Jakarta (Dikdasmen): Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Usul Pelembagaan LPMP Kalimantan Utara di Hotel Ibis Slipi Jakarta pada Kamis-Jumat, 15 – 16 Desember 2016. Rapat dihadiri Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. Hadir pula jajaran pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara di antaranya Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bupati Bulungan, Dewan Pendidikan, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dari unsur Kemendikbud hadir Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum, dan sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Dikdasmen. Hadir pula pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi.

Dalam sambutannya, Hamid menyampaikan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan lembaga strategis dan tangan kanan Kemendikbud dalam pelaksanaan program pendidikan di daerah. Oleh karena itu, disamping melaksanakan tugas dan fungsi pemetaan serta fasilitasi penjaminan mutu pendidikan, LPMP akan mendapatkan tugas tambahan terkait dengan guru dan ujian nasional/ujian sekolah, serta dan tugas-tugas tambahan lain yang akan berkembang kemudian.

Kalimantan Utara, tambah Hamid, adalah provinsi baru. Letaknya berada di kawasan perbatasan yang merupakan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo. “Maka mewujudkan LPMP di Kalimantan Utara menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.

Rencananya, gedung LPMP Kaltara akan dibangun mulai tahun 2018. Letaknya di ibukota provinsi yaitu Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Luas tanah tahap pertama yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bulungan seluas 4 hektare.

Ditjen Dikdasmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,8 miliar untuk mendukung program dan kegiatan LPMP Kaltara. Anggaran tersebut ditujukan untuk program peningkatan mutu pendidikan dan perencanaan master plan pembangunan LPMP. Program dan anggaran untuk Kaltara sementara dititipkan pada DIPA LPMP Kalimantan Timur untuk peningkatan mutu pendidikan dan DIPA Setditjen Dikdasmen untuk perencanaan master plan pembangunan LPMP Kaltara.

Irianto Lambrie, dalam sambutannya, menjelaskan profil dan kebijakan pengelolaan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah di Kalimantan Utara. Ia menyampaikan antusiasme terkait rencana pendirian LPMP Kaltara, mengucapkan penghargaaan setinggi-tingginya kepada Kemendikbud, dan menyatakan kesediaan menyiapkan ruangan gubernur sebagai kantor sementara LPMP Kaltara. Keputusan ini sebagai komitmen Pemda untuk mendukung percepatan dan perwujudan LPMP Kaltara mengingat potensi dan sumber daya Kaltara harus segera diwujudkan ke dalam aksi nyata sesuai dengan komitmen Nawacita.

Mewakili Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dian Wahyuni  menyambut positif perhatian sangat tinggi Gubernur terhadap rencana dan proses pendirian LPMP Kaltara. Ia berharap pembangunan LPMP Kaltara tahun 2018 dapat segera terwujud dan perbaikan mutu pendidikan di Kalimantan Utara tercapai sesuai dengan yang diharapkan.* (Sumiyati)