjalan di semua kelas, satu hari satu kelas, guru-guru kita bisa memanfaatkan ini," terangnya.

Suwito menegaskan, pihaknya berkomitmen agar sekolahnya menjadi yang terdepan dalam penguasaan teknologi. Begitu pula yang terjadi di SDN 2 Purwokerto Wetan.
 
SDN 2 Purwokerto Wetan juga mendapatkan satu smart board. Di kelas, anak-anak diajarkan dengan smartboard.
 
"Tadi kita ada materi Pancasila, dengan smart board ini anak-anak tidak mengawang membayangkan apa saja gambar di lambang Garuda. Bisa kita lihat detil, jadi pembelajarannya lebih kuat," kata guru SDN 2 Purwokerto Wetan, Rizky Nursifa.
 
Ia pun sama, menularkan kemampuan penggunaan smartboard itu kepada guru lain di sekolahnya. Sehingga guru memiliki kemampuan yang sama.
 
"Termasuk ke murid juga karena mereka yang belajar dengan ini kan, jadi memang ini alat yang sangat membantu kami membuat pelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Jadi semua tertular semua merasakan, guru, murid," pungkas Rizky.*

**Repro:** https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/4baOv7vK-smartboard-masuk-di-sd-banyumas-digitalisasi-pendidikan-makin-dekat

large_qK8SYIp5VF.jpg

medium_qK8SYIp5VF.jpg

small_qK8SYIp5VF.jpg

thumbnail_qK8SYIp5VF.jpg

qK8SYIp5VF.jpg

Smartboard Masuk di SD Banyumas: Digitalisasi Pendidikan Makin Dekat

Sejumlah guru di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah mengusulkan agar setiap sekolah yang menjadi penerima program digitalisasi pendidikan melalui penggunaan smartboard dapat menerima lebih dari satu papan tulis pintar tersebut.

Kepala Sekolah SDN 3 Sudagaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Suwito mengatakan bantuan smartboard itu sangat bermanfaat bagi sekolahnya, namun demikian pihaknya baru hanya menerima satu smartboard.

"Secara bertahap, sangat-sangat berharap diberikan tambahan smartboard karena SD ada 6 kelas, satu kelas ada satu smartboard supaya nanti lebih efektif lagi pembelajaran menggunakan smartboard," kata Suwito di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu.

Karena jumlah smartboard yang terbatas, ia pun harus membuat jadwal penggunaan papan tulis pintar itu, yakni satu kelas setiap hari.

"Misalnya hari ini kelas 1, di sini ruangannya kelas 1, besok kelas 2 ya kelas 1 masuk ke ruang kelas 2, kelas 2 masuk ke ruang kelas 1 supaya kebermanfaatannya itu merata," imbuhnya.

Senada dengan Suwito, guru pendidikan agama dan budi pekerti SDN 2 Purwokerto Wetan Rizky Nursifa juga mengatakan sekolahnya pun memiliki jadwal penggunaan smartboard dikarenakan ketersediaan papan tulis pintar itu hanya satu di sekolahnya.

"Di jadwal sudah tertera (hari penggunaan per kelas). Misalkan hari Senin di pembelajaran jam ketiga untuk kelas satu, jadi nanti silahkan guru kelas satu memanfaatkan smartboard di jam-jam itu," kata Nursifa.

Oleh karena itu, ia juga sangat berharap SDN 2 Purwokerto Wetan nantinya dapat menerima penambahan smartboard secara bertahap.

Sebelumnya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (2/5), Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meluncurkan 4 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan, yakni pembangunan dan renovasi 10.440 sekolah, digitalisasi pendidikan melalui smart board, bantuan kuliah bagi guru serta bantuan untuk guru honorer.

Berkenaan dengan digitalisasi pendidikan melalui smartboard, Mendikdasmen Mu'ti menyebutkan pihaknya siap membagikan 15.000 smartboard atau papan tulis pintar guna memperkuat digitalisasi pada kegiatan belajar mengajar di sekolah.

**Repro:** https://www.antaranews.com/berita/4899785/sejumlah-guru-banyumas-usul-sekolah-terima-lebih-dari-satu-smartboard?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category



large_Untitled-3.jpg

medium_Untitled-3.jpg

small_Untitled-3.jpg

thumbnail_Untitled-3.jpg

Untitled-3.jpg

Sejumlah Guru Banyumas Usul Sekolah Terima Lebih dari Satu Smartboard

Kepala Sekolah SDN 3 Sudagaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Suwito mengapresiasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan, yakni digitalisasi pendidikan melalui pemberian smartboard karena meningkatkan partisipasi para murid.

Ia mengamati kehadiran smartboard di SDN 3 Sudagaran memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan minat dan partisipasi para murid ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.

“Dan setelah menggunakan smartboard, anak-anak semuanya menjadi ingin mencoba dan merasa tertarik dengan pembelajarannya. Jadi kami berkomitmen sebagai salah satu SDN yang menerima smartboard untuk membuktikan bahwa kemampuan anak-anak kami untuk menguasai kemajuan teknologi lebih awal,” kata Suwito di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu.

Guna memastikan setiap kelas mendapatkan kesempatan yang sama dalam menggunakan smartboard, ia telah menyusun jadwal penggunaan smartboard untuk tahun ajaran yang baru, mengingat setiap sekolah baru hanya menerima satu smartboard pada tahun ini.

Sementara untuk meminimalisir kerusakan perangkat elektronik tersebut, penggunaan smartboard nantinya dilakukan di satu ruangan yang sama setiap harinya dikarenakan SDN 3 Sudagaran belum memiliki laboratorium komputer.

Oleh karena itu, Suwito mengatakan setiap kelas akan bergiliran memanfaatkan kelas dengan fasilitas smartboard tersebut berdasarkan jadwal yang telah dibuatnya.

Pendapat senada juga disampaikan oleh guru pendidikan agama dan jasmani SDN 2 Purwokerto Wetan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Rizky Nursifa.

Menurut Nursifa, kehadiran smartboard juga membuat penyampaian materi para guru menjadi lebih interaktif karena dapat memanfaatkan video maupun edugames untuk menerangkan bahan ajar kepada para murid.

“Dengan adanya smartboard ini sangat membantu karena bisa memutar video pembelajaran, anak-anak bisa sambil menyimak dan memvisualisasikan materi yang dipelajari, kami enggak ceramah melulu,” katanya.

Sebelumnya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (2/5), Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meluncurkan 4 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan, yakni pembangunan dan renovasi 10.440 sekolah, digitalisasi pendidikan melalui smart board, bantuan kuliah bagi guru serta bantuan untuk guru honorer.

Berkenaan dengan digitalisasi pendidikan melalui smartboard, Mendikdasmen Mu'ti menyebutkan pihaknya siap membagikan 15.000 smartboard atau papan tulis interaktif guna memperkuat digitalisasi pada kegiatan belajar mengajar di sekolah.*

**Repro:** https://www.antaranews.com/berita/4899745/guru-banyumas-phtc-pemberian-smartboard-tingkatkan-partisipasi-murid?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category#google_vignette

BERITA

Pemkab Gorontalo Luncurkan Program Sekolah Penggerak Secara Nasional

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH