News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

<img src="/uploads/selamat_db7072d17b.jpg" />
Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Gogot Suharwoto, Ph.D sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 
<img src="/uploads/terimakasih_ac12b5853d.jpg" />
Serta terimakasih banyak kepada Dr. Iwan syahril, Ph.D atas kerja keras selama ini. Selamat mengemban tugas lainnya dan salam sukses selalu.
#PendidikanBermutuUntukSemua
#KemendikdasmenRAMAH

Berikan komentar

large_selamat.jpg

medium_selamat.jpg

small_selamat.jpg

thumbnail_selamat.jpg

selamat.jpg

**Jakarta, 17 Januari 2025** – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti,
mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak desa yang tidak memiliki satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD). Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Mendikdasmen dengan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Yandri Susanto, di Kantor Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (16/1).

“(Saat ini) kondisinya masih banyak desa yang tidak ada PAUD. Padahal (PAUD) sebagai pondasi
pendidikan karakter seperti di banyak negara,” ungkap Menteri Mu`ti di Jakarta, Kamis (16/1).

Merespons hal tersebut, Mendes PDTT mengatakan bahwa kekurangan SDM menjadi salah satu tantangan.
“Kita bisa membangun, tapi biasanya problem-nya tidak ada SDM guru,” ucap Menteri Yandri.

Sebagai solusi, kedua kementerian menyepakati untuk membicarakan rencana strategis menjadikan guru
TK atau PAUD, kebanggaan di masyarakat. Adapun Mendikdasmen menyampaikan upaya strategis yang
dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pertama, membuat kesepakatan tertulis berupa Memorandum of
Understanding (MoU) antar dua kementerian yang mengatur tiga hal 1) pendirian TK, 2) peningkatan SDM
yakni rekrutmen relawan pendidikan dari kaum muda, serta 3) pengadaan pelatihan.

Kedua, desa yang sudah memiliki satuan PAUD, direvitalisasi kualitasnya. “Tidak harus sekolah negeri,
karena jumlah PAUD lebih banyak dikelola oleh swasta,” imbuh Mendikdasmen.

Upaya ini disetujui Mendes PDTT. Oleh karena itu, pihaknya akan mensinkronisasi data PAUD di desa antara
Kemendes PDTT dan Kemendikdasmen, kemudian menetapkan lokasi prioritas. MoU rencananya akan
dikemas dalam acara “Festival Bangun Desa Bangun Pendidikan”.

Wamendes PDTT menambahkan, “Kunci Pembangunan negara ada di desa. Ke depan, desa menjadi pilihan
berkarir dan hidup, sehingga sekolah di desa, bekerja di desa, menikah di desa, hingga meninggal di desa.”



Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Laman: kemdikbud.go.id

X: x.com/Kemdikdasmen

Instagram: instagram.com/kemendikdasmen

Facebook: facebook.com/kemendikdasmen

YouTube: KEMDIKDASMEN

Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#PendidikanBermutuUntukSemua
#KemendikdasmenRamah

medium_474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

small_474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

thumbnail_474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

474119760_18390505243102962_1255132562427785102_n.jpg

Menteri Mu’ti Sambut Baik Kerja Sama Kemendikdasmen dan Kemendes DPTT untuk Perbanyak PAUD di Desa

*Jakarta, 27 Desember 2024* - KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan perencanaan dan persiapan percepatan penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) lebih awal, yaitu Januari 2025. Harapannya, BOSP ini dapat dimanfaatkan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan yang menunjang peningkatan mutu secara optimal.


Dalam Webinar bertajuk Penyaluran BOSP 2025 yang disiarkan melalui kanal Youtube Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM), Sekretaris Ditjen PDM, Praptono menuturkan bahwa harapan di atas sesuai dengan Visi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, yakni mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. 

Pada webinar yang dilaksanakan pada Senin, 23 Desember 2024 itu, Sekretaris menegaskan bahwa percepatan penyaluran BOSP telah memberikan dampak yang sangat baik dalam mendukung transformasi pendidikan. Di awal tahun 2024 kemarin, pertama kali dalam sejarah, BOSP telah diterima oleh 402.831 satuan pendidikan (96%) di Indonesia. 
“Tentu ini adalah satu kerjasama yang sangat luar biasa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada saat itu, didukung oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” terangnya.


Di tahun 2025, dana BOSP telah memasuki tahun ke-6 dengan anggaran sebesar 59,2 triliun untuk 423.080 satuan pendidikan. Sekretaris menyebutkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali mendorong percepatan penyaluran BOSP dan tata kelolanya melalui kolaborasi yang apik antara Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. 

“Tim kami sudah menargetkan penyaluran Dana BOSP Tahap 1 Gelombang 1 Tahun Anggaran 2025. Kita ingin meningkatkan dari 96% menjadi 98% di awal Januari 2025 nanti. Saat ini, daftar penerima BOSP dalam proses penetapan, dan mudah-mudahan dalam minggu depan sudah terbit dan menjadi dasar penyaluran,” jelasnya. 


Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris juga menyatakan adanya peningkatan satuan biaya pada 15.046 satuan pendidikan yang ada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Ini bentuk keberpihakan pemerintah pada wilayah afirmasi sekaligus menekan kesenjangan biaya pendidikan antarsatuan pendidikan,” tegasnya. 

Sekretaris mengatakan bahwa percepatan penyaluran BOSP yang membantu satuan pendidikan menjalankan roda operasionalnya itu, harus diiringi dengan perencanaan berbasis data, agar pemanfaatan BOSP berkontribusi positif pada peningkatan hasil belajar murid dan dirasakan oleh semua warga satuan pendidikan. 
“Kami menghimbau agar dinas pendidikan dapat memberdayakan para pengawas dan penilik dalam melakukan pembinaan dan pembiasaan baik ini (perencanaan berbasis data, red) ke satuan pendidikan,” ujarnya. 
“Mari kita sama-sama mendukung dan melaksanakan kebijakan ini, kita kawal sama-sama untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang bermakna,” tegasnya.


Sementara itu, Nandana Baswara, Ketua Tim Perencanaan Sekretariat Ditjen PDM, menambahkan bahwa untuk mendukung percepatan pencairan BOSP tersebut, saat ini telah dilakukan integrasi antara SIPD milik Kemendagri dengan MARKAS milik Kemdikdasmen, sehingga perencanaan dan penggunaan BOSP menjadi lebih efektif dan efisien.
Dana juga mendorong satuan pendidikan agar menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang sesuai kebutuhan pada tahun sebelumnya (T-1) agar pemanfaatan dana BOSP yang optimal.

Tak lupa Dana menyinggung soal satuan biaya majemuk, yang sebenarnya telah diberlakukan sejak tahun 2021 secara bertahap dengan tujuan menekan ketimpangan pembiayaan pendidikan antardaerah, yang acapkali melahirkan gap dalam kualitas pembelajaran. Sehingga, untuk tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Dana BOSP sebesar 59,2 triliun. 
Seiring perbaikan, saat ini unit cost majemuk sudah sampai pada level desa, dan diberikan tambahan unit cost untuk desa-desa yang sangat tertinggal. “Ini sudah termasuk kenaikan satuan biaya pada 15.046 satuan pendidikan di daerah khusus,” ujarnya.
Tahun 2025 nanti, tambah Dana, penggunaan dana BOSP lebih fleksibel, sesuai Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan dan pemanfaatan BOSP. “Penggunaan Dana BOSP lebih flexibel, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah,” ujarnya.


Pada kesempatan itu, hadir juga Ketua Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kementerian Keuangan, Dony Suryatmo. Saat itu ia menjelaskan bahwa penyaluran BOSP regular tahap 1 akan disalurkan paling banyak 50 persen dari pagu alokasi pemerintah daerah, dan akan disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat 30 Juni 2025. 
Tahap kedua akan disalurkan pada Juli hingga 31 Oktober. Sedangkan penyaluran BOS Kinerja paling cepat bulan April 2025, dan Dana Cadangan paling lambat pada 7 September 2025. 

Penyaluran dana BOSP akan dilakukan dengan transfer dari rekening kas umum negara langsung ke rekening satuan pendidikan penerima BOSP. Donny meminta satuan pendidikan untuk memastikan rekeningnya sudah benar.

"Ini tantangan juga, dulu banyak sekali sekolah ketika kepala sekolahnya berganti, rekeningnya juga ganti tanpa ada koordinasi dengan dinas pendidikan, ini bisa bermasalah nanti dalam penyalurannya," kata Dony.
Dia mengungkapkan, dalam enam tahun terakhir, alokasi BOSP selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 0,78%. Adapun rata-rata realisasi dana BOSP selama enam tahun terakhir sebesar 97,57% dengan rata-rata realisasi 97,61%, BOS PAUD 97,07%, dan BOP Kesetaraan 97,89%.


Dony menegaskan, kecepatan penyaluran dana BOSP bergantung pada kedisiplinan satuan pendidikan menyampaikan laporan. Jika satuan pendidikan cepat menyampaikan laporan, Kemendikdasmen juga cepat menyampaikan rekomendasi ke Kemenkeu untuk segera disalurkan.
"Begitu nanti dana sudah masuk, mohon segera dieksekusi kegiatan-kegiatan tersebut, jangan tunggu dekat batas waktu penyampaian laporan, baru dilaksanakan," pesan Dony.*


Adapun Penjelasan mengenai Penyaluran  BOSP 2025 dapat disimak melalui video berikut ini:
[Webinar Percepatan Perencaanaan dan Persiapan Penyaluran Dana BOSP 2025](https://www.youtube.com/watch?v=1pt3IY5GfjU&t=14s)

large_Webinar_BOS_2025.png

medium_Webinar_BOS_2025.png

small_Webinar_BOS_2025.png

thumbnail_Webinar_BOS_2025.png

Webinar_BOS_2025.png

Percepatan Penyaluran BOSP 2025:  Pastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua

Selamat atas Pelantikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Pada 27 Januari 2025, setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Malaysia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu‘ti, M.Ed., memilih untuk tetap tinggal di Malaysia. Beliau melakukan kunjungan kerja ke Kota Kinabalu, Sabah, guna meninjau langsung kondisi pendidikan anak-anak Indonesia di sana.
![IMG-20250203-WA0021.jpg](/uploads/IMG_20250203_WA_0021_500e8afc90.jpg)
Dalam kunjungan ini, Pak Menteri tidak sekadar hadir sebagai pejabat negara, tetapi juga sebagai sosok yang ingin memberikan motivasi dan dorongan semangat bagi para siswa Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan Community Learning Centre (CLC). Di hadapan lebih dari 250 hadirin, beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di luar negeri.

Pak Menteri menyampaikan bahwa pendidikan bermutu adalah hak setiap anak Indonesia, tanpa memandang kondisi ekonomi maupun tempat tinggal mereka. Beliau juga berbagi kisah perjuangannya semasa sekolah, memberikan motivasi bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita.
![IMG-20250203-WA0020.jpg](/uploads/IMG_20250203_WA_0020_efb4b04cfa.jpg)
Selain berdialog dengan para pelajar dan guru di SIKK, beliau juga mengunjungi CLC Hanim untuk melihat langsung proses belajar-mengajar di pusat pendidikan yang berada di luar ladang tersebut. Pak Menteri pun berjanji akan kembali mengunjungi Kota Kinabalu serta turun langsung ke berbagai CLC untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia.
![IMG-20250203-WA0022.jpg](/uploads/IMG_20250203_WA_0022_14d3e7b884.jpg)
Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam mengawal pendidikan anak-anak Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Harapannya, perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan di komunitas diaspora ini dapat menghasilkan generasi yang lebih unggul dan mampu membawa nama Indonesia ke kancah internasional.

Nasrullah Ali Fauzi



medium_IMG-20250201-WA0011.jpg

small_IMG-20250201-WA0011.jpg

thumbnail_IMG-20250201-WA0011.jpg

IMG-20250201-WA0011.jpg

Suntikan Bergizi Menteri Mu`ti Komitmen Peningkatan Pelayanan Pendidikan untuk Anak Indonesia di Malaysia

**Jakarta, 19 Januari 2025** – Kementerian Pendidika Dasar dan Menengah (KEMENDIKDASMEN) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) kembali mengingatkan kepada seluruh satuan pendidikan untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan penerbitan e-ijazah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024.

Dalam surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Pusdatin, disebutkan bahwa satuan pendidikan perlu memastikan beberapa hal, yaitu:

1. Satuan pendidikan memastikan kesesuaian nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada izin penyelenggaraan. Apabila nama satuan pendidikan belum sesuai dengan yang tercantum pada izin penyelenggaraan, lakukan pembaruan nama satuan pendidikan melalui VervalSP pada laman [https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id ](https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id )oleh admin dinas sesuai dengan kewenangan;
2. Satuan pendidikan memastikan kesesuaian jumlah peserta didik tingkat akhir pada laman [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/). Apabila jumlah peserta didik belum sesuai, lakukan pembaruan jumlah data peserta didik pada aplikasi Dapodik;
3. Satuan pendidikan memastikan validitas data peserta didik tingkat akhir pada laman [https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/](https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_akhir/). Apabila ditemukan data peserta didik belum sesuai (masuk kategori data residu), lakukan pembaruan data melalui aplikasi VervalPD pada laman [https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id](https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id) atau arsip NISN pada laman [https://nisn.data.kemdikbud.go.id](https://nisn.data.kemdikbud.go.id); dan
4. Satuan pendidikan memastikan kesesuaian penugasan kepala sekolah. Apabila penugasan kepala sekolah belum sesuai, lakukan pembaruan penugasan kepala sekolah pada aplikasi Dapodik oleh admin dinas sesuai dengan kewenangan.

Dengan adanya imbauan ini, maka diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat segera melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik. Hal ini akan mempercepat proses penerbitan e-ijazah dan memastikan kelengkapan serta keabsahan dokumen tersebut.


Download Surat Pemberitahuan Verifikasi Data Awal E-Ijazah [disini](https://drive.google.com/file/d/1aLU1L20xWo7-Kv9HDFuKCVQ04PJCYDBG/view?usp=drive_link)

large_e-ijazah.png

medium_e-ijazah.png

small_e-ijazah.png

thumbnail_e-ijazah.png

e-ijazah.png

Kemendikbudristek Imbau Sekolah Perbarui Data Peserta Didik untuk E-Ijazah

**Tangerang Selatan, Banten, 22 Januari 2025** – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) telah melakukan perilisan tahap awal (versi beta) portal Rumah Pendidikan. Platform ini terintegrasi untuk layanan pendidikan Ruang Inovasi Rumah Pendidikan sebagai pusat kolaborasi dan inovasi teknologi pendidikan.

Hal ini sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya pada misi keempat tentang penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan teknologi. Selain itu, Cetak Biru Transformasi Digital melalui Rumah Pendidikan yang dirilis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi digital dan efektivitas pembelajaran berbasis teknologi, tetapi juga sejalan dengan misi ketujuh Asta Cita, yakni reformasi birokrasi dan transparansi dalam sektor pendidikan. 

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti berharap peluncuran ini membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. “Semoga transformasi ini menjadi tonggak penting menuju sistem pendidikan yang inovatif dan mendukung program Asta Cita demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya di Kantor Pusdatin, Tangerang Selatan, Selasa (21/1). 

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital melalui Rumah Pendidikan, “Peluncuran platform ini bukan hanya modern tapi saya kagum melihat betapa inklusif dan ini sangat partisipatif. Semoga bisa keberlanjutan karena ini inisiatif yang bagus,” tuturnya. 

Portal Rumah Pendidikan adalah platform terintegrasi yang mendukung kolaborasi seluruh aktor pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Portal Rumah Pendidikan mengusung nilai RAMAH. RAMAH adalah akronim dari Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis. Portal ini tidak menghapus platform pendidikan yang sudah berdampak positif, tetapi mengintegrasikannya untuk menghindari tumpang tindih aplikasi. 

Versi Beta (awal) Super Aplikasi Rumah Pendidikan dapat diakses melalui laman rumah.pendidikan.go.id atau diunduh melalui aplikasi Android di Play Store. Bagi pengguna iOS, aplikasi sedang dikembangkan agar nantinya tersedia pada AppStore. Versi ini merupakan integrasi platform digital pendidikan yang sebelumnya sudah ada namun tersebar. “Dengan diintegrasikan, kita bisa menghindari informasi dan layanan yang tumpeng tindih serta memastikan pengguna dapat memanfaatkan layanan digital pendidikan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya,” ucap Suharti. 

Cetak Biru Peta Jalan Transformasi Digital Pendidikan dan perilisan akan dilakukan secara bertahap. Cetak Biru Transformasi Digital Pendidikan merinci roadmap pengembangan Rumah Pendidikan dalam tiga fase. Pertama, 2025 yakni tahap integrasi layanan lebih dari 950 aplikasi menjadi portal informasi dengan fokus pada Ruang GTK, Murid, Sekolah, dan Bahasa. Kedua, 2026-2027 yakni tahap penguatan ekosistem melalui teknologi API dan interoperabilitas data untuk mendukung kolaborasi. Ketiga, 2028-2029 yakni tahap implementasi layanan penuh, termasuk otomatisasi dokumen administratif dan layanan berbasis personalisasi.

Kepala Pusdatin, Yudhistira Nugraha, mengatakan bahwa setiap tahun, Rumah Pendidikan akan terus diperbaiki, dengan peningkatan kualitas layanan digital, infrastruktur, dan kolaborasi antar direktorat di Kemendikdasmen untuk memastikan kebermanfaatan setiap Ruang di dalam Portal secara berkelanjutan.

Ia juga menambahkan bahwa layanan digital yang sudah berdampak positif tidak akan dihapus, tetapi diintegrasikan ke dalam Rumah Pendidikan. “Ini hanyalah awal, penyempurnaan akan terus dilanjutkan di dalam beberapa tahun ke depan untuk terus memberikan layanan yang menjawab kebutuhan para pelaku Pendidikan di Indonesia,” imbuhnya. 

**Cita-cita Luhur Rumah Pendidikan**

Peluncuran Cetak Biru dan Portal Rumah Pendidikan versi Beta diharapkan membawa perubahan besar dalam layanan digital pendidikan. Sesjen Kemendikdasmen dalam laporannya menegaskan bahwa platform ini bukan untuk menggantikan aplikasi lama, tetapi untuk mempermudah akses, meningkatkan efektivitas proses, dan memastikan pemanfaatan anggaran yang lebih efisien, sekaligus mengundang semua pihak untuk berkolaborasi.

Efektivitas sistem dilakukan dengan integrasi layanan. Dari yang semula lebih dari 986 aplikasi, kini disederhanakan menjadi 8 Ruang yang terintegrasi untuk mengurangi sistem yang tumpang tindih. Selain itu, pengembangan teknologi tidak hanya berfokus pada Guru dan Tenaga Kependidikan, namun seluruh pemangku kepentingan Pendidikan Indonesia.

Manfaat berikutnya yaitu kemudahan akses layanan. Guru, Kepala Sekolah, Operator Sekolah, Dinas Pendidikan dan aktor pendidikan lainnya tidak lagi harus mengakses berbagai aplikasi berbeda. Ini diharapkan dapat mengurangi beban administratif, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat lebih fokus pada proses belajar mengajar.

Dalam hal efisiensi anggaran, dengan konsolidasi pengembangan teknologi yang lebih terpusat, mulai dari level kementerian pusat hingga dinas pendidikan daerah, Rumah Pendidikan diharapkan mampu menghemat lebih dari 60% biaya pengembangan teknologi pendidikan. Selain itu, platform yang terintegrasi memungkinkan pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan, pengembangan kompetensi, dan perencanaan perbaikan sekolah dilakukan secara lebih efisien, mengurangi beban administratif, serta mendukung kolaborasi lintas pemangku kepentingan secara optimal.

**Pentingnya Partisipasi Aktor Pendidikan di Indonesia**

Rumah Pendidikan membuka peluang kolaborasi dengan para pelaku pendidikan, termasuk mitra penyedia konten, untuk mendorong inovasi dan pengembangan bersama. 

Sesjen Kemendikdasmen mengatakan bahwa Rumah Pendidikan adalah pintu awal menuju sistem pendidikan yang lebih baik, menghubungkan semua aktor dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Pemerintah mengundang guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, mitra teknologi, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan digital melalui Rumah Pendidikan. 

Guru dan Tenaga Kependidikan berperan untuk memberikan masukan untuk penyempurnaan fitur dan layanan yang tidak menambah beban administrasi. Mitra Teknologi Pendidikan berperan menghadirkan konten pembelajaran interaktif yang mendukung kebutuhan murid di bidang Matematika, Sains dan Teknologi. Sementara itu, Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan Rumah Pendidikan sebagai bagian dari perencanaan kebijakan supaya lebih tepat sasaran.

Menyambut pernyataan itu, Hetifah Sjaifudian menyampaikan dukungan untuk terus mengawal berbagai kebijakan pendidikan. “Kita akan sama-sama jaga supaya terus menerus diperbaiki dan di-update supaya makin RAMAH lagi. Kami dari Komisi X DPR sangat men-support inisiatif dan mengapresiasi ini sebagai kolaborasi semua pihak. Mari majukan pendidikan dengan kolaborasi,” pungkasnya.  

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

- Laman: kemdikbud.go.id

- X: x.com/Kemdikdasmen

- Instagram: instagram.com/kemendikdasmen

- Facebook: facebook.com/kemendikdasmen

- YouTube: KEMDIKDASMEN

- Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#PendidikanBermutuUntukSemua 
#KemendikdasmenRamah


BERITA

Selamat atas Pelantikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH