News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<p>Vidcon Pertemuan Peluncuran Program Sekolah Penggerak yang Merupakan Bagian dari Program Merdeka Belajar Episode Ke – 7 Secara Virtual dihadiri oleh Asisten III H. M. Rasyid, S.Ag, MM didampingi Kepala Disdikbud dan OPD yang terkait dilingkup Kota Prabumulih.
Prabumulih, 01 Februari 2021
Acara berlangsung pukul 13.30 Wib s/d selesai di Ruang Rapat Lt. I Pemerintah Kota Prabumulih.
(sumber Diskominfo Pbm 2021)</p>
<p>Sumber Berita : <a href="https://www.kotaprabumulih.go.id/new/vidcon-pertemuan-peluncuran-program-sekolah-penggerak-dari-program-merdeka-belajar/">https://www.kotaprabumulih.go.id/new/vidcon-pertemuan-peluncuran-program-sekolah-penggerak-dari-program-merdeka-belajar/</a></p>


Berikan komentar

large_IMG_20210201_1401251-1536x1152.jpg

medium_IMG_20210201_1401251-1536x1152.jpg

small_IMG_20210201_1401251-1536x1152.jpg

thumbnail_IMG_20210201_1401251-1536x1152.jpg

IMG_20210201_1401251-1536x1152.jpg

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak siang ini, Senin (1/2/2021), pukul 13.30 WIB. 

Melansir laman Kemendikbud, Program Sekolah Penggerak diluncurkan sebagai upaya untuk melaksanakan visi pendidikan Indonesia, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. 

Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). 

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program ini akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. 

Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak. 

Program ini akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. 

Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Saksikan siaran langsung peluncuran Merdeka Belajar Episode 7: Program Sekolah Penggerak hari ini, Senin (1/2/2021) pukul 13.30 WIB di kanal YouTube Kemendikbud RI.

Sumber Berita : https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/01/094716071/siang-ini-mendikbud-nadiem-luncurkan-merdeka-belajar-episode-7-ini-link-nya.


small_60176b1e40760.jpg

thumbnail_60176b1e40760.jpg

60176b1e40760.jpg

Siang Ini Mendikbud Nadiem Luncurkan Merdeka Belajar Episode 7, Ini Link-nya

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal memulai program Sekolah Penggerak mulai tahun ini. Salah satu indikator yang akan diubah dalah tingkat perundungan disekolah yang akan dan harus dihapuskan.

Mendikbud Nadiem Anwar Makariem mengatakan bahwa Sekolah Penggerak akan melihat keperluan transformasi pada sekolah dilihat dari empat tahapan.

Tahap I adalah sekolah yang tingkat literasi numerasi di bawah rata-rata, banyak perundungan, intoleransi, dan secara rutin mengalami gangguan dalam kelas.

Tahap II merupakan sekolah yang perundungan tidak menjadi norma, tapi guru-guru belum memeperhatikan kebutuhan personal para pembelajar.

Tahap III adalah sekolah yang sudah tidak ada perundungan, guru-guru sudah melakukan segmentasi anak mana yang lebih perlu bantuan, mana yang ketingalan, dan perencanaan sudah mulai terjadi dari anggaran yang sudah tersambung dengan pembelajaran.

Tahap IV adalah sekoah yang ideal, di mana literasi numerasi sudah di atas rata-rata, lingkungan sekolah menyenangkan, siswa mengalami perasaan bahwa dia didengarkan, berpartisipasi di dalam pendidikannya, siswa juga menjadi kontributor dalam pembelajaran dan kemerdekaan dalam pendidikan dia, pendidikan berpusat pada murid, serta refleksi guru dan perbaikan terus terjadi di dalam kelas, antarkelas, dan antarsekolah.

“Program ini akan terintegrasi dengan ekosistem, tujuannya semua sekolah menjadi sekolah penggerak, jadi yang kita pilih bukan sekolah rujukan, bukan sekolah unggulan. Harapannya di tahun-tahun ke depan sudah semua sekolah terpenetrasi Sekolah Penggerak,” kata Nadiem dalam dialog Merdeka Belajar Episode Tujuh, Senin (1/2/2021).

Pada program ini, Kemendikbud pilih sekolah dari masing-masing tahapan. Hal ini agar pemerintah bisa meilhat perubahan yang substansial dari transformasi yang dilakukan.

“Fokusnya adalah perubahan proses pembelajaran, bagaimana murid dan guru, guru dan guru, guru dan kepala sekolah berinteraksi, termasuk interaksi antara guru kepada orang tua,” imbuhnya.

Sumber Berita : https://kabar24.bisnis.com/read/20210201/79/1350655/sekolah-penggerak-siap-dimulai-hapus-perundungan-jadi-targetnya


medium_tatap-muka_sekolah.jpg

small_tatap-muka_sekolah.jpg

thumbnail_tatap-muka_sekolah.jpg

tatap-muka_sekolah.jpg

Sekolah Penggerak Siap Dimulai, Hapus Perundungan Jadi Targetnya

Vidcon Pertemuan Peluncuran Program Sekolah Penggerak dari Program Merdeka Belajar

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Nganjuk – Sabtu, 21 Juni 2025, Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Abdul Mu’ti disambut oleh Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE), Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK), dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur (BBP Jatim). Dalam kunjungan kali ini, Abdul Mu’ti mendatangi beberapa sekolah menengah dan pondok pesantren di Kabupaten Nganjuk.

Mendikdasmen bersama rombongan mengunjungi SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Nganjuk. Kunjungan ini dilakukan agar Mendikdasmen dapat memantau secara langsung jalannya Sistem Penerimaan Murid Bari (SPMB) 2025 di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Nganjuk. Mendikdasmen memantau pelaksanaan SPMB dan melihat segala bentuk kendala yang mungkin terjadi saat proses SPMB berlangsung. 

“Kami perlu memantau langsung pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Kami ingin memastikan bahwa proses ini berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.” ujar Mendikdasmen disela-sela kunjungannya di SMAN 1 Nganjuk. Mendikdasmen meminta para guru dan operator untuk tetap semangat dalam menjalani seluruh tahapan SPMB dan berharap setiap usaha yang telah dilakukan akan membuahkan hasil terbaik dan sesuai dengan harapan.

Perjalanan Mendikdasmen dan rombongan dilanjutkan menuju ke Pondok Pesantren Ar Raudlotul Ilmiyah, Kertosono. Setelah santap siang, Mendikdasmen menghadiri acara Haflah Akhirussanah Ponpes Ar Raudlotul Ilmiyah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, yang menyambut baik kedatangan Mendikdasmen. 

Dalam sambutannya, Wabup Nganjuk menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh santriwan dan santriwati yang telah menyelesaikan pendidikannya dan menyemangati para santri untuk tetap semangat dalam mengejar cita-cita dan tidak pernah lelah untuk terus belajar. Wabup juga menegaskan tentang pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia, ”Apa yang kita pelajari terkait keilmuan duniawi harus sesuai dengan keilmuan agama kita,” tegas pria berkacama ini.

Di akhir acara, Mendikdasmen memberikan tausiyah sebelum beralih ke lokasi berikutnya. Mendikdasmen mengatakan bahwa SPMP 2025 ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat pendidikan sebagai bagian dari sarana untuk meningkatakan kualitas generasi dan tentu saja harkat dan martabat bangsa. ”Masa depan harus lebih baik dari masa lalu dan masa kini,” tegas Mu’ti.

SMA Muhammadiyah 2 Kertosono menjadi tujuan terakhir kunjungan Abdul Mu’ti di Kabupaten Nganjuk. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peresmian Masjil Al Mujahidin SMA Muhammadiyah 2 Kertosono. 

Setelah sambutan yang disampaikan oleh Kepala SMA Muhammadiyah 2 Kertosono dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, Juwari, S.Pd., Mendikdasmen menyampaikan tausyiahnya bahwa masjid dibangun bukan hanya untuk estetika, melainkan yang utama adalah sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. 

”Fungsi religius masjid harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pembangunannya,” punkasnya. 

Acara peresmian Masjid Al Mujahidin SMA Muhammadiyah 2 Kertosono ini menjadi kegiatan terakhir Mendikdasmen dalam kunjungan kali ini sebelum kembali Jakarta.*

Repro: https://balaibahasajatim.kemendikdasmen.go.id/2025/06/21/mendikdasmen-pantau-pelaksanaan-spmb-di-kabupaten-nganjuk/

large_WhatsApp-Image-2025-06-21-at-16.38.52-2048x1536.jpeg

medium_WhatsApp-Image-2025-06-21-at-16.38.52-2048x1536.jpeg

small_WhatsApp-Image-2025-06-21-at-16.38.52-2048x1536.jpeg

thumbnail_WhatsApp-Image-2025-06-21-at-16.38.52-2048x1536.jpeg

WhatsApp-Image-2025-06-21-at-16.38.52-2048x1536.jpeg

Mendikdasmen Pantau Pelaksanaan SPMB di Kabupaten Nganjuk

JUMAT, 20 Juni 2025, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, melakukan pemantauan langsung Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1, SMAN 2, dan SMKN 1 Surabaya. Menurutnya, pelaksanaan SPMB di 3 satuan pendidikan Kota Pahlawan itu berjalan lancar. 

"Pelaksanaan penerimaan murid baru di Surabaya, alhamdulillah, tadi di SMAN 1 dan SMAN 2 berjalan lancar, khususnya jalur afirmasi, dengan pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya tepat sekali," ujar Wamendikdasmen, yang saat itu didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddasmen), Gogot Suharwoto.

Menurut Wamendikdasmen, dari hasil peninjauan, sejumlah orang tua murid mengaku telah mendapat sosialisasi yang cukup jelas dari pihak sekolah. Sehingga mereka tidak menemukan kendala yang berarti dalam pelaksanaan SPMB.

"Tadi saya berdialog dengan orang tua, (mereka) mendapat penjelasan lewat sosialisasi sekolah. Termasuk juga (informasi) putra putrinya dari sekolah masing-masing," ungkap Atip.

Sementara itu, Dirjen Pauddasmen menjelaskan, hingga saat ini proses SPMB telah berjalan di total 230 daerah di Indonesia.

"Sudah ada sekitar 27 kabupaten/kota yang sudah selesai (seleksi), sudah proses daftar ulang. Alhamdulillah semua berjalan lancar," jelasnya.

Dirjen Pauddasmen turut menjelaskan terkait kondisi teknis dari pelaksanaan SPMB di jenjang pendidikan mulai SD hingga SMA.

"Untuk SMA, sekitar 30 persen dilakukan luring (offline), daring, dan sebagian blended. SMP lebih banyak daring, sementara SD dominan luring, sekitar 70 persen," tuturnya.

Dirjen Pauddasmen menambahkan bahwa orang tua maupun siswa tak perlu khawatir, karena saat ini telah ada kerjasama bersama sekolah swasta, termasuk untuk keluarga yang tidak mampu.

Tujuannya agar seluruh siswa bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak.

"Kita bekerjasama dengan sekolah swasta. Bagi siswa yang tidak mampu, ada bantuan dari pemerintah daerah. Pihak sekolah juga mendapat bantuan, tentu sekolah yang terakreditasi. Sistem ini memastikan semua murid bisa sekolah,"paparnya.

Sementara Kepala SMAN 2 Surabaya Titik Hariani mengatakan bahwa proses SPMB kini telah memasuki tahap daftar ulang.

“Pendaftaran untuk tahap 1 dimulai tanggal 16 sampai 17 Juni, pengumumannya baru pagi tadi tanggal 20 Juni 2025 langsung daftar ulang sampai besok tanggal 21 Juni 2025 mulai jam 8 sampai jam 16.00 WIB,” pungkasnya.*


small_Lembar Kerja 1.jpg

thumbnail_Lembar Kerja 1.jpg

Lembar Kerja 1.jpg

Wamendikdasmen Pantau Langsung SPMB di Surabaya

SISTEM Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Mei s.d. 18 Juni 2025 berjalan lancar dan kondusif. Hal ini disampaikan Sadimin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

“Alhamdulillah, dalam pelaksanaan SPMB 2025, sampai saat ini lancar, kondusif, tidak ada masalah yang begitu berarti,” tegas Sadimin, melalui sambungan telepon, Rabu 18 Juni 2025.

Beberapa masalah, kata Sadimin, sempat muncul di permukaan, namun dapat diselesaikan dengan baik. Di antara masalah itu adalah belum semua wilayah di Jawa Tengah memperoleh layanan akses internet yang stabil; sebaran SMA negeri dan SMK negeri belum merata; dan jangkauan kuota jalur domisili belum mampu menjangkau wilayah penerimaan murid baru.

Untuk masalah pertama, Sadimin beserta jajarannya memberikan instruksi kepada semua satuan pendikan jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri untuk membuka layanan yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus penyediaan akses internet. Masalah kedua, disediakan kuota domisili khusus untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA Negeri dan atau SMK Negeri. Sementara untuk masalah ketiga, solusinya adalah penyelenggaraan kelas jauh.

**Kolaborasi Bersama Sekolah Swasta**

Dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, selama penyelenggaraan SPMB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan program kemitraan dengan satuan pendidikan swasta. 

Menurut Sadimin, kolaborasi dengan sekolah swasta itu melalui BOSDA Afirmasi, dan pembiayaannya ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. “Sehingga murid baru tadi pada program kemitraan bebas pengutan biaya pendidikan,” ujarnya.

Di sini, tambah Sadimin, ada 56 SMA Swasta dan 83 SMK Swasta, yang melaksanakan program kemitraan. Kursi yang tersedia sebanyak 5.004 murid. “Ini selama pendidikan 3 tahun itu ditanggung oleh Provinsi Jawa Tengah, melalui BOSDA Afirmasi. Per murid itu 2 juta untuk tiap tahunnya,” tambahnya. 

**Aktif Mencegah Potensi Pungli**

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga aktif melakukan pencegahan potensi pungutan liar (Pungli) yang berpotensi hadir selama penyelenggaraan SPMB. Satu di antaranya adalah penerbitan surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.3/004459 tanggal 3 Juni 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaran Penerimaan Murid Baru SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2025-2026. Surat ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 13 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan juga Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri.

“Kemudian adanya sosialisasi SPMB tanpa pungutan, SPMB gratis melalui berbagai media luar ruang seperti baliho, spanduk yang dipasang di seluruh satuan pendidikan maupun yang kita informasikan di media sosial dan tentunya ini secara masif kami lakukan untuk pencegahan adanya pungli,” tegasnya.

Selain itu, selama SPMB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan beberapa inovasi seperti beasiswa studi lanjut di SMA TarunaNusantara Magelang. Menurut Sadimin, setiap tahun, Provinsi Jawa Tengah mengikutsertakan 10 anak untuk mengikuti pendidikan sampai lulus di SMA Taruna Nusantara dengan pembiayaan sepenuhnya dari APBD Jateng. 

“Sehingga saat ini jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang mengikuti program ini, kurang lebih sudah ada 100 anak dengan total biaya di tahun 2025 sebesar 2,52 miliar untuk 10 anak,” ujarnya. 

Selain itu, ada juga terobosan tentang pemadanan data kependudukan NIK dengan data calon murid melalui NISN; penyediaan sistem informasi SPMB yang diselenggarakan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan pemberian kuota prestasi, khususnya untuk seni sebesar 50% dari daya tampung pada SMK Negeri yang memiliki program keahlian seni rupa, seni pertunjukan, dan seni kria.

“Kuota prestasi khusus ini bertujuan untuk memberikan kesempatan calon murid yang memiliki talenta unggul, namun kurang dalam aspek akademik, agar tetap memperoleh layanan jalur pendidikan formal ini yang seni,” pungkasnya.*


large_WhatsApp Image 2025-06-21 at 09.55.59.jpeg

medium_WhatsApp Image 2025-06-21 at 09.55.59.jpeg

small_WhatsApp Image 2025-06-21 at 09.55.59.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2025-06-21 at 09.55.59.jpeg

WhatsApp Image 2025-06-21 at 09.55.59.jpeg

Pelaksanaan SPMB di Jateng Lancar dan Kondusif

popularNews

BERITA

Vidcon Pertemuan Peluncuran Program Sekolah Penggerak dari Program Merdeka Belajar

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH