[caption id="attachment_6616" align="aligncenter" width="300"] Mendikbud Anies Baswedan (kiri)[/caption]

Jakarta (Dikdas): Di negeri yang tidak punya kebebasan, rasa takut hilang. Sementara di negeri yang rezim otoriternya tumbang dan berganti rezim demokrasi, kepercayaan masyarakat pada negaranya menurun. Persoalan besar itu juga dialami Indonesia. Maka diperlukan langkah-langkah strategis guna mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara.

“Yang sedang kita bangun hari ini adalah gerakan, tapi potret besarnya adalah trust, mengembalikan kepercayaan di Indonesia,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan saat menutup acara Simposium Pendidikan Nasional di Gedung Ki Hadjar Dewantara, Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2015.

Kepercayaan yang diperlukan adalah antara negara dan masyarakat dan di antara sesama anggota masyarakat. Perlu kerja besar untuk mencapainya. Anies menyebutkan tiga hal yang mesti terbangun untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, yaitu kedekatan (intimacy), integritas (integrity), dan kompetensi (competency). Namun, ia menggarisbawahi, ketika faktor kepentingan pribadi (self interest) muncul, maka ketiganya akan runtuh.

Untuk membangun kedekatan, tambah Anies, dibutuhkan dialog dan tukar pikiran yang lebih terbuka. Perlu dibangun budaya ‘berlawanan bukan bermusuhan’. “Lawan debat adalah teman berpikir. Berbeda pandangan dan berlawanan gagasan, kita tetap teman dalam berpikir,” tegasnya.

Anies menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyukseskan Simposium Pendidikan Nasional, baik dari pihak Kemendikbud maupun komponen masyarakat. Ia berharap dialog seperti ini berlanjut di masa mendatang.

Simposium Pendidikan Nasional digelar pada 24-25 Februari 2015 di Gedung Ki Hadjar Dewantara lantai 2, Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Acara bertema ‘Membumi-landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia’ ini terselenggara atas kerja sama apik antara Kemendikbud dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan.

Peserta simposium dibagi ke dalam enam kelompok, masing-masing mendiskusikan satu tema. Keenam tema itu yakni Akses dan Keterjangkauan, Anggaran Pendidikan, Revitalisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Mutu dan Kurikulum Pendidikan Nasional, Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Guru, dan Penataan dan Pemerataan Guru.

Pada akhir acara dibahas berbagai rekomendasi yang merupakan hasil diskusi kelompok-kelompok tersebut. (lihat Rekomendasi Simposium Pendidikan Nasional). Diharapkan, rekomendasi tersebut dijalankan oleh pemerintah (Kemendikbud) dan masyarakat.* (Billy Antoro)