News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

[caption id="attachment_9597" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/12/Untitled-1-copy.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/12/Untitled-1-copy-300x198.jpg" /></a> ILUSTRASI[/caption]
Jakarta (Dikdasmen): Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) mempublikasikan mekanisme penerbitan dan penonaktifan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Dua mekanisme ini mencakup NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Bedanya, NUPTK di bawah koordinasi Kemendikbud menggunakan aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sementara NUPTK di bawah koordinasi Kemenag masih manual.
Rencananya, mekanisme penerbitan dan penonaktifan NUPTK itu akan diberlakukan mulai Januari 2016.
Berikut ini adalah gambar mekanisme penerbitan dan penonaktifan NUPTK:


[caption id="attachment_9598" align="aligncenter" width="210"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/12/index.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/12/index-210x300.jpg" /></a> Mekanisme Penerbitan dan Penonaktifan NUPTK[/caption]
M. Adib Minanurohim

Berikan komentar

<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/01/Logo-Kemendikbud-Tutwuri-Handayani-.jpg"><img class="size-medium wp-image-9604 aligncenter" alt="Logo Kemendikbud Tutwuri Handayani" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/01/Logo-Kemendikbud-Tutwuri-Handayani--300x276.jpg" width="300" height="276" /></a>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat
Unduh dokumen, klik <a title="Permendikbud No 57/2015" href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2016/01/Permendikbud-No.-57-Tahun-2015.pdf" target="_blank">di sini</a>.

Permendikbud No. 57 Tahun 2015

[caption id="attachment_9589" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/12/Mendikbud.jpg"><img class="size-medium wp-image-9589 " alt="Mendikbud" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/12/Mendikbud-300x202.jpg" width="300" height="202" /></a> Mendikbud[/caption]
Jakarta (Dikdasmen): Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, menepis isu tentang pemberitaan melalui media daring dan media sosial terkait penerapan kembali ke kurikulum 2006 pada tahun 2016. Dalam siaran pers yang baru dirilis, Mendikbud menegaskan bahwa pemberitaan itu adalah manipulasi informasi, yang dapat menimbulkan kebingungan.
“Ini tindakan sangat tidak terpuji, manipulasi informasi,” ujar Mendikbud usai menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bertajuk Rancangan Anggaran 2016, Senin malam (14/12).
Seperti diketahui, ada beberapa situs dan akun media sosial facebook yang gencar menghembuskan isu mengenai penerapan Kurikulum 2006 dengan judul "Semua Sekolah Wajib Kembali ke Kurikulum 2006, Mulai Semester Genap Tahun 2015." Pemberitaan tidak benar itu pernah diunggah pada awal Desember 2014, kemudian diunggah kembali pertengahan Desember 2015, sehingga mengesankan sebagai kebijakan baru Kemendikbud.
Mendikbud Pertimbangkan Langkah Hukum
Mendikbud mengungkapkan akan mempertimbangkan langkah hukum atas lansiran media daring yang berisi penerapan kurikulum tahun 2006 tersebut.
“Kami mempertimbangkan langkah hukum karena diposting di website, pengunjung website jadi tinggi, rating iklan meningkat. Itu menjangkau yang salah, karena berita tidak benar,” tegasnya.
Mendikbud menambahkan, bahwa tidak ada rencana mengembalikan kurikulum kepada kurikulum 2006.
“Tidak pernah ada rencana (kurikulum) kembali ke tahun 2006. Mengenai penerapan dua kurikulum itu adalah peralihan kurikulum pada periode transisi. Sehingga, ada sekolah yang secara bertahap menerapkan, ada yang belum,” jelas Mendikbud.
Pernyataan Mendikbud itu merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Dalam Permendikbud ini dijelaskan bahwa satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Batas waktu penggunaan kurikulum tahun 2006 adalah paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.
Sedangkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengawas satuan pendidikan. Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud adalah bertujuan meningkatkan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013.*
Unduh Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014, klik di <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/12/Permendikbud-No-160-Th-2014_Pemberlakuan-K-2006-dan-K-2013.pdf">sini.</a>
M. Adib Minanurohim

Mendikbud Tepis Isu Kembali ke Kurikulum 2006

PDSPK Publikasikan Mekanisme Penerbitan dan Penonaktifan NUPTK

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Unduh Panduan Senam Anak Indonesia Hebat [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1DSzGMb_GY3qtR53NJdhzDI3CxtO_ugfG/view?usp=drive_link)

medium_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

small_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

thumbnail_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT

Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten
2. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA
3. Kepala BBPMP dan BPMP
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan tindaklanjut
pelaksanaan Surat Edaran Bersama No 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui
Pembiasaan di Satuan Pendidikan serta untuk menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025,
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bersama BBPMP dan BPMP
akan menyelenggarakan Semarak Anak Indonesia Hebat dengan sasaran peserta didik dari semua
jenjang (PAUD, SD, SMP, dan SMA) di seluruh Indonesia. Aktivitas yang dilakukan dalam
penyelenggaraan Semarak Anak Indonesia Hebat berupa:
1. Lomba Senam Anak Indonesia Hebat (Seluruh Jenjang)
Tautan informasi: https://s.id/InformasiLSAIH
2. Lomba Video Cerita Anak (khusus Jenjang PAUD)
Tautan informasi: https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/videoceritaanak
3. Lomba Potret Cerita (khusus Jenjang SD)
Tautan informasi: https://s.id/SAIH2025-SD
4. Lomba Video Cerita Pendek (khusus Jenjang SMP)
Tautan informasi: https://s.id/ReelsvideoPendek7KAIHDitSMP_
5. Lomba Video Cerita Pendek / Vlog (khusus Jenjang SMA)
Tautan informasi: https://s.id/cerita7KAIH

Batas akhir pendaftaran dan pengiriman materi lomba tanggal 25 April 2025 pukul 23.59 WIB.
Kami mengharapkan partisipasi Saudara dalam mendukung dan memotivasi satuan pendidikan dan
peserta didik untuk menyemarakkan Hardiknas 2025 dengan mengikuti berbagai lomba yang diadakan
pada kegiatan ini. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi BBPMP/BPMP di
provinsi masing-masing.

![Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png](/uploads/Surat_Pemberitahuan_Lomba_SAIH_2025_54993702c0.png)

Unduh Surat Pemberitahuan [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1P7aowC1CQWWpmOITjb3lzPIrm5ZoNe3s/view?usp=drive_link)

small_Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png

thumbnail_Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png

Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png

Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025

**Hati-hati Surat Palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ciri-ciri surat palsu adalah:

1. Menggunakan kop surat yang tidak standar resmi
2. Menggunakan korespondensi alamat email tidak resmi (tidak menggunakan @kemdikbud.go.id)
3. Biasanya modus meminta data siswa / guru / permintaan tertentu seperti tiket dan lain-lain.
4. Cek keaslian surat melalui laman : [persuratan.kemdikbud.go.id](http://persuratan.kemdikbud.go.id/)
5. Perlu diketahui Kemendikdasmen tidak pernah ada permintaan data sekolah/prasarana/sarana/siswa/guru. Semua pengumpulan data sekolah sudah melalui mekanisme DAPODIK.


*Berikut beberapa contoh surat palsu yang mengatasnamakan Direktorat SMP - Ditjen PAUD, Dikdas,dan Dikmen yang beredar saat ini:*

![Surat_Palsu_SK PENETAPAN KEMENDIKDASMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025_page-0001.jpg](/uploads/Surat_Palsu_SK_PENETAPAN_KEMENDIKDASMEN_SEKOLAH_MENENGAH_PERTAMA_TAHUN_2025_page_0001_2c751362db.jpg)
![Surat_Palsu_SK PENETAPAN KEMENDIKDASMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025_page-0002.jpg](/uploads/Surat_Palsu_SK_PENETAPAN_KEMENDIKDASMEN_SEKOLAH_MENENGAH_PERTAMA_TAHUN_2025_page_0002_f5282c809b.jpg)
![Surat_Palsu_SK PENETAPAN KEMENDIKDASMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025_page-0003.jpg](/uploads/Surat_Palsu_SK_PENETAPAN_KEMENDIKDASMEN_SEKOLAH_MENENGAH_PERTAMA_TAHUN_2025_page_0003_9b49ae82c5.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Ruang KS,Guru Dan TU_page-0001.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Ruang_KS_Guru_Dan_TU_page_0001_4bd4e18495.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana_page-0001.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_page_0001_fb477f3c69.jpg)
![Surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Peralatan Sekolah_page-0001.jpg](/uploads/Surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Peralatan_Sekolah_page_0001_cb1a0fcadc.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Lab. MIPA_page-0001.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Lab_MIPA_page_0001_98b8959b8d.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Lab. MIPA_page-0002.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Lab_MIPA_page_0002_6029752f13.jpg)

BERITA

PDSPK Publikasikan Mekanisme Penerbitan dan Penonaktifan NUPTK

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH