News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/12/Logo-GLS.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/12/Logo-GLS-283x300.jpg" /></a>
Sejak 2016 hingga 2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku-buku panduan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Buku-buku ini diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan dalam penerapan GLS. Ditjen Dikdasmen juga mendorong warga sekolah, penggiat literasi, dan pemangku literasi lain untuk membuat dan menerbitkan buku-buku literasi yang sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing.
Berikut ini daftar buku literasi terbitan Ditjen Dikdasmen 2016-2019. Buku dapat dibaca dan diunduh dengan memindai (scan) QR Code-nya. Untuk mempermudah masyarakat membaca dan mengunduh buku-buku elektronik ini, daftar buku dapat dicetak (print) dan diletakkan di lokasi yang mudah diakses orang.
Unduh Daftar Buku Literasi terbitan Ditjen Dikdasmen 2016-2019, klik <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/07/Buku-Elektronik-Gerakan-Literasi-Sekolah_Kode-QR.pdf" target="_blank">di sini</a>.

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/12/Logo-Kemendikbud4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13886" alt="Logo Kemendikbud" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/12/Logo-Kemendikbud4-300x300.jpg" /></a>
Jakarta (Dikdasmen): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendorong unit organisasi di Kemendikbud dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pendidikan menggunakan Webform yang telah disediakan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). Penggunaan Webform digunakan sampai aplikasi sistem Sicantik yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika siap digunakan.

Demikian salah satu butir imbauan Muhadjir dalam <a title="SE mendikbud 2018" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/01/SE-Nomor-13-Tahun-2018.pdf" target="_blank">Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2018</a> tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Surat Edaran tertanggal 20 Desember 2018 itu ditujukan kepada semua Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kemendikbud; Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud; Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud; semua kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi, dan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten/kota.

Selain itu, unit organisasi di Kemendikbud dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, menurut Muhadjir, hanya berwenang memproses penyelesaian komitmen perizinan berusaha di sektor pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan para pemohon, yang sudah mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB) serta telah mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS dan telah mendapatkan perizinan berusaha dengan komitmen dari lembaga OSS (belum berlaku efektif). Proses penyelesaian komitmen dalam rangka mengefektifkan perizinan berusaha dilakukan secara luring (offline) baik secara konvensional maupun melalui aplikasi elektronik tersendiri, termasuk dalam hal penyampaian dokumen persyaratan.

Berdasarkan <a title="Permendikbud No 25 Tahun 2018 ok" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2019/01/Permendikbud-Nomor-25-Tahun-2018.pdf" target="_blank">Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018</a>, untuk mempercepat perizinan sektor pendidikan dan kebudayaan, pelaku usaha wajib memperoleh izin usaha terintegrasi secara elektronik dengan mendaftar melalui <a title="laman oss" href="https://oss.go.id" target="_blank">laman OSS</a>. Setelah mendaftar, mereka akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.

Perizinan berusaha sektor pendidikan, menurut Pasal 4 Permendikbud itu, meliputi: (1) izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; (2) izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK; (3) izin operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); (4) izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; dan (5) izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing.

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Kemudahan berusaha di berbagai skala kini didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan OSS, diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah pelaku usaha.

“Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi,” kata Presiden Joko Widodo sebagaimana tertera dalam laman OSS.* (Billy Antoro)

&nbsp;

&nbsp;

Menunggu Sicantik, Mendikbud Imbau Gunakan Webform Lembaga OSS

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/12/Logo-Kemendikbud4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13886" alt="Logo Kemendikbud" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/12/Logo-Kemendikbud4-300x300.jpg" /></a>
Jakarta (Dikdasmen): Kementerian Kesehatan melanjutkan kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) fase II hingga Desember 2018. Untuk mendukung program pemerintah tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerbitkan <a title="SE Mendikbud No 11 Tahun 2018" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2018/12/SE-Mendikbud-No-11-Tahun-2018.pdf" target="_blank">Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2018</a> tentang Dukungan Kampanye dan Introduksi Imunisasi Measles Rubella Fase II Tahun 2018. Surat Edaran (SE) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Dalam SE tersebut, Muhadjir mengimbau agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan sesuai kewenangan untuk mendukung pelaksanaan imunisasi MR bagi semua peserta didik. Surat ditembuskan kepada Menteri Kesehatan, gubernur, dan bupati/wali kota.
Imbauan dilakukan karena kampanye imunisasi MR fase II belum mencapai target 95% dengan total sasaran anak yang harus diimunisasi berjumlah 31.963.154 anak. Kampanye fase II yang digelar pada Agustus-September 2018 itu baru mencapai 49,07% per tanggal 17 September 2018. Hal ini terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai imunisasi MR, faktor geografis, dan perbedaan pemahaman masyarakat dalam menerjemahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Imunisasi MR dilaksanakan untuk mengeliminasi penyakit campak (measles) dan pengendalian penyakit Rubella (Congital Rubella Syndrome) pada tahun 2020. Untuk memberi antibodi dan proteksi dari penyakit yang menimbulkan kecacatan seperti kebutaan dan ketulian itu, Pemerintah menggelar kampanye dan introduksi imunisasi MR. Kampanye dilakukan dua fase, yaitu pada Agustus-September 2017 dan Agustus-September 2018.
Kampanye imunisasi MR fase I yang dilaksanakan pada Agustus-September 2017 di seluruh wilayah Pulau Jawa berjalan baik. Target cakupan nasional mencapai 100,98%, dengan jumlah anak yang telah diimunisasi mencapai 35.307.148 anak.
Fase II menargetkan anak-anak di seluruh wilayah di luar Pulau Jawa. Pada Agustus 2018, imunisasi MR diberikan kepada anak usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat). Pada September, imunisasi MR diberikan di Posyandu, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk bayi dan anak yang belum bersekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Namun, fase II ini tidak mencapai target.
Dengan adanya SE Mendikbud, diharapkan sosialisasi berjenjang yang dilakukan Dinas Pendidikan ke satuan pendidikan mampu mendongkrak pencapaian target hingga 85% anak Indonesia. Dengan demikian, anak Indonesia akan terbebas dari ancaman penyakit yang diakibatkan oleh campak dan Rubella.* (Billy Antoro)

Kepala Dinas Pendidikan Diimbau Dukung Imunisasi MR

Buku-buku Panduan GLS

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Unduh Panduan Senam Anak Indonesia Hebat [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1DSzGMb_GY3qtR53NJdhzDI3CxtO_ugfG/view?usp=drive_link)

medium_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

small_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

thumbnail_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT

Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten
2. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA
3. Kepala BBPMP dan BPMP
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan tindaklanjut
pelaksanaan Surat Edaran Bersama No 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui
Pembiasaan di Satuan Pendidikan serta untuk menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025,
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bersama BBPMP dan BPMP
akan menyelenggarakan Semarak Anak Indonesia Hebat dengan sasaran peserta didik dari semua
jenjang (PAUD, SD, SMP, dan SMA) di seluruh Indonesia. Aktivitas yang dilakukan dalam
penyelenggaraan Semarak Anak Indonesia Hebat berupa:
1. Lomba Senam Anak Indonesia Hebat (Seluruh Jenjang)
Tautan informasi: https://s.id/InformasiLSAIH
2. Lomba Video Cerita Anak (khusus Jenjang PAUD)
Tautan informasi: https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/videoceritaanak
3. Lomba Potret Cerita (khusus Jenjang SD)
Tautan informasi: https://s.id/SAIH2025-SD
4. Lomba Video Cerita Pendek (khusus Jenjang SMP)
Tautan informasi: https://s.id/ReelsvideoPendek7KAIHDitSMP_
5. Lomba Video Cerita Pendek / Vlog (khusus Jenjang SMA)
Tautan informasi: https://s.id/cerita7KAIH

Batas akhir pendaftaran dan pengiriman materi lomba tanggal 25 April 2025 pukul 23.59 WIB.
Kami mengharapkan partisipasi Saudara dalam mendukung dan memotivasi satuan pendidikan dan
peserta didik untuk menyemarakkan Hardiknas 2025 dengan mengikuti berbagai lomba yang diadakan
pada kegiatan ini. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi BBPMP/BPMP di
provinsi masing-masing.

![Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png](/uploads/Surat_Pemberitahuan_Lomba_SAIH_2025_54993702c0.png)

Unduh Surat Pemberitahuan [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1P7aowC1CQWWpmOITjb3lzPIrm5ZoNe3s/view?usp=drive_link)

small_Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png

thumbnail_Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png

Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png

Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025

**Hati-hati Surat Palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ciri-ciri surat palsu adalah:

1. Menggunakan kop surat yang tidak standar resmi
2. Menggunakan korespondensi alamat email tidak resmi (tidak menggunakan @kemdikbud.go.id)
3. Biasanya modus meminta data siswa / guru / permintaan tertentu seperti tiket dan lain-lain.
4. Cek keaslian surat melalui laman : [persuratan.kemdikbud.go.id](http://persuratan.kemdikbud.go.id/)
5. Perlu diketahui Kemendikdasmen tidak pernah ada permintaan data sekolah/prasarana/sarana/siswa/guru. Semua pengumpulan data sekolah sudah melalui mekanisme DAPODIK.


*Berikut beberapa contoh surat palsu yang mengatasnamakan Direktorat SMP - Ditjen PAUD, Dikdas,dan Dikmen yang beredar saat ini:*

![Surat_Palsu_SK PENETAPAN KEMENDIKDASMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025_page-0001.jpg](/uploads/Surat_Palsu_SK_PENETAPAN_KEMENDIKDASMEN_SEKOLAH_MENENGAH_PERTAMA_TAHUN_2025_page_0001_2c751362db.jpg)
![Surat_Palsu_SK PENETAPAN KEMENDIKDASMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025_page-0002.jpg](/uploads/Surat_Palsu_SK_PENETAPAN_KEMENDIKDASMEN_SEKOLAH_MENENGAH_PERTAMA_TAHUN_2025_page_0002_f5282c809b.jpg)
![Surat_Palsu_SK PENETAPAN KEMENDIKDASMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025_page-0003.jpg](/uploads/Surat_Palsu_SK_PENETAPAN_KEMENDIKDASMEN_SEKOLAH_MENENGAH_PERTAMA_TAHUN_2025_page_0003_9b49ae82c5.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Ruang KS,Guru Dan TU_page-0001.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Ruang_KS_Guru_Dan_TU_page_0001_4bd4e18495.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana_page-0001.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_page_0001_fb477f3c69.jpg)
![Surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Peralatan Sekolah_page-0001.jpg](/uploads/Surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Peralatan_Sekolah_page_0001_cb1a0fcadc.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Lab. MIPA_page-0001.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Lab_MIPA_page_0001_98b8959b8d.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Lab. MIPA_page-0002.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Lab_MIPA_page_0002_6029752f13.jpg)

BERITA

Buku-buku Panduan GLS

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH