News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

[caption id="attachment_9443" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/11/IMG_0425.jpg"><img src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/11/IMG_0425-300x206.jpg" /></a> Ilustrasi: seorang guru saat menemani peserta didik.[/caption]
Jakarta (Dikdasmen): Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional pada hari Rabu, 25 November 2015, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mengeluarkan <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/11/01.-Surat-Pengantar.pdf">Surat Edaran </a>tentang Upacara Bendera dan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Surat bernomor 98497/A/TU/2015 itu menyampaikan dua pesan. Pertama, Tema Peringatan Hari Guru Nasional 2015 adalah 'Guru Mulia Karena Karya'. Kedua, untuk menghormati profesi guru, seluruh unsur penyelenggara dan pengelola pendidikan wajib melaksanakan upacara bendera pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 dengan membacakan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana <a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/11/02.-Sambutan-Mendikbud-Peringatan-Hari-Guru-Nasional-2015.pdf">terlampir</a>.
Surat tertanggal 23 November 2015 itu ditujukan kepada Duta Besar/Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Gubernur Seluruh Indonesia, Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, Kepala UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Satuan Pendidikan TK/RA, SD/Ml, SMP/MTs, SMNMA, SMK/MAK, SLB Seluruh Indonesia
Surat itu juga menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengajak keterlibatan unsur masyarakat dalam pelaksanaan upacara bendera, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain demi mengapresiasi guru.*
M. Adib Minanurohim

Berikan komentar

[caption id="attachment_9451" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/11/IMG_0465.jpg"><img class="size-medium wp-image-9451 " alt="IMG_0465" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/11/IMG_0465-300x192.jpg" width="300" height="192" /></a> Suasana Semiloka Literasi Sekolah[/caption]
Surabaya (Dikdasmen): Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), menggelar Semiloka Literasi Sekolah di Hotel Swiss Belinn, Kota Surabaya mulai tanggal 24 s.d. 26 November 2015. Semiloka atau sarasehan di bidang literasi (melek baca, red) ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan membangun sinergi antarpemangku kepentingan di bidang literasi. Demikian isi sambutan Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Thamrin Kasman, yang dibacakan Yusuf dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Direktorat Pembinaan PKLK). Saat itu, Sekretaris Ditjen Dikdasmen berhalangan hadir.
Dalam sambutan itu, disampaikan bahwa pembangunan sinergi di bidang literasi dimulai dengan menghimpun masukan dan pengalaman sejumlah pemangku kepentingan terkait kegiatan literasi. Mereka berasal dari unsur pimpinan daerah, akademisi, institusi perbukuan, satuan pendidikan, dan praktisi. Masukan tersebut akan mejadi bahan penyempurnaan Panduan Umum dan Panduan Teknis Literasi Sekolah, yang sedang disusun oleh tim literasi dari Ditjen Dikdasmen.


[caption id="attachment_9452" align="alignright" width="267"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/11/IMG_0538.jpg"><img class="size-medium wp-image-9452 " alt="IMG_0538" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/11/IMG_0538-267x300.jpg" width="267" height="300" /></a> Yusuf, dari Direktorat Pembinaan PKLK[/caption]
“Acara dimulai dengan kunjungan ke satuan pendidikan di sekitar Surabaya. Di sini tim literasi dari masing-masing direktorat menggali informasi lebih dalam mengenai beberapa hal seputar literasi yang telah dipraktekkan di sekolah. Setelah mendapatkan sejumlah masukan, tim berkumpul dan melakukan diskusi. Hasilnya sungguh luar biasa, karena satuan pendidikan di Kota Surabaya memiliki kemajuan di bidang literasi,” ujar Yusuf saat menyampaikan isi sambutan Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Selasa sore (24/11)
Selanjutnya, tambah Yusuf, Semiloka ini akan dilanjutkan dengan diskusi panel dari instansi perbukuan seperti Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Surabaya, Asosiasi Penerbit Buku, dan juga ada diskusi panel yang membahas praktik literasi Di Kota Bandung, Surabaya dan beberapa pembelajaran literasi dari negara lain.
Dalam Semiloka itu dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, Ketua IGI, Satria Dharma, Tim Penyusun Panduan Umum dan Petunjuk Teknis Literasi Sekolah dari Sekretariat Ditjen Dikdasmen, Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, dan Direktorat Pembinaan PKLK. Dalam kegiatan ini turut hadir pula akademisi dari UNY, Unesa, UNJ, dan ITB.*
M. Adib Minanurohim

Ditjen Dikdasmen Gelar Semiloka Literasi Sekolah

[caption id="attachment_9429" align="aligncenter" width="300"]<a href="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/11/Andhin.jpg"><img class="size-medium wp-image-9429 " alt="Andhin" src="https://pdm.dikdasmen.go.id:1337/wp-content/uploads/2015/11/Andhin-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a> Ansyarudin Andhin[/caption]

Bandung (Dikdasmen): Guru dapat melihat langsung data pribadinya dalam sistem Dapodik yang dimasukkan oleh operator sekolahnya. Mereka dapat membuka laman Info PTK dan memeriksa apakah data yang sudah masuk dalam sistem Dapodik benar atau salah. Jika ada kesalahan data, gurulah yang bertanggungjawab memperbaikinya.

“Yang harus disadari oleh guru adalah bahwa tanggung jawab untuk memperbaiki data bukanlah pada operator sekolah,” kata Ansyarudin Andhin, staf pada Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, ketika menjadi pembicara pada Training of Trainers Sistem Pendataan Dapodik di Hotel Harris Convention Center Bandung, Jawa Barat, Senin, 16 November 2015.

Guru, tambah Ansyarudin, diberi kesempatan selama enam bulan untuk memperbarui (update) datanya mulai Januari hingga Juni. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan pembaruan data atau terjadi kesalahan pengisian data, maka guru yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan.

“Enam bulan mereka harusnya bisa melihat datanya dari awal salahnya di mana. Yang terjadi, mereka menyadari kesalahan ketika sudah terlambat,” ungkapnya.

Menurut Ansyarudin, Ditjen GTK memiliki sistem validasi data guru. Di dalamnya termuat aturan-aturan dan level validasi. Data yang dimasukkan oleh guru tidak begitu saja diterima sebagai informasi yang benar.

Misalnya, ada guru mengaku mengajar matematika pada sebuah rombongan belajar (rombel) selama 7 jam. Sistem akan mengetahui apakah data tersebut benar atau manipulasi untuk memenuhi jam mengajar 24 jam. “Kalau ketahuan, sistem kita akan langsung memberikan warning,” tegas Ansyarudin.* (Billy Antoro)

&nbsp;

&nbsp;

Guru Bertanggung Jawab dalam Perbaikan Data Dapodik

Sambut Hari Guru, Kemendikbud Terbitkan Surat Edaran dan Pidato Mendikbud 

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Yth.
1. Gubernur;
2. Bupati;
3. Walikota,

di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun
2024 tentang ljazatr Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134); dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun
2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460).

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas penerbitan rjazah
pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah men5rusun Pedoman Pengelolaan
Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (selanjutnya disebut
Pedoman). Penyusunan Pedoman mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ljazah Jenjang
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pedoman disusun dengan tujuan memberikan panduan teknis dan sistematis agar
seluruh proses pengelolaan rjazah, mulai dari validasi data, penomoran tjazah,
pencetakan, penatausahaan, hingga pendistribusiannya berjalan tertib serta
meminimalkan kesalahan atau penyalahgunaan dokumen ijazah. Sehubungan dengan
hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 1. Pedoman digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan rjazaln pada Tahun
Ajaran 202412025 di seluruh satuan pendidikan (https://ijazah.data.kemdikbud.go.id).

 2. Dinas Pendidikan agar:

- Menyosialisasikan Pedoman kepada seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan dan wilayahnya/lingkungan masing-masing;

- melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan implementasi Pedoman;

- memastikan data satuan pendidikan (akreditasi, nomenklatur, dan kepala sekolah); dan

- melakukan penentuan relasi legalitas/induk bagi satuan pendidikan yang tidak terakreditasi.


 .3. Satuan Pendidikan agar:

- memutakhirkan data peserta didik dan memastikan validasi data peserta didik tingkat akhir (calon lulusan); 

- memeriksa data Kepala Sekolah;
 
- menetapkan status kelulusan peserta didik; dan
 
- memperhatikan tenggat waktu dalam setiap tahap pengelolaan data induk ijazah sesuai dengan lini masa yang telah ditentukan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang
Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
(https://jdih.kemdikbud.eo.id/detail_peraturan?main=3453) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
6. Seluruh Atase Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
8. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten lKota;
9. Seluruh Ketua Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
1O. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

Unduh Surat Edaran [***disini***](https://drive.google.com/file/d/1mDsE-sJX07fZrKTeDYDvOCX6sCa6oFBc/view?usp=drive_link)

medium_cover surat edaran.png

small_cover surat edaran.png

thumbnail_cover surat edaran.png

cover surat edaran.png

Surat Edaran Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

# **Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025**

Kepada Yang Tehormat.
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Duta Besar/Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri;
4. Gubernur;
5. Bupati/Walikota;
6. Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Kepala Satuan Pendidikan di Indonesia dan Luar Negeri.

 
 
Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**
- a. Menetapkan bahwa tema peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 adalah **“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.**
- b. Menetapkan logo peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut.
![logo_hardiknas2025.png](/uploads/logo_hardiknas2025_deff34894f.png)

- c. Logo Hari Pendidikan Nasional serta Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dapat diunduh di laman [www.kemendikdasmen.go.id.](https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/12693-Pedoman-Peringatan-Hari-Pendidikan-Nasional-Tahun-2025)
- d. Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri turut memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan logo dan tema di atas.


**2. Upacara Bendera**
- a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 07.30 WIB secara tatap muka.
- b. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana terlampir.


**3. Ragam Aktivitas**

Mengimbau agar instansi pusat, daerah, satuan pendidikan, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat
- a. menyelenggarakan aktivitas/kegiatan untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 secara kreatif, menjaga dan membangkitkan semangat belajar, serta mendorong pelibatan dan partisipasi publik,
- b. mengunggah konten publikasi peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di media.

 
Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman penyelenggaraan peringatan
Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025.

Pedoman selengkapnya dapat dibaca pada [**tautan berikut.**](https://drive.google.com/file/d/1j1PXwJi37zsjn4gyfej2ltgHfguSGE-x/view?usp=sharing)

small_cover_berita_hardiknas2025.png

thumbnail_cover_berita_hardiknas2025.png

cover_berita_hardiknas2025.png

Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025

Unduh Panduan Senam Anak Indonesia Hebat [*disini*](https://drive.google.com/file/d/1DSzGMb_GY3qtR53NJdhzDI3CxtO_ugfG/view?usp=drive_link)

BERITA

Sambut Hari Guru, Kemendikbud Terbitkan Surat Edaran dan Pidato Mendikbud

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH