Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menuturkan dirinya siap dikawal oleh publik.

"Jadi siapa pun yang berada di wilayah publik, mau itu kepala dinas, bupati, wali kota atau presiden. Maka harus mau dikawal atau dievalusi. Kalau tidak mau dievalusi oleh publik jangan mau masuk wilayah publik," kata Anies Baswedan usai menerima rombongan Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Jumat.

"Saya masang tiga televisi di kantor karena saya ingin tahu apa yang terjadi dan berkembang di masyarakat," katanya.

Terkait adanya masukan dari perwakilan ICW dan Koalisi Pendidikan, Anies menyatakan pihaknya menerima semua masukan dari dua lembaga tersebut dan akan dikaji lebih lanjut.

"Karena saya ingin di perjalanan ke depannya kita ingin pendidikan itu dijadikan sebagai gerakan usaha gotong royong bukan hanya wilayah pemerintah semata," katanya.

Dalam pertemuan tersebut perwakilan ICW menyampaikan beberapa masalah pendidikan di Indonesia seperti penolakan mereka terhadap Ujian Nasional (UN), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang rawan dikorupsi, akses pendidikan dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Setelah kami cek, ternyata masih ada 19,4 persen penerima Kartu Jakarta Pintar yang terkonformasi tapi tidak sesuai kriteria dan yang sesuai kriteria ada 76,1 persen," kata Koordinator Divisi Pelayanan Publik ICW Febri Diansyah. Sabtu, 15 November 2014 11:44 WIB Repro: antaranews.com