News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen kembali menerbitkan Nawala PDM, yang dikemas secara ringkas dengan tampilan menarik.
Pada Edisi April 2024 ini, Nawala PDM mengangkat beberapa tema, mulai dari Kurikulum Merdeka, Pendidikan Inklusif, hingga Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan dari sudut pandang penerima manfaat.
Yuk, segera unduh nawala PDM <a href="https://drive.google.com/file/d/1TL6sC1_-bY73GnRsTi9Kty2VNeJpoIbM/view?usp=sharing">di sini</a>

Berikan komentar

medium_WhatsApp Image 2024-07-25 at 21.42.27.jpeg

small_WhatsApp Image 2024-07-25 at 21.42.27.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2024-07-25 at 21.42.27.jpeg

WhatsApp Image 2024-07-25 at 21.42.27.jpeg

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, dengan ini kami menyampaikan **Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun 2023** yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Penyusunan laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah atas pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2023 dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Laporan ini menampilkan capaian kinerja berdasarkan Permendikbudristek no. 13 tahun 2022 tentang renstra 2020-2024, perjanjian kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta kesimpulan, saran dan rekomendasi sebagai penutup. Hasil Laporan Kinerja ini digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun
berikutnya.

Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen terlampir sebagai berikut ini:
1. [Perjanjian Kinerja Ditjen Pauddikdasmen Tahun 2024](https://drive.google.com/file/d/1dgYH9h_HIHDfyMp_bbNNlo5Es_NKD901/view?usp=drive_link)
2. [Laporan Kinerja Ditjen Pauddikdasmen Tahun 2023](https://drive.google.com/file/d/1UWg8yPUDWln-QgwVZ7RxR6Vz-okoGArz/view?usp=drive_link)
3. [Perjanjian Kinerja Setditjen Pauddikdasmen Tahun 2024](https://drive.google.com/file/d/1GNFMLiaydjp6Ya2N7LQfnozxnDTTn8Rv/view?usp=drive_link)
4. [Laporan Kinerja Setditjen Pauddikdasmen Tahun 2023](https://drive.google.com/file/d/1qDBaHl3wFcg3VBvPULh6t-kFd7gmuAlU/view?usp=drive_link)

Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaksana program dan kegiatan, pihak-pihak yang terkait, pemangku kepentingan pada khususnya, serta masyarakat.

saya suka artikel ini karena mudah di pahami dan menarik, tentu nya saya sangat senang membaca artikel ini, terimakasih<a href="https://bpd.telkomuniversity.ac.id/">Telkom University</a>

medium_Cover PK-Lakin Ditjen PDM 2023.png

small_Cover PK-Lakin Ditjen PDM 2023.png

thumbnail_Cover PK-Lakin Ditjen PDM 2023.png

Cover PK-Lakin Ditjen PDM 2023.png

Laporan Kinerja Ditjen Pauddikdasmen Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema "Nusantara Baru Indonesia Maju", dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.
1. Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/ Pemerintah Asing/ Pimpinan Organisasi Internasional telah mengeluarkan tema, logo, dan panduan identitas visual peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahura 2024.
2. Pimpinan unit kerja memedomani dan menggunakan tema, logo, dan panduan identitas visual peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024. 
3. Tema, Logo, dan panduan identitas visual peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 dapat diunduh pada laman Kementerian Sekretariat Negara melalui tautan: https://www.setneg.go.id/view/index/peringatan-hari-ulang-tahun-ke-79_kemerdekaan_republik_indonesia-tahun-2024 .

Klik [Disini](https://drive.google.com/file/d/1H92PmC2lTmwJMPP_4Ax1-VjilT2JyLwA/view?usp=sharing) untuk mendownload Surat Edaran Penggunaan Tema, Logo, dan Panduan Identitas Visual Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

large_Screenshot 2024-07-16 095209.png

medium_Screenshot 2024-07-16 095209.png

small_Screenshot 2024-07-16 095209.png

thumbnail_Screenshot 2024-07-16 095209.png

Screenshot 2024-07-16 095209.png

Surat Edaran Penggunaan Tema, Logo, dan Panduan Indentitas Visual Peringatan Hari Ulang Tahun Ke - 79 Kemerdekaan Republik Indonesia

Nawala PDM Edisi April 2024

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Krjogja.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Forum ini menjadi langkah strategis memperkuat pengawasan lintas sektor demi mewujudkan proses penerimaan murid yang bersih, adil, dan transparan.

Menariknya, forum ini melibatkan sejumlah lembaga penting seperti Polri, KPK, dan Ombudsman RI, serta instansi pemerintah pusat dan daerah.

Total 165 peserta hadir, yang terdiri dari unsur Kemendikdasmen, inspektorat daerah, dinas pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Hadir pula unsur kementerian/lembaga lintas sektor yang meliputi perwakilan DPR RI Komisi X, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berikutnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas.

**Bukan Sekadar Ganti Nama**

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa SPMB bukan sekadar pengganti PPDB, tetapi merupakan tonggak reformasi sistem penerimaan murid.

“Pendidikan adalah hak konstitusional, bukan privilese administratif,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjamin keadilan sejak proses seleksi, agar semua anak bangsa punya akses yang setara terhadap pendidikan bermutu.

**Pengawasan Kolaboratif untuk Cegah Kecurangan**

Forum ini menjadi respon konkret atas berbagai praktik curang dalam penerimaan murid baru, seperti jual-beli kursi, pemalsuan domisili, dan lemahnya verifikasi data lintas sektor.

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menyampaikan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah indikasi penyimpangan tersebut dalam pelaksanaan sebelumnya.

Ia menegaskan komitmen Kemendikdasmen untuk memperkuat pengawasan dan mendorong penegakan disiplin di lapangan. "Kami ingin memastikan, tak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan karena sistem yang tidak adil," tegas Faisal.

**Dukungan Kuat dari DPR hingga KSP**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menyebut forum ini sebagai bentuk tanggung jawab moral negara dalam menjamin hak pendidikan setiap anak.

Ia mendorong kolaborasi lintas instansi agar pengawasan tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan sistemik.

Sementara itu, Deputi III Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung, menyampaikan bahwa arah kebijakan pendidikan kini telah berbasis evaluasi dan mitigasi risiko.

“KSP mendukung penuh forum pengawasan bersama ini sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan nasional,” katanya.

**DIY Siap Menindaklanjuti**

Kemendikdasmen berharap forum ini melahirkan mekanisme pengawasan lintas sektoral yang terintegrasi, responsif, dan akuntabel.

Tujuannya untuk memastikan SPMB 2025/2026 benar-benar menjadi instrumen seleksi yang adil, transparan, dan menjamin hak setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

Kepala BPMP DIY, Bambang Hadi Waluya memastikan akan membantu kolaborasi yang dijalin semua unsur di DIY dalam kolaborasi pengawasan SPMB 2025.

“Semua unsur di DIY sudah sepakat mendukung SPMB 2025 yang bersih, adil, transparan, bahkan deklarasinya disaksikan oleh Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti, Jumat (23/5) di BPMP DIY, “ tandasnya.

Pihaknya akan terus menjalin koordinasi intensif dengan semua unsur, sehingga pamor DIY sebagai parameter pendidikan berintegritas selalu terjaga.(*)

...

Sumber: https://www.krjogja.com/peristiwa/1246133335/kemendikdasmen-libatkan-polri-kpk-dan-ombudsman-ri-dalam-forum-pengawasan-spmb-2025?page=2

large_Foto 1.jpg

medium_Foto 1.jpg

small_Foto 1.jpg

thumbnail_Foto 1.jpg

Foto 1.jpg

Kemendikdasmen Libatkan Polri, KPK, dan Ombudsman RI dalam Forum Pengawasan SPMB 2025

Oleh: **Toni Toharudin**, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek; Guru Besar Universitas Padjadjaran

~*Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menjaga transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil TKA.*~

Pendidikan yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan kita dalam mengevaluasi dan menjamin kualitas capaian belajar murid secara konsisten dan adil.

Pembelajaran di ruang kelas adalah separuh cerita, separuh lain soal bagaimana hasil belajar diukur dan dibandingkan secara konsisten.

Dalam lanskap yang kian menuntut akuntabilitas dan kesetaraan akses, rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi murid di kelas akhir SD, SMP, dan SMA-SMK atau yang sederajat menjadi langkah penting yang layak mendapat perhatian serius.

TKA bukan sekadar alat ukur, tetapi bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan terhadap sistem evaluasi capaian belajar yang selama ini terasa timpang antarsekolah.

TKA juga bukan reinkarnasi Ujian Nasional yang pernah menjadi hakim tunggal kelulusan murid. Ia tidak datang membawa palu, tidak pula menggeser guru dari kursi penilai.

Sebaliknya, TKA bersifat opsional, sebagai layanan yang disediakan pemerintah untuk mendukung guru, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya yang ingin memperoleh informasi tentang capaian belajar individu murid secara lebih terstandar. TKA pelengkap sekaligus penguat sistem penilaian yang sudah ada, bukan menggantikannya.

Empat tahun terakhir, sistem pendidikan kita berjalan dengan dua jenis evaluasi: Asesmen Nasional untuk memotret kinerja sistem secara makro, dan penilaian harian oleh guru untuk mengevaluasi capaian belajar secara mikro.

Keduanya berjalan berdampingan, masing-masing dengan fungsi dan ruangnya sendiri. TKA tak hadir untuk menyingkirkan yang lama, tetapi melengkapi. Asesmen Nasional tetap dibutuhkan sebagai tolok ukur sistem tanpa membebani murid, sementara kedaulatan guru dalam menilai dan menentukan kelulusan tetap jadi pijakan utama dalam praktik pendidikan di sekolah.

**Penguatan Mutu Ujian Sekolah**

Selama ini, seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik antarsekolah maupun ke perguruan tinggi, umumnya mengandalkan nilai rapor sekolah. Padahal, nilai rapor sekolah kerap kali tidak dapat dibandingkan secara adil antarsatuan pendidikan.

Tidak adanya penilaian individu yang terstandar secara nasional membuat nilai 90 di satu sekolah bisa sangat berbeda maknanya dengan nilai serupa di sekolah lain. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi institusi pendidikan lanjutan, termasuk perguruan tinggi, dalam melakukan pemeringkatan dan seleksi secara obyektif.

TKA hadir menjawab tantangan ini. Dengan instrumen tes yang dikembangkan secara nasional, hasil TKA memberikan gambaran yang lebih terstandar tentang kemampuan akademik siswa.

Ini akan menjadi referensi tambahan yang kredibel dalam seleksi berbasis prestasi akademik, baik untuk SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) maupun seleksi masuk perguruan tinggi. Harapannya, seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya jadi lebih adil dan akuntabel, tanpa bergantung sepenuhnya pada nilai rapor yang tak seragam.

Lebih dari sekadar alat seleksi, TKA juga berpotensi jadi katalis penguatan kualitas ujian sekolah. Karena TKA tak menentukan kelulusan, guru dan sekolah tetap memiliki peran utama dalam menilai murid melalui ujian sekolah.

Namun, kehadiran TKA yang hasilnya dapat dibandingkan antarindividu dan antarsekolah dapat menjadi cermin obyektif bagi sekolah dalam mengevaluasi kualitas ujian dan pembelajarannya.

Sekolah yang memiliki integritas tinggi dalam pelaksanaan ujian sekolah akan cenderung memiliki korelasi hasil yang tinggi dengan capaian TKA muridnya.

Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan besar antara nilai ujian sekolah dan hasil TKA, hal ini bisa menjadi alarm bagi sekolah untuk meninjau kembali proses evaluasi dan pembelajarannya. Dengan kata lain, TKA dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu yang mendorong perbaikan berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan.

Aspek positif lain dari kebijakan TKA adalah pendekatan kolaboratifnya. Pada tingkat SMA/SMK, seluruh soal akan disusun oleh kementerian. Namun, untuk jenjang SD dan SMP, pemerintah pusat akan berbagi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan soal.

Ini bukan semata-mata tentang teknis pembuatan soal ujian, melainkan juga upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan evaluasi pendidikan yang bermutu.

Kolaborasi ini juga penting sebagai bentuk ownership bersama atas suatu kebijakan. Dalam era desentralisasi ini, peran pusat yang terlalu dominan dalam suatu program sering kali menimbulkan tantangan dalam implementasinya di daerah. Ini karena pemerintah daerah merasa bukan program mereka.

Dengan melibatkan pemerintah daerah dalam penyusunan instrumen tes, diharapkan akan tumbuh rasa memiliki yang lebih kuat terhadap kebijakan ini.

Pada saat yang sama, proses ini juga akan memperkaya perspektif pusat terhadap konteks lokal sehingga instrumen TKA yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan kontekstual. Kebijakan tidak lagi terasa seperti titah dari atas, tetapi menjadi karya bersama.

**Menyikapi kekhawatiran**

Tentu saja, setiap kebijakan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan murid dan sekolah menuntut kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Berbagai kekhawatiran yang timbul di masyarakat juga perlu diperhatikan. Salah satunya soal potensi TKA menjadi beban tambahan bagi murid atau menjelma menjadi "Ujian Nasional" gaya baru.

Di sinilah pentingnya komunikasi publik yang jernih. Penjelasan bahwa TKA tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan perlu secara konsisten dikomunikasikan. TKA adalah alat bantu yang justru memberi keuntungan kepada murid dan lembaga pendidikan.

Untuk menghindari tekanan berlebih terhadap murid, integrasi hasil TKA dalam proses seleksi pun sebaiknya bersifat proporsional, menjadi salah satu komponen pertimbangan di antara komponen lainnya, termasuk rapor sekolah.

Kekhawatiran lain adalah potensi kesenjangan. Murid dari sekolah-sekolah atau keluarga dengan sumber daya memadai akan lebih siap menghadapi TKA dibanding mereka yang kekurangan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem dukungan yang memadai, termasuk penyediaan contoh soal yang dapat diakses secara bebas. Dengan begitu, TKA benar-benar menjadi instrumen yang mendukung keadilan pendidikan, bukan memperlebar jurang ketimpangan.

Kehadiran TKA menandai upaya serius pemerintah untuk menyempurnakan evaluasi capaian belajar individu yang selama ini terlalu beragam dan sulit dibandingkan. Di tengah kebutuhan akan sistem seleksi yang lebih adil dan berbasis data, TKA menawarkan jalan tengah antara penilaian sekolah yang kontekstual dan kebutuhan akan tolok ukur nasional yang obyektif.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menjaga transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil TKA.

Sekolah dan guru perlu melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, bukan sebagai ancaman.

Masyarakat pun perlu memahami bahwa standardisasi bukan berarti penyeragaman, melainkan upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang dan melanjutkan pendidikannya.

Dengan semangat gotong-royong dan komitmen pada mutu serta keadilan, Tes Kemampuan Akademik dapat menjadi batu pijakan penting menuju sistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.*

.
.
.

Sumber: ***Harian Kompas, Kamis, 12 Juni 2025***




large_Ilustrasi Kompas.jpg

medium_Ilustrasi Kompas.jpg

small_Ilustrasi Kompas.jpg

thumbnail_Ilustrasi Kompas.jpg

Ilustrasi Kompas.jpg

Tes Kemampuan Akademik dan Evaluasi Pendidikan Nasional

Dalam rangka meluruskan perbedaan penafsiran/persepsi mengenai ketentuan jalur prestasi non akademik, ketentuan mengenai ijazah khususnya yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri, dan penerimaan murid baru pada Sekolah Rakyat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat tentang Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026.

Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Suharti, pada 10 Juni 2025 dan ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia itu, dapat di unduh pada tautan di bawah ini:

[Surat Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026](https://drive.google.com/file/d/1qxuCXTbzpIZ0lwTar7yw7va-ypCHxTbO/view)

BERITA

Nawala PDM Edisi April 2024

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH