[caption id="attachment_6589" align="aligncenter" width="300"] Mendikbud Anies Baswedan[/caption]

Jakarta (Dikdas): Pembangunan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Maka sudah selayaknya perumusan kebijakan dilakukan secara bersama-sama. Melalui Simposium Pendidikan Nasional, diharapkan berbagai terobosan pendidikan dapat diformulasi.

“Kita ingin mencoba merumuskan, harus dicari formulasi bagaimana kita membangun pendidikan melalui pendekatan gerakan. Di sini kita cari formulasi yang tepat,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan saat memberi arahan pada Simposium Pendidikan Nasional yang digelar di Gedung Ki Hadjar Dewantara, Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2015.

Simposium Pendidikan digelar dua hari, Selasa-Rabu, 24-25 Februari 2014. Pesertanya adalah para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendikbud dan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan. Tema yang diangkat yaitu ‘Membumi-landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia’.

Peserta terbagi dalam enam kelompok (cluster). Masing-masing kelompok membahas satu tema yaitu Akses dan Keterjangkauan, Anggaran Pendidikan, Revitalisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Mutu dan Kurikulum Pendidikan Nasional, Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Guru, dan Penataan dan Pemerataan Guru.

Dalam kesempatan itu, Anies juga menyampaikan pentingnya membentuk insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dan dilandasi semangat gotong royong. Guna mencapai kerangka utama tersebut, Kemendikbud telah menentukan tiga strategi utama.

Pertama, penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan. Kedua, peningkatan mutu dan akses. Ketiga, pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. “Yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian yang ingin kita bangun ke depan,” tegasnya.

Pelibatan publik di dalam membangun pendidikan dan kebudayaan, tambah Anies, tak dilihat sebagai program semata, melainkan instrumen yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Sementara Kangsure Suroto, mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan, menyampaikan penghargaan kepada Kemendikbud yang telah bersedia melibatkan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan pendidikan melalui Simposium. Ia bersama 125 warga masyarakat dari 32 provinsi se-Indonesia sebelumnya telah menggelar diskusi ihwal rekomendasi yang akan disampaikan pada acara Simposium.

“Kita sudah mulai diskusi sejak Oktober tahun lalu di Jakarta, Jogja, Lampung, Malang, dan beberapa daerah,” ujarnya. Berbagai temuan di daerah kemudian diperdalam melalui diskusi dengan rekan-rekan di seluruh Indonesia.* (Billy Antoro)