News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

Bertempat di Ruang Kerja Bupati Bone, Senin 1 Februari 2021, Bupati Bone Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si. mengikuti Pertemuan Virtual Guna Peluncuran Program Sekolah Penggerak yang merupakan bagian dari Program Merdeka Belajar episode 7.
Kegiatan ini dilaksanakan Menteri Dalam Negeri Rebublik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
Dengan tujuan menyukseskan program merdeka belajar sebagai upaya meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran bagi semua peserta didik terutama disekolah yang memiliki kualitas rendah.
Program ini adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya.
Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju.
Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak.
Sumber Berita : <a href="https://bone.go.id/2021/02/01/peluncuran-program-merdeka-belajar-episode-7/">https://bone.go.id/2021/02/01/peluncuran-program-merdeka-belajar-episode-7/</a>

Berikan komentar

small_FB_IMG_1612169825547-696x696.jpg

thumbnail_FB_IMG_1612169825547-696x696.jpg

FB_IMG_1612169825547-696x696.jpg

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal melanjutkan transformasi pendidikan dan pemajuan kebudayaan melalui Program Merdeka Belajar di tahun 2021.

Sebelumnya, sepanjang tahun 2020 Kemendikbud telah menghadirkan terobosan Merdeka Belajar episode pertama hingga episode keenam.

Pada Merdeka Belajar episode pertama, Kemendikbud menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan di antaranya menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan mengatur kembali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Siang ini Senin (1/2/2021), pukul 13.30 WIB, Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak.

Melansir laman Kemendikbud, Program Sekolah Penggerak diluncurkan sebagai upaya untuk melaksanakan visi pendidikan Indonesia, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya.

Program ini akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Program ini akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju.

Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Saksikan siaran langsung peluncuran Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak hari ini, Senin (1/2/2021) pukul 13.30 WIB di kanal YouTube Kemendikbud RI.

Sumber Berita : https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/02/01/klik-link-merdeka-belajar-episode-7-mendikbud-nadiem-makarim-luncurkan-siang-ini.


small_60176b1e40760.jpg

thumbnail_60176b1e40760.jpg

60176b1e40760.jpg

KLIK LINK Merdeka Belajar Episode 7, Mendikbud Nadiem Makarim Luncurkan Siang Ini

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Merdeka Belajar episode 7 yang bertajuk "Program Sekolah Penggerak", hari ini.

"Setelah merumuskan rencana ini hampir setahun, kita akhirnya Alhamdulilah bisa meluncurkan acara ini," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak via daring pada Senin (1/2/2021).

1.	Nadiem: Ke depannya, seluruh sekolah akan jadi Sekolah Penggerak

Mendikbud Nadiem menyebutkan Sekolah Penggerak itu adalah katalis. "Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus kepada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik," kata Mendikbud.

Dia menyebutkan, sekolah-sekolah penggerak nantinya akan maju lebih dulu untuk melakukan transformasi. Hal ini dilakukan karena menurut Nadiem transformasi pendidikan tidak bisa dilakukan secara serentak oleh seluruh sekolah di Indonesia.

"Harapannya kita nanti ke depan semua sekolah menjadi sekolah penggerak," ujar Mendikbud Nadiem.

"Ini adalah awal perjalanan 10-15 tahun ke depan untuk mencapai sampai semua sekolah menjadi Sekolah Penggerak," sambung dia lagi.

2.	Soal anggaran untuk Program Sekolah Penggerak

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainum Na'im mengingatkan, Program Sekolah Penggerak merupakan kolaborasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah.

"Anggaran untuk Sekolah Penggerak ini akan didukung baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah-pemerintah daerah, dalam hal ini oleh APBN dan juga oleh APBD," ujar Ainun Na'im dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menjelaskan, ke depannya akan ada dukungan finansial melalui BOS Kinerja

"Besar anggaran daerah disesuaikan dengan jumlah daerah yang ada di daerah tersebut juga jumlah kepala sekolah dan guru yang mengikuti Program Sekolah Penggerak," ujar Ainun lagi.

3.	Ada enam profil Pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan

Dalam melakukan Program Sekolah Penggerak, Mendikbud Nadiem menjelaskan ada enam profil Pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan.

"Visi daripada reformasi pendidikan di Indonesia adalah profil Pelajar Pancasila," ujar Mendikbud Nadiem.

Adapun keenam profil Pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong-royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri.

Sumber Berita : https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/kemendikbud-luncurkan-merdeka-belajar-episode-7-sekolah-penggerak


large_cJRMdsZb7m.jpeg

medium_cJRMdsZb7m.jpeg

small_cJRMdsZb7m.jpeg

thumbnail_cJRMdsZb7m.jpeg

cJRMdsZb7m.jpeg

Kemendikbud Luncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Sekolah Penggerak

Peluncuran Program Merdeka Belajar Episode 7

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Kepada Yth.
1. Gubernur;
2. Bupati;
3. Walikota,

di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ljazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134); dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460).

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas penerbitan ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun Pedoman Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (selanjutnya disebut Pedoman). Penyusunan Pedoman mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ljazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pedoman disusun dengan tujuan memberikan panduan teknis dan sistematis agar seluruh proses pengelolaan ijazah, mulai dari validasi data, penomoran ijazah, pencetakan, penatausahaan, hingga pendistribusiannya berjalan tertib serta meminimalkan kesalahan atau penyalahgunaan dokumen ijazah. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 **1. Pedoman digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan ijazah pada Tahun Ajaran 2024/2025 di seluruh satuan pendidikan** (https://ijazah.data.kemdikbud.go.id).

 **2. Dinas Pendidikan agar:**

- Menyosialisasikan Pedoman kepada seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan dan wilayahnya/lingkungan masing-masing;

- melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan implementasi Pedoman;

- memastikan data satuan pendidikan (akreditasi, nomenklatur, dan kepala sekolah); dan

- melakukan penentuan relasi legalitas/induk bagi satuan pendidikan yang tidak terakreditasi.


 **3. Satuan Pendidikan agar:**

- memutakhirkan data peserta didik dan memastikan validasi data peserta didik tingkat akhir (calon lulusan); 

- memeriksa data Kepala Sekolah;
 
- menetapkan status kelulusan peserta didik; dan
 
- memperhatikan tenggat waktu dalam setiap tahap pengelolaan data induk ijazah sesuai dengan lini masa yang telah ditentukan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
**(https://jdih.kemdikbud.eo.id/detail_peraturan?main=3453)** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Tembusan:
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
6. Seluruh Atase Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
8. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
9. Seluruh Ketua Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
10. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

Unduh Surat Edaran [***disini***](https://drive.google.com/file/d/1mDsE-sJX07fZrKTeDYDvOCX6sCa6oFBc/view?usp=drive_link)

medium_cover surat edaran.png

small_cover surat edaran.png

thumbnail_cover surat edaran.png

cover surat edaran.png

Surat Edaran Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

# **Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025**

Kepada Yang Tehormat.
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri;
4. Gubernur;
5. Bupati/Walikota;
6. Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri.

 
 
Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**
- a. Menetapkan bahwa tema peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 adalah **“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.**
- b. Menetapkan logo peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut.
![logo_hardiknas2025.png](/uploads/logo_hardiknas2025_deff34894f.png)

- c. Logo Hari Pendidikan Nasional serta Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diunduh di laman [www.kemendikdasmen.go.id.](https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/12693-Pedoman-Peringatan-Hari-Pendidikan-Nasional-Tahun-2025)
- d. Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri turut memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan logo dan tema di atas.


**2. Upacara Bendera**
- a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 07.30 WIB secara tatap muka.
- b. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana terlampir.


**3. Ragam Aktivitas**

Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat
- a. menyelenggarakan aktivitas/kegiatan untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar, serta mendorong pelibatan dan partisipasi publik,
- b. mengunggah konten publikasi peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di media.

 
Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman penyelenggaraan peringatan
Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025.

Pedoman selengkapnya dapat dibaca pada [**tautan berikut.**](https://drive.google.com/file/d/1j1PXwJi37zsjn4gyfej2ltgHfguSGE-x/view?usp=sharing)

small_cover_berita_hardiknas2025.png

thumbnail_cover_berita_hardiknas2025.png

cover_berita_hardiknas2025.png

Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025

Unduh Panduan Senam Anak Indonesia Hebat [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1DSzGMb_GY3qtR53NJdhzDI3CxtO_ugfG/view?usp=drive_link)

BERITA

Peluncuran Program Merdeka Belajar Episode 7

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH