News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

Dalam rangka menghimpun data kesiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah mengimbau kepada Kepala Sekolah untuk mengisi formulir berikut.
Tautan : <a href="https://forms.gle/LCmG5mUzSjowZDj26">Laporan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah</a>

Berikan komentar

small_SUrvey.jpg

thumbnail_SUrvey.jpg

SUrvey.jpg

**Salatiga, Ditjen PAUD Dikdasmen** --- Biaya operasional sekolah setidaknya berasal dari dua sumber utama, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan BOS Daerah (BOSDA) dari pemerintah daerah. Proporsi penggunaan kedua sumber tersebut berbeda-beda, tergantung kondisi di setiap daerah. Di Kota Salatiga, Jawa Tengah, biaya operasional sekolah-sekolahnya sebagian besar menggunakan BOS reguler dari pemerintah pusat. Proporsi penggunaan BOS dari pemerintah pusat bahkan mencapai 90 persen dari total kebutuhan biaya operasional sekolah, sedangkan 10 persen sisanya berasal dari BOSDA.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Yuni Ambarwati, mengatakan BOS dari pemerintah pusat bukan sekadar membantu atau mendukung operasional sekolah, melainkan benar-benar membiayai operasional sekolah. “BOS pusat paling tidak memenuhi 90 persen biaya operasional sekolah, mengingat di sekolah-sekolah negeri kan (biaya) gratis, sehingga anggaran kita dapatkan dari BOS yang bersumber dari APBN. Kami merasa terbantu dengan BOS ini sehingga kebutuhan-kebutuhan di sekolah dalam upaya mencapai delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik. Sangat membantu sekali,” ujar Yuni di Kantor Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (30/3/2021).

Namun begitu, lanjutnya, untuk peningkatan sarana dan prasarana di sekolah belum bisa hanya mengandalkan BOS pusat, sehingga masih membutuhkan BOSDA. Karena itu ia berharap ke depannya nanti besaran BOS dapat naik lagi. “Kemarin sudah bertambah dari Rp800 ribu jadi Rp900 ribu per anak untuk SD, kemudian untuk SMP dari sejuta naik menjadi Rp1,1 juta. Ini sangat membantu sekolah ,” kata Yuni.

Yuni juga mengapresiasi perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang dilakukan pemerintah pada tahun 2020. Percepatan proses penyaluran dana BOS sejak tahun 2020 ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. 

“Penyaluran BOS tahun 2020 semakin baik. Artinya smakin cepat dan mudah, tentunya efisien, tepat sasaran, dan bisa cepat dimanfaatkan oleh sekolah. Sehingga sekolah merasa senang dengan penyaluran model sekarang. Selain itu dulu penyaluran dibagi menjadi empat kali, sekarang hanya tiga kali pencairan sehingga lebih cepat bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah,” ujar Yuni. 

Hal senada diungkapkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Salatiga, Suyitno. Ia mengatakan, dana BOS dari pemerintah pusat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembiayaan operasional sekolah di SMAN 1 Salatiga. “BOSDA Provinsi Jawa Tengah juga memberikan kontribusi. Jadi dua sumber dana ini menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan pembelajaran di SMAN 1 Salatiga,” katanya. 

Suyitno menuturkan, selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, SMAN 1 Salatiga memfokuskan penggunaan dana BOS untuk proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) sekaligus pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. “Selain itu juga kami mengalokasikan dana BOS untuk pembinaan kegiatan ekstrakurikuler agar anak-anak tetap berprestasi meskipun dalam masa pandemi,” tuturnya. Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud tersebut dilakukan secara daring, termasuk untuk keikutsertaan peserta didik dalam lomba atau kompetisi. 

Suyitno juga mengapresiasi Kemendikbud yang telah memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS di masa pandemi. “Penggunaan dana BOS yang fleksibel ini tetap sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sehingga sekolah bisa merencanakan dengan baik sesuai dengan visi dan misi sekolah,” ujarnya. 

Selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan fleksibiltas penggunaan dana BOS yang diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Dana BOS dapat digunakan antara lain untuk pemenuhan kebutuhan operasional pembelajaran jarak jauh (PJJ) serta penyediaan sarana dan prasarana untuk protokol kesehatan di sekolah.** (Desliana Maulipaksi)**


large_20210330_081634.jpg

medium_20210330_081634.jpg

small_20210330_081634.jpg

thumbnail_20210330_081634.jpg

20210330_081634.jpg

90 Persen Biaya Operasional Sekolah di Kota Salatiga Berasal dari BOS

**Yogyakarta, Ditjen PAUD Dikdasmen** --- Selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan fleksibiltas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Dana BOS dapat digunakan antara lain untuk pemenuhan kebutuhan operasional pembelajaran jarak jauh (PJJ) serta penyediaan sarana dan prasarana untuk protokol kesehatan di sekolah. Di Kota Yogyakarta, penggunaan dana BOS dimanfaatkan dengan optimal di satuan pendidikan. Pemerintah daerah maupun sekolah bersinergi memanfaatkan dana BOS untuk kemajuan pendidikan sekaligus mengawal akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS. 

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Dedi Budiono mengatakan, Disdikpora Kota Yogyakarta melakukan pemantauan, pendampingan, serta bantuan teknis dan konsultasi kepada satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS selama masa pandemi di tahun 2020 agar tidak menemui hambatan. Ia mengakui banyak sekolah yang fokus pada penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di sekolah. “Misalnya pembuatan washtafel, pembelian disinfektan, penyediaan masker, dan lain-lain, dalam rangka persiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah dengan adanya sinergi antara dinas dengan sekolah, semua bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Dedi di Kota Yogyakarta, Senin (29/3/2021).

Menurutnya, dana BOS yang disalurkan pemerintah pusat ke Kota Yogyakarta sangat membantu penyelenggaraan pendidikan secara signifikan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan operasional pendidikan di sekolah. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kebijakan untuk menggratiskan biaya sekolah selama 12 tahun (SD, SMP, dan SMA/SMK). Kebijakan ini bertujuan agar tidak ada satu pun anak usia sekolah di Kota Yogyakarta yang tidak bisa bersekolah karena alasan biaya. 

“Proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dari struktur kebutuhan operasional sekolah, BOS yang diberikan pemerintah pusat menyumbang sebesar 35 persen, sedangkan sisanya 65 persen berasal dari APBD Kota Yogyakarta melalui BOS daerah atau BOSDA,” kata Dedi. 

Ia berharap penggunaan dana BOS bisa lebih fleksibel lagi dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah yang berdasarkan keunggulan atau kearifan lokal. Ia menuturkan, Pemerintah Kota Yogyakarta mengembangkan pendidikan di daerahnya dengan berdasarkan pada potensi atau keunggulan masing-masing sekolah. “Ada yang berbasis budaya, ada yang memiliki keunggulan di bidang sains, ada yang berbasis afeksi atau karakter, dan ada yang berbasis seni. Sehingga dengan keragaman keunggulan itu kami berharap BOS bisa digunakan lebih fleksibel berdasarkan keunggulan sekolah dan kearifan lokal di daerah,” tuturnya. 

Meskipun sekolah menerapkan PJJ selama masa pandemi Covid-19, ada beberapa sekolah di Kota Yogyakarta yang tetap bisa mengembangkan keunggulan atau potensi sekolahnya dengan mengoptimalkan penggunaan dana BOS, salah satunya Sekolah Dasar Negeri Giwangan.  

Kepala SDN Giwangan, Siyam Mardini mengatakan, program sekolah selama masa pandemi memang lebih fokus pada masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sekolah menyiapkan jaringan internet untuk guru-guru mengajar, mengadakan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk guru, hingga memberikan bantuan kuota internet untuk siswa belajar. Namun semuanya dapat berjalan seiring dengan upaya melaksanakan keunggulan sekolahnya.

“Kami tetap melaksanakan keunggulan sekolah di dalam pembelajaran karena kami merupakan sekolah adiwiyata, sekolah inklusi, sekolah model, maupun sekolah ramah anak. Sehingga hal-hal yang menjadi keunggulan sekolah tetap kami masukkan di dalam proses pembelajaran jarak jauh,” tutur Siyam di SDN Giwangan, Kota Yogyakarta, Senin (29/3/2021). 

Semua program keunggulan sekolah di SDN Giwangan itu didanai dari dana BOS. Menurut Siyam, biaya operasional di sekolah yang dipimpinnya itu tidak mengalami kendala karena adanya sinergi antara dana yang bersumber dari pusat dengan dana daerah. “Jadi ada BOS dari pusat dan BOS dari daerah (BOSDA) Kota Yogyakarta sehingga saling melengkapi dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar,” ujarnya. Sementara terkait dengan pelaporan penggunaan dana BOS, ia mengaku tidak mengalami kendala karena mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari verifikator di Didsikpora Kota Yogyakarta.

Dampak positif dari penggunaan dana BOS juga dirasakan orang tua siswa SDN Giwangan. Salah satu orang tua dari siswa SDN Giwangan, Murti, mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19 ia sebagai orang tua merasa sangat terbantu dengan dana BOS. “Selama pandemi ini saya mendapatkan bantuan kuota  internet untuk anak belajar, buku selama sekolah juga kita dapatkan secara gratis, jadi tidak dipungut biaya sama sekali,” katanya. **(Desliana Maulipaksi)**


large_WhatsApp Image 2021-03-29 at 10.19.01 PM.jpeg

medium_WhatsApp Image 2021-03-29 at 10.19.01 PM.jpeg

small_WhatsApp Image 2021-03-29 at 10.19.01 PM.jpeg

thumbnail_WhatsApp Image 2021-03-29 at 10.19.01 PM.jpeg

WhatsApp Image 2021-03-29 at 10.19.01 PM.jpeg

Dana BOS Tahun 2020 Dimanfaatkan dengan Optimal di Kota Yogyakarta

Laporan Pembelajaran Tatap Muka

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Unduh Panduan Senam Anak Indonesia Hebat [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1DSzGMb_GY3qtR53NJdhzDI3CxtO_ugfG/view?usp=drive_link)

medium_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

small_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

thumbnail_PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT.png

PANDUAN LOMBA SENAM ANAK INDONESIA HEBAT

Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten
2. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA
3. Kepala BBPMP dan BPMP
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, dan tindaklanjut
pelaksanaan Surat Edaran Bersama No 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui
Pembiasaan di Satuan Pendidikan serta untuk menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025,
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah bersama BBPMP dan BPMP
akan menyelenggarakan Semarak Anak Indonesia Hebat dengan sasaran peserta didik dari semua
jenjang (PAUD, SD, SMP, dan SMA) di seluruh Indonesia. Aktivitas yang dilakukan dalam
penyelenggaraan Semarak Anak Indonesia Hebat berupa:
1. Lomba Senam Anak Indonesia Hebat (Seluruh Jenjang)
Tautan informasi: https://s.id/InformasiLSAIH
2. Lomba Video Cerita Anak (khusus Jenjang PAUD)
Tautan informasi: https://paudpedia.kemendikdasmen.go.id/videoceritaanak
3. Lomba Potret Cerita (khusus Jenjang SD)
Tautan informasi: https://s.id/SAIH2025-SD
4. Lomba Video Cerita Pendek (khusus Jenjang SMP)
Tautan informasi: https://s.id/ReelsvideoPendek7KAIHDitSMP_
5. Lomba Video Cerita Pendek / Vlog (khusus Jenjang SMA)
Tautan informasi: https://s.id/cerita7KAIH

Batas akhir pendaftaran dan pengiriman materi lomba tanggal 25 April 2025 pukul 23.59 WIB.
Kami mengharapkan partisipasi Saudara dalam mendukung dan memotivasi satuan pendidikan dan
peserta didik untuk menyemarakkan Hardiknas 2025 dengan mengikuti berbagai lomba yang diadakan
pada kegiatan ini. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi BBPMP/BPMP di
provinsi masing-masing.

![Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png](/uploads/Surat_Pemberitahuan_Lomba_SAIH_2025_54993702c0.png)

Unduh Surat Pemberitahuan [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1P7aowC1CQWWpmOITjb3lzPIrm5ZoNe3s/view?usp=drive_link)

small_Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png

thumbnail_Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png

Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025.png

Surat Pemberitahuan Lomba SAIH 2025

**Hati-hati Surat Palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ciri-ciri surat palsu adalah:

1. Menggunakan kop surat yang tidak standar resmi
2. Menggunakan korespondensi alamat email tidak resmi (tidak menggunakan @kemdikbud.go.id)
3. Biasanya modus meminta data siswa / guru / permintaan tertentu seperti tiket dan lain-lain.
4. Cek keaslian surat melalui laman : [persuratan.kemdikbud.go.id](http://persuratan.kemdikbud.go.id/)
5. Perlu diketahui Kemendikdasmen tidak pernah ada permintaan data sekolah/prasarana/sarana/siswa/guru. Semua pengumpulan data sekolah sudah melalui mekanisme DAPODIK.


*Berikut beberapa contoh surat palsu yang mengatasnamakan Direktorat SMP - Ditjen PAUD, Dikdas,dan Dikmen yang beredar saat ini:*

![Surat_Palsu_SK PENETAPAN KEMENDIKDASMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025_page-0001.jpg](/uploads/Surat_Palsu_SK_PENETAPAN_KEMENDIKDASMEN_SEKOLAH_MENENGAH_PERTAMA_TAHUN_2025_page_0001_2c751362db.jpg)
![Surat_Palsu_SK PENETAPAN KEMENDIKDASMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025_page-0002.jpg](/uploads/Surat_Palsu_SK_PENETAPAN_KEMENDIKDASMEN_SEKOLAH_MENENGAH_PERTAMA_TAHUN_2025_page_0002_f5282c809b.jpg)
![Surat_Palsu_SK PENETAPAN KEMENDIKDASMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025_page-0003.jpg](/uploads/Surat_Palsu_SK_PENETAPAN_KEMENDIKDASMEN_SEKOLAH_MENENGAH_PERTAMA_TAHUN_2025_page_0003_9b49ae82c5.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Ruang KS,Guru Dan TU_page-0001.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Ruang_KS_Guru_Dan_TU_page_0001_4bd4e18495.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana_page-0001.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_page_0001_fb477f3c69.jpg)
![Surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Peralatan Sekolah_page-0001.jpg](/uploads/Surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Peralatan_Sekolah_page_0001_cb1a0fcadc.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Lab. MIPA_page-0001.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Lab_MIPA_page_0001_98b8959b8d.jpg)
![surat_palsu_RAB Kebutuhan Prasarana Lab. MIPA_page-0002.jpg](/uploads/surat_palsu_RAB_Kebutuhan_Prasarana_Lab_MIPA_page_0002_6029752f13.jpg)

BERITA

Laporan Pembelajaran Tatap Muka

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH