News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

Peran pendidikan tidak hanya meningkatkan aspek akademis peserta didik, tapi juga untuk meningkatkan aspek non akademis. Dengan kata lain, peran pendidikan tidak hanya untuk mangasah kemampuan otak kiri, tapi juga otak kanan. Otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika (intelligence quotient, IQ).
Lebih lanjut silakan baca di halaman-halaman berikut ini: 
<iframe></iframe>

Unduh dokumen, klik <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/Newsletter-O2SN-2014-Edisi-1.pdf" target="_blank">di sini</a>.

Berikan komentar

[caption id="attachment_3345" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/12.jpg"><img class="size-medium wp-image-3345 " alt="1" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/12-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a> Mendikbud Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA didampingi Dirjen Dikdas Hamid Muhammad, Ph.D menekan tombol yang menandai resminya pembukaan O2SN 2014 di SICC, Bogor, Jawa Barat, Ahad malam (15/6/2014).[/caption]

Bogor (Dikdas): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA membuka secara resmi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Ahad malam, 15 Juni 2014. Acara dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Hamid Muhammad, Ph.D., Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta bidang Kesejahteraan Masyarakat Bambang Soegiyono, M.Si., pejabat eselon II dan III di lingkungan Kemdikbud, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, wasit, pelatih, dan peserta O2SN.

Dalam sambutannya, Mohammad Nuh menyebutkan tiga manfaat pelaksanaan O2SN. Pertama, menanamkan sportivitas dan fairness dalam diri peserta. Kedua, mendorong siswa untuk senantiasa berlatih menggapai juara. Ketiga, menanamkan semangat untuk bersilaturahmi.

“Bertemunya kontingen seluruh Indonesia di Jakarta merupakan bagian dari forum silaturahmi di antara anak bangsa,” ujarnya.

Akhir dari ajang tahunan akbar ini, tambahnya, tak sekadar terkait fisik, melainkan juga unsur seni, estetika, dan logika. Sehingga O2SN terkait pula dengan

Sementara Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, dalam sambutannya yang dibacakan Bambang Sugiyono, mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbud atas kepercayaan menjadi tuan rumah O2SN. Ajang O2SN, katanya, dapat mendorong siswa Indonesia memiliki kompetensi, sikap, karakter, dan akhlak yang baik.

“Menjadi generasi yang jujur, kreatif, inovatif, dan produktif.  Mewujudkan perubahan paradigma pemikiran yaitu tumbuhnya budaya kompetisi, bersikap dan memiliki semangat bersaing sehat. Menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran untuk meraih prestasi,” ucapnya.

Tahun ini, peserta O2SN berjumlah 4.452 siswa yang berasal dari jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di 33 provinsi seluruh Indonesia. Mereka berlaga dalam 13 cabang lomba yakni atletik, bulutangkis, tenis meja, catur, renang, karate, pencak silat, senam, voli mini, bola voli, bocce, basket, dan futsal. Tema yang diangkat yaitu ‘O2SN 2014 Meningkatkan Sportivitas dan Karakter Bangsa’.

“Tujuannya untuk mengembangkan dan memperkuat olahraga pendidikan, membina sikap kompetitif dan sportivitas, dan menghargai prestasi siswa. Yang paling penting adalah memperkokoh rasa nasionalisme dan persaudaraan di antara peserta sebagai generasi penerus bangsa,” ungkap Hamid Muhammad dalam laporannya.* (Billy Antoro)

Dokumen terkait:

<a title="panduan 02sn" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/index.php/pedoman-umum-o2sn-2014/" target="_blank">Panduan Umum O2SN 2014</a>

&nbsp;

&nbsp;

Mendikbud Buka O2SN 2014

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/14-03-Tidak-Ikut-UAN-100%-8-Siswa-DIY-Tidak-Lulus.jpg"><img class=" wp-image-3585 aligncenter" alt="14-03 Tidak Ikut UAN 100%, 8 Siswa DIY Tidak Lulus" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2014/06/14-03-Tidak-Ikut-UAN-100%-8-Siswa-DIY-Tidak-Lulus-300x206.jpg" width="300" height="206" /></a>Harianjogja.com, JOGJA – Sebanyak delapan siswa SMP sederajat di DIY dinyatakan tidak lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) yang berlangsung awal Mei lalu. Pengumuman UAN SMP sederajat akan serentak dilakukan Sabtu (14/6/2014) pukul 10.00 WIB.
Siswa yang tidak lulus itu tiga dari Kulonprogo serta siswa dari Sleman dan Gunungkidul masing-masing menyumbang dua siswa tidak lulus. Dari Kota Jogja ada satu siswa yang dinyatakan tidak lulus.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan ada dua penyebab yang menjadikan delapan siswa tersebut tidak lulus. Pertama, tujuh siswa tidak lulus karena tidak mengikuti 100% agenda pelaksanaan UAN. Jadi ada satu mata ujian yang mereka lewatkan sehingga nilainya nol. Dengan keadaan tersebut, Aji memaparkan otomatis siswa tidak lulus. Kedua, satu siswa yang positif dinyatakan tidak lulus karena faktor nilai di bawah lima. Siswa yang bersangkutan memperoleh nilai ujian bahasa Indonesia di bawah poin 5,00.
“Dari dua faktor itulah yang akhirnya mengakibatkan delapan siswa tidak lulus. Sebenarnya dinas juga sudah menyampaikan pemberitahuan agar siswa yang tidak lengkap mengikuti ujian itu segera melakukan ujian susulan. Tapi mereka tetap tidak berangkat,” katanya, Jumat (13/6/2014) siang.
Lebih lanjut Aji mengungkapkan, rilis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya ada 11 siswa DIY yang dinyatakan tidak lolos. Hanya saja, tiga siswa berpotensi besar bisa mendapatkan kelulusan. Nilai bahasa Indonesia ketiga siswa itu tidak keluar, padahal mereka mengikuti ujian.
Terkait hal itu, Aji menandaskan, instansinya akan kroscek ke pusat sehingga nasib ketiga siswa itu selanjutnya dapat lulus.
“Saya optimistis ketiganya nanti bisa lulus, karena memang nilanya sebenarnya bagus,” tandasnya.

 Arif Wahyudi/JIBI/Harian Jogja
Sabtu, 14 Juni 2014 08:30 WIB
Repro: <a href="http://www.harianjogja.com/baca/2014/06/14/uan-2014-tidak-ikut-uan-100-8-siswa-diy-tidak-lulus-513235" target="_blank">harianjogja.com</a>

HASIL UN SMP  Tidak Ikut UAN 100%, 8 Siswa DIY Tidak Lulus

Newsletter O2SN Edisi 1 Tahun 2014 

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

*Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 254/sipers/A6/VI/2025*


Jakarta, 5 Juni 2025 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) secara resmi melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (PKS) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan bersama 31 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan 503 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Penandatanganan ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, yang menugaskan Kemendikdasmen sebagai pelaksana utama program revitalisasi infrastruktur satuan pendidikan nasional. Agenda ini juga bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menekankan bahwa revitalisasi tahun ini berpijak pada tiga kerangka utama Sistem Perjalanan Pembangunan Nasional (SPPN): kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan.

“Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Pelaksananya jelas, yaitu Kemendikdasmen melalui Ditjen PAUD Dikdasmen, dan pendanaannya telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp16,9 triliun,” ujarnya di Jakarta, pada Selasa (3/6).

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.12 (1).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_12_1_292e33e6d5.jpeg)

Gogot juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tahun 2025 memiliki sejumlah pembaruan penting. Pertama, dana revitalisasi tidak lagi dikelola melalui Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan langsung oleh Kemendikdasmen. Kedua, dana akan disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat. Ketiga, pelaksanaan teknis akan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan masyarakat, didampingi tim teknis perencana dan pengawas.

“Swakelola bukan hal baru—pendekatan ini telah digunakan lebih dari 20 tahun dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS). Sekolah diberi otoritas penuh untuk merancang, membelanjakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan akuntabel, dengan dukungan langsung dari masyarakat dan tenaga profesional,” tambah Gogot.

Ia juga menegaskan bahwa revitalisasi ini bukan proyek biasa, melainkan bentuk konkret tanggung jawab negara untuk mewujudkan pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas.

Menguatkan pernyataan tersebut, Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen, Eko Susanto, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan telah menghasilkan daftar 9.404 sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA penerima bantuan revitalisasi dari total 10.440 satuan pendidikan yang ditargetkan pada tahun ini. Proses verifikasi dilakukan secara ketat dengan dukungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta didasarkan pada data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah divalidasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh unsur yang terlibat—baik di pusat maupun di daerah—memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Setelah PKS ditandatangani, kami akan melanjutkan ke tahap PKS langsung dengan masing-masing satuan pendidikan penerima,” ujar Eko.

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.31.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_31_be487e3e6e.jpeg)

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar seluruh proses dapat selesai dalam waktu enam bulan. “Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta untuk segera membentuk panitia pembangunan, menyusun dokumen teknis, dan melaksanakan kegiatan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tepat waktu,” tambahnya.

Revitalisasi ini difokuskan pada enam prioritas utama: ruang kelas, ruang guru dan administrasi, toilet, perpustakaan, laboratorium, dan UKS. Usulan pembangunan di luar skala prioritas tersebut akan dipertimbangkan setelah kebutuhan esensial sekolah terpenuhi.

![WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.12.jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_06_05_at_18_26_12_f7f99f4d3f.jpeg)

Pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme mitigasi untuk menghadapi hambatan di lapangan, termasuk potensi gangguan dari pihak eksternal. Apabila ditemukan kendala, pemerintah daerah diminta segera melapor ke tingkat pusat agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi, bahkan melalui jalur pengamanan apabila diperlukan.

Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan merupakan investasi negara dalam membangun sumber daya manusia unggul, sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Dalam penutupan arahannya, Dirjen Gogot menyampaikan, “Revitalisasi satuan pendidikan adalah amanat konstitusi. Ini uang rakyat untuk kepentingan rakyat—terutama anak-anak kita. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana karena kelalaian atau kurangnya komitmen. Ini urusan negara,” tutupnya.*

-oOo-

- Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 
- Sekretariat Jenderal. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

- Laman: kemendikdasmen.go.id 
- X: x.com/Kemdikdasmen 
- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen 
- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen 
- YouTube: KEMDIKDASMEN 
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id 
- Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers 
- #PendidikanBermutuuntukSemua 
- #KemendikdasmenRamah

large_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

WhatsApp Image 2025-06-05 at 18.26.11.jpeg

Penandatanganan PKS Revitalisasi Sekolah: Komitmen Pemerintah Wujudkan Sekolah Aman

DALAM rangka menyediakan pendidikan yang bermutu untuk semua warga negara melalui penilaian terstandar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. Peraturan yang ditandatangani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti pada tanggal 28 Mei 2025, dan diundangkan di Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025 itu, dapat diikuti oleh murid jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Tes kemampuan akademik (TKA) adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) pada mata pelajaran tertentu. TKA diselenggarakan oleh Kemendikdasmen, Kementerian Agama, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tiga prinsip, yaitu kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. 

Ada empat tujuan tes kemampuan akademik. Pertama, memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan nonformal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas; dan keempat, memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang tes kemampuan akademik, silahkan mengunduh [Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik](https://jdih.kemendikdasmen.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Salinan%20Permendikdasmen%20Nomor%209%20Tahun%202025%20tentang%20Tes%20Kemampuan%20Akademik%20(JDIH)%20(1).pdf).*


large_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

medium_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

small_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

thumbnail_250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

250604 - Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik.jpg

Kemendikdasmen Terbitkan Peraturan Tes Kemampuan Akademik

*Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 237/sipers/A6/V/2025*


Jakarta, 26 Mei 2025 — Dalam rangka mewujudkan sistem penerimaan murid yang lebih inklusif dan adil, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa satuan pendidikan dapat menerima anak-anak dari seluruh latar belakang sosial secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.

“Hal ini sejalan dengan fungsi sekolah dalam membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, di mana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif,” ujar Wamen Atip dalam Forum Tematik Bakohumas yang bertajuk “SPMB Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (23/5).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa SPMB mengedepankan prinsip akses pendidikan berkualitas bagi semua dan telah disempurnakan melalui kolaborasi Kemendikdasmen dengan kementerian dan lembaga terkait. 

Kebijakan ini mencakup empat jalur penerimaan murid, yaitu 1) jalur domisili, untuk calon murid yang tinggal di wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah; 2) jalur afirmasi, untuk murid dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas; 3) jalur prestasi, untuk murid dengan pencapaian akademik maupun non-akademik; dan 4) jalur mutasi, untuk anak dari orang tua yang berpindah tugas serta anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.

![WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.32 (1).jpeg](/uploads/Whats_App_Image_2025_05_26_at_08_49_32_1_89c0c60111.jpeg)

Pendekatan wilayah dalam SPMB bertujuan untuk mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan yang tersedia. Penetapan wilayah ini dilakukan berdasarkan sebaran satuan pendidikan, domisili calon murid, dan kapasitas daya tampung sekolah.

Kemendikdasmen juga menegaskan pentingnya transparansi informasi. Pengumuman pendaftaran murid baru, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, harus dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman satuan pendidikan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat, paling lambat pada minggu pertama bulan Mei setiap tahunnya.

Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah daerah juga wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

Dengan kebijakan ini, Kemendikdasmen berharap seluruh anak Indonesia dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu, sekaligus membangun lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkeadilan.*




- Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
- Sekretariat Jenderal
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

- Laman: kemendikdasmen.go.id
- X: x.com/Kemdikdasmen
- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
- YouTube: KEMDIKDASMEN
- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
- Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers
- #PendidikanBermutuuntukSemua
- #KemendikdasmenRamah


large_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

WhatsApp Image 2025-05-26 at 08.49.33.jpeg

SPMB Sejalan dengan Fungsi Sekolah Bangun dan Perkuat Inklusi, Kohesi, dan Integrasi Sosial

popularNews

BERITA

Newsletter O2SN Edisi 1 Tahun 2014

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH