News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/03/05-01-Enam-sekolah-di-Bengkulu-siap-gelar-UN-online.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/03/05-01-Enam-sekolah-di-Bengkulu-siap-gelar-UN-online-300x200.jpg" /></a>Bengkulu (ANTARA News) - Enam sekolah di Provinsi Bengkulu siap menggelar ujian nasional dengan sistem daring atau "online", kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Atisar Sulaiman.
"Ada enam sekolah yang disiapkan tapi masih menungggu verifikasi pusat," kata Atisar, di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan dari enam sekolah tersebut, lima diantaranya SMK Negeri dan satu SMP Negeri.
Lima SMKN tersebut yakni SMKN 1 Kota Bengkulu, SMKN 1 dan SMKN 2 Argamakmur Bengkulu Utara, SMKN 2 Kabupaten Kepahiang, SMKN 1 Bengkulu Selatan.
"Sedangkan satu SMP yang siap yaitu SMPN 1 Bengkulu Selatan," katanya.
Untuk penyelenggaraan UN 2015 tambah Atisar, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyediakan dana sebesar Rp3 miliar dari APBD tahun anggaran 2015.
Dana tersebut termasuk untuk tim pengawas, transportasi, dan pemindaian, serta pencetakan soal ujian.
Pelaksanaan UN pada 2015 menurut Atisar berbeda dengan penyelenggaraan pada 2014, antara lain bahwa hasil UN bukan lagi sebagai penentu kelulusan, tapi sebagai untuk seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Pelaksanaan UN tahun ini menggunakan teknologi Paper Based Test (PBT) dan Computer Based Tes (CBT) yang diterapkan secara bertahap atau rintisan.
Repro: <a href="http://www.antaranews.com/berita/483471/enam-sekolah-di-bengkulu-siap-gelar-un-online" target="_blank">antaranews.com</a>

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/03/04-01-Sebanyak-700-sekolah-siap-UN-berbasis-komputer.jpg"><img class="size-medium wp-image-6676 aligncenter" alt="04-01 Sebanyak 700 sekolah siap UN berbasis komputer" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/03/04-01-Sebanyak-700-sekolah-siap-UN-berbasis-komputer-300x226.jpg" width="300" height="226" /></a>Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan sebanyak 700 sekolah baik sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama siap untuk melaksanakan Ujian Nasional (UN) berbasis komputer atau "Computer Base Test" (CBT).
"Sebanyak 700 sekolah sudah menyatakan siap untuk melaksanakan UN berbasis komputer," ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud, Nizam, di Jakarta, Rabu.
Pihak Kemdikbud saat ini melakukan verifikasi terhadap sekolah-sekolah tersebut. Nizam menyebut sebanyak 90 persen sekolah diantaranya telah diverifikasi.
Sedangkan untuk UN berbasis kertas, sambung Nizam, Kemdikbud sudah memasukkan bahan-bahan UN ke percetakan.
"Kami akan terus memantau percetakan, hingga pelaksanaan UN," katanya.
Nizam mengatakan standar kompetensi minimal nilai ujian nasional (UN) 2015 adalah 5,5. Namun standar tersebut tidak menjadi patokan kelulusan siswa.
Nilai minimal tersebut digunakan sebagai batas minimal bagi siswa yang ingin mengulang UN jika nilainya hanya mencapai 5,5. Siswa yang mendapat nilai 5,5 dalam UN juga tetap bisa mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
"Nilai UN tetap bisa digunakan untuk SNMPTN. Tapi semuanya terserah Panitia SNMPTN," tukas dia.
Repro: <a href="http://www.antaranews.com/berita/483350/sebanyak-700-sekolah-siap-un-berbasis-komputer" target="_blank">antaranews.com</a>

Sebanyak 700 sekolah siap UN berbasis komputer

[caption id="attachment_6673" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/03/IMG_20150304_111559.jpg"><img class="size-medium wp-image-6673 " alt="IMG_20150304_111559" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/03/IMG_20150304_111559-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a> Wicaksono[/caption]
Jakarta (Dikdas): Pola konsumsi informasi oleh masyarakat kini mengalami perubahan. Jika dulu aktivitas membaca koran mudah ditemukan di ruang publik seperti stasiun, jalan, dan mal, sekarang fenomena itu jarang terlihat. Masyarakat kini mengandalkan telepon seluler (ponsel) dan laptop untuk mengakses informasi melalui jaringan internet.
Menurut Wicaksono, pengamat media, laman yang dikelola pemerintah harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Laman harus berisi konten yang dibutuhkan masyarakat, tampil menarik, dan mudah diakses. “Kementerian punya potensi pemberitaan yang baik, sayangnya belum optimal,” ujarnya saat menyampaikan materi ‘Efektivitas Website Kementerian di Era Cyberspace’ dalam Forum Pengelola Laman Kemendikbud di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2015.

Untuk mengembangkan sebuah laman, tambahnya, dapat ditelusuri dengan menjawab sejumlah pertanyaan, di antaranya apa yang dicari masyarakat dan apakah mereka mudah mencarinya.

Wicaksono yang dalam dunia media sosial lebih dikenal dengan nama Ndoro Kangkung menyebutkan tiga konsekuensi laman kementerian. Pertama, pelayanan publik diutamakan. Kedua, keterbukaan data. Ketiga, informasinya relevan.

Laman pun harus memiliki desain yang menarik, usabilitas berfungsi, konten aktual, informasi mudah dicari, dan interaktif. Semua harus dipenuhi dengan perencanaan yang matang. “Perencanaan yang baik akan meningkatkan mutu layanan website kita,” jelasnya.

Forum Pengelola Laman Kemendikbud digelar dua hari, 3-4 Maret 2015. Acara dibuka oleh Ari Santoso, Pelaksana Tugas Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud, pada Selasa pagi, 3 Maret 2015. Peserta Forum adalah para pengelola laman unit utama di lingkungan Kemendikbud.* (Billy Antoro)

&nbsp;

Laman Pemerintah Harus Mengakomodasi Perubahan Masyarakat

Enam sekolah di Bengkulu siap gelar UN "online"

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Kepada Yth.
1. Gubernur;
2. Bupati;
3. Walikota,

di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ljazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134); dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460).

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas penerbitan ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun Pedoman Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (selanjutnya disebut Pedoman). Penyusunan Pedoman mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ljazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pedoman disusun dengan tujuan memberikan panduan teknis dan sistematis agar seluruh proses pengelolaan ijazah, mulai dari validasi data, penomoran ijazah, pencetakan, penatausahaan, hingga pendistribusiannya berjalan tertib serta meminimalkan kesalahan atau penyalahgunaan dokumen ijazah. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 **1. Pedoman digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan ijazah pada Tahun Ajaran 2024/2025 di seluruh satuan pendidikan** (https://ijazah.data.kemdikbud.go.id).

 **2. Dinas Pendidikan agar:**

- Menyosialisasikan Pedoman kepada seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan dan wilayahnya/lingkungan masing-masing;

- melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan implementasi Pedoman;

- memastikan data satuan pendidikan (akreditasi, nomenklatur, dan kepala sekolah); dan

- melakukan penentuan relasi legalitas/induk bagi satuan pendidikan yang tidak terakreditasi.


 **3. Satuan Pendidikan agar:**

- memutakhirkan data peserta didik dan memastikan validasi data peserta didik tingkat akhir (calon lulusan); 

- memeriksa data Kepala Sekolah;
 
- menetapkan status kelulusan peserta didik; dan
 
- memperhatikan tenggat waktu dalam setiap tahap pengelolaan data induk ijazah sesuai dengan lini masa yang telah ditentukan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
**(https://jdih.kemdikbud.eo.id/detail_peraturan?main=3453)** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Tembusan:
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
6. Seluruh Atase Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
8. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
9. Seluruh Ketua Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
10. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

Unduh Surat Edaran [***disini***](https://drive.google.com/file/d/1mDsE-sJX07fZrKTeDYDvOCX6sCa6oFBc/view?usp=drive_link)

medium_cover surat edaran.png

small_cover surat edaran.png

thumbnail_cover surat edaran.png

cover surat edaran.png

Surat Edaran Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

# **Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025**

Kepada Yang Tehormat.
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri;
4. Gubernur;
5. Bupati/Walikota;
6. Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri.

 
 
Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**
- a. Menetapkan bahwa tema peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 adalah **“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.**
- b. Menetapkan logo peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut.
![logo_hardiknas2025.png](/uploads/logo_hardiknas2025_deff34894f.png)

- c. Logo Hari Pendidikan Nasional serta Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diunduh di laman [www.kemendikdasmen.go.id.](https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/12693-Pedoman-Peringatan-Hari-Pendidikan-Nasional-Tahun-2025)
- d. Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri turut memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan logo dan tema di atas.


**2. Upacara Bendera**
- a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 07.30 WIB secara tatap muka.
- b. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana terlampir.


**3. Ragam Aktivitas**

Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat
- a. menyelenggarakan aktivitas/kegiatan untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar, serta mendorong pelibatan dan partisipasi publik,
- b. mengunggah konten publikasi peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di media.

 
Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman penyelenggaraan peringatan
Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025.

Pedoman selengkapnya dapat dibaca pada [**tautan berikut.**](https://drive.google.com/file/d/1j1PXwJi37zsjn4gyfej2ltgHfguSGE-x/view?usp=sharing)

small_cover_berita_hardiknas2025.png

thumbnail_cover_berita_hardiknas2025.png

cover_berita_hardiknas2025.png

Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025

Unduh Panduan Senam Anak Indonesia Hebat [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1DSzGMb_GY3qtR53NJdhzDI3CxtO_ugfG/view?usp=drive_link)

BERITA

Enam sekolah di Bengkulu siap gelar UN "online"

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH